Penurunan Kemiskinan di Gresik Masih Harus Diakselerasi, Bu Min Dorong Peran Aktif Semua OPD

SURYA.CO.ID, GRESIK - Kemiskinan di Gresik tercatat sudah mengalami penurunan sesuai dengan program penghapusan kemiskinan ekstrem yang dicanangkan pemerintah pusat. Meski begitu, upaya menekan persentase kemiskinan masih butuh percepatan atau akselerasi agar benar-benar terhapus.

Akselerasi untuk menghapus kemiskinan ekstrem di Gresik itu sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) telah ditandatangani Presiden Joko Widodo.

Hal ini merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk menuntaskan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah tanah air pada 2024 mendatang, termasuk juga di Kabupaten Gresik.

Untuk mengawal Inpres tersebut, Wakil Bupati Gresik, Aminatun Habibah yang juga koordinator Tim Koordinasi Penanganan Kemiskinan (TKPK) Gresik, membuka rapat koordinasi percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, Selasa (1/11/2022).

Dalam rakor tersebut, Wabup Aminatun mengajak semua dinas di lingkungan Pemkab Gresik untuk turut serta mengambil peran. Karena penanggulangan kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks, dan perlu kerja sama dari banyak pihak.

"Saat ini Kabupaten Gresik posisinya di nomor 7 di Provinsi Jawa Timur. Meskipun trendnya terus turun dari tahun sebelumnya, tetapi kita ingin ini terus diakselerasi lagi agar penurunannya makin masif," ujar Wabup Bu Min.

Menurut Bappeda Gresik, Kota Santri memiliki modal yang bagus untuk bisa mengakselerasi penghapusan kemiskinan ektrem. Modal tersebut di antaranya capaian tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gresik (3,79 persen) yang berada di atas Provinsi Jawa Timur (3,57 persen), bahkan nasional (3,69 persen).

Modal yang lain adalah capaian Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Gresik saat ini menduduki peringkat yang cukup tinggi di Provinsi Jawa Timur.

Bu Min mengingatkan bahwa semua program yang dijalankan Pemkab Gresik muaranya adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Sehingga dalam pelaksanaannya, harus benar-benar dievaluasi apakah program tersebut sudah benar-benar menyentuh masyarakat.

Lebih lanjut, Bu Min juga menjabarkan berbagai permasalahan di lapangan terkait penghapusan kemiskinan ektrem di Gresik. Di antaranya adalah masih belum pulihnya ekonomi sebagaimana sebelum terjadinya pandemi Covid-19, tingkat pengangguran terbuka yang masih tinggi, dan permasalahan seputar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan tumpang tindih sasaran program.

"Dengan mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada, bersama-sama kita bisa mengambil solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan tersebut. Sehingga penurunan kemiskinan ekstrem di Gresik bisa lebih diakselerasi," pungkasnya.

Di tempat yang sama, Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik, Achmad Washil Miftahul Rachman menjelaskan, bahwa penghapusan kemiskinan ekstrem merupakan prioritas pembangunan daerah di Gresik.

"Dengan sinergitas semua pihak dalam forum ini, harapannya bisa didapat strategi yang bisa kita terapkan untuk percepatan penghapusan kemiskinan ektrem di Gresik," terang Washil. *****