Baliho Partai Golkar Bertuliskan 'Izinkan Kami Terus Melayani' Bertebaran di Kota Surabaya

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Penampakan baliho Partai Golkar bertebaran di Surabaya selama beberapa hari terakhir.

Uniknya, baliho partai tersebut hanya memperlihatkan logo partai tanpa adanya satupun pun tokoh.

Baliho tersebut hanya bertuliskan kalimat "Izinkan Kami Terus Melayani" dan gambar pohon beringin sebagai logo partai yang diperlihatkan.

Juga, dengan dominasi warna kuning sebagai background baliho.

Penampakan tersebut berbeda dengan sejumlah baliho lainnya yang gemar memasang foto tokoh.

Baik calon Presiden maupun tokoh lain sebagai calon anggota legislatif.

Baliho tersebut di antaranya terlihat di kawasan Jalan Ahmad Yani, beberapa titik di Surabaya utara, dan beberapa jalan protokol lainnya, hingga sejumlah billboard. Tak sedikit warga yang memberikan respon.

Ketua DPD Partai Golkar Kota Surabaya Arif Fathoni mengatakan pemasangan baliho sebagai rangkaian kegiatan menyongsong HUT ke-58 Partai Golkar. Untuk diketahui, HUT Golkar diperingati tiap tanggal 20 Oktober.

"Dalam momen kali ini sengaja kami tampilkan logo Partai Golkar agar semakin familiar di tengah masyarakat Surabaya," kata dia.

Baca juga: Sosok Suharmono Kasiyun, Pengarang Sastra Jawa yang Terima Penghargaan Anugerah Sutasoma 2022

Baca juga: Komisi B Sayangkan Rendahnya Realisasi Pendapatan Pajak Kota Surabaya

Sedangkan kalimat "Izinkan Kami Terus Melayani", menurutnya memiliki makna untuk memohon restu.

Partai Golkar akan terus menjaga amanah warga Surabaya baik melalui kebijakan di DPRD Surabaya, DPRD Jawa Timur, dan DPR RI.

"Adat ketimurannya, kami kulonuwon (permisi) kepada masyarakat Surabaya," ujar pria yang juga anggota DPRD Surabaya ini.

"Sehingga, kami diberikan kemudahan dalam memenangkan pemilu, terutama di 2024. Sehingga kader-kader bisa terus melayani warga Surabaya dengan cara mengakselerasikan kehendak warga dalam rencana pembangunan," kata dia.

Partai Golkar sebagai institusi politik memiliki kader yang siap untuk dikaryakan di beberapa jenjang pemerintahan. Mulai dari pusat, provinsi maupun kota.

Namun, komitmen ini tak bisa dijalankan tanpa adanya kepercayaan dan dukungan rakyat selaku tuan dari sistem demokrasi.