Berita Nganjuk
Dorong Pembangunan RTLH di Nganjuk, Dinas Perkim Jalin Kerjasama Lewat Program CSR
Diungkapkan Agus, dua warga penerima bantuan program RTLH yakni Slamet dan Parini yang mendapat bantuan masing-masing Rp 10 juta
Penulis: Ahmad Amru Muiz | Editor: Deddy Humana
lihat foto
SURYA.CO.ID, NGANJUK - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) terus mendorong peningkatan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) menjadi rumah layak huni melalui berbagai sumber penganggaran. Salah satunya melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) kerjasama dengan Asosiasi Paguyuban Pengembang Nganjuk (PPN).
Kepala Dinas Perkim Nganjuk, Agus Frihannedy mengatakan, pihaknya mengapresiasi kepada pihak-pihak yang telah berpartisipasi dalam mendukung pemda untuk mendorong pemenuhan peningkatan rumah tidak layak huni menjadi layak huni bagi masyarakat di Nganjuk.
"Semoga program CSR bantuan peningkatan rumah tidak layak huni ini bisa memberikan manfaat bagi warga penerima. Dan bisa digunakan untuk merenovasi rumahnya agar menjadi rumah layak huni," kata Agus, Kamis (27/10/2022)
Dikatakan Agus, penyerahan bantuan RTLH tersebut sebagai upaya pemerintah untuk membantu warga penerima Program RLTH agar bisa meneruskan pembangunan rumahnya. Ini dikarenakan sebelumnya ada dua calon penerima bantuan yang mundur akibat keterbatasan biaya.
"Untuk itu, kami berupaya berkoordinasi dan komunikasi dengan Asosiasi PPN ini, agar membantu secara swadaya dalam penanganan RLTH warga,“ ucap Agus.
Diungkapkan Agus, dua warga penerima bantuan program RTLH yakni Slamet dan Parini yang mendapat bantuan masing-masing Rp 10 juta dari Asosiasi PPN ini.
"Kedua warga itu total menerima dana bantuan sebesar Rp 27,5 juta. Yakni sebesar Rp 17,5 juta dari Program RLTH APBD Nganjuk dan Rp 10 juta bantuan dari CSR," ucap Agus.
Sementara itu, ungkap Agus, pada kesempatan tersebut Dinas Perkim juga memberikan bantuan sosial kepada korban bencana di Nganjuk. Masing-masing kepada satu warga Desa Blitara,n Kecamatan Sukomoro sebesar Rp 20 juta, dan satunya kepada warga Desa Bajulan, Kecamatan Loceret sebesar Rp 7,5 juta.
"Memang bantuan tersebut beda nominalnya, karena penerimaan tersebut sesuai dengan assessment bencana yang dialami kedua warga," tutur Agus. ****
