DBHCHT Jadi Salah Satu Sumber Anggaran, Pembahasan RAPBD 2023 Ditargetkan Selesai Tepat Waktu

SURYA.CO.ID, NGANJUK - Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Nganjuk tahun 2023 diagendakan selesai dan disahkan pada 10 November 2022.

Dengan demikian dalam pembahasan RAPBD 2023 tersebut Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemkab Nganjuk berupaya mematuhi agenda rencana kerja (Renja) yang telah ditetapkan Badan Musyawarah DPRD Nganjuk.

Ketua DPRD Nganjuk, Tatit Heru Tjahjono mengatakan, dengan sudah ditetapkannya renja pembahasan RAPBD tahun 2023, maka sekarang tidak ada istilah pembahasan dikebut atau dipercepat. Tetapi hanya pembahasan yang harus disesuaikan dengan renja yang telah ditetakan.

"Kondisi demikian merupakan pengaturan teknis pembahasan saja, sehingga apabila pembahasan sudah sesuai dengan Renja maka RAPBD 2023 selesai sesuai waktu yang telah ditetapkan," kata, Senin (7/22/2022).

Ia menjelaskan, pihaknya optimistis pembahasan RAPBD selesai tepat waktu karena tidak ada penambahan usulan program anggaran. Di mana pembahasan anggaran dalam RAPBD 2023 tersebut hanya dilakukan penyesuaian alokasi anggaran dalam program kegiatan yang telah ditetapkan melalui KUA-PPAS.

"Jadi pada intinya dalam pembahasan RAPBD 2023 ini hanya dilakukan penyesuaian anggaran saja, dan itu lebih mudah dilakukan oleh Banggar dan Tim Anggaran Pemkab Nganjuk," ucap Tatit.

Dan Tatit mengungkapkan bahwa sumber anggaran dalam APBD tahun 2023 dalam tahap awal masih dari DAU (Dana Alokasi Umum), Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), DID (Dana Insentif Daerah), dan PAD (Pendapatan Asli Daerah). Sumber anggaran dalam PAD tersebut baru ditambah dari DAK (Dana Alokasi Khusus) yang biasanya baru cair di tengah tahun anggaran.

Untuk itulah, tambah Tatit, pembahasan RAPBD 2023 saat hanya penyesuaian dengan sumber anggaran dan kebutuhan riil anggaran program.

"Itulah mengapa kami optimistis pembahasan RAPBD 2023 akan selesai sesuai waktu yang ditetapkan. Kami tidak ingin mengulang atau masih khawatir dengan tidak disetujuinya PAK APBD tahun 2022 lalu yang tidak diterima Kemendagri sehingga pembahasan anggaran yang dilakukan DPRD sia-sia," tuturnya. ****