Regsosek Bisa Akhiri Kerancuan Data Sosial; Bupati Sidoarjo Minta Pendataan Tak Menakuti Masyarakat

SURYA.CO.ID, SIDOARJO - Validasi data program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat masih terus dilakukan, agar program-program yang dilakukan tepat sasaran. Namun saat ini, menurut Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor, data yang ada masih rancu bahkan tidak hanya di Kabupaten Sidoarjo namun juga terjadi hampir di seluruh Indonesia.

Demikian disampaikan Gus Muhdlor saat membuka pelatihan petugas pendataan awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) 2022 di Hotel Aston Sidoarjo, Senin (3/10/2022).

Pihaknya berharap, kerancuan data di Sidoarjo dapat diperbaiki. Gus Muhdlor ingat Perpres 39 Tahun 2019 tentang satu data di Indonesia. Perpres tersebut diharapkan dapat diwujudkan Kabupaten Sidoarjo, karena data merupakan suatu peta.

"Cara terbaik untuk sampai pada tujuan, yang pertama petanya harus jelas. Tikungannya sebelah mana, tanjakannya sebelah mana, turunannya sebelah mana dan belok kanan kirinya sebelah mana, itu butuh peta. Peta itu ya data," tegas Gus Muhdlor.

Masing-masing lembaga kementerian memiliki data perlindungan sosial, namun datanya berbeda-beda. Fenomena itu terjadi sampai saat ini padahal data yang valid menjadi acuan dalam mengeksekusi suatu program.

Untuk itu bupati meminta petugas pendataan awal Regsosek dapat memastikan keakuratan data yang diperoleh nantinya. "Data ini penting sebagai acuan setiap program pemerintah, apapun levelnya. Kita pastikan kegiatan ini berjalan dengan baik sehingga data yang kita peroleh nantinya dapat dipertanggung jawabkan," lanjut Gus Muhdlor.

Gus Muhdlor yakin pendataan awal Regsosek melalui metode sensus akan efektif mewujudkan data yang valid. Petugas akan melihat langsung kondisi masyarakat yang nantinya berhak menerima program perlindungan sosial.

Ia juga meminta pendataan dapat dilakukan dengan santun, humanis, tidak menakut-nakuti. "Komunikasi yang baik, cara-cara yang arif dan sopan ini penting. Tidak boleh ada kata mentang-mentang, tidak boleh ada kata ini tugas," bupati mengingatkan.

Kepala BPS Kabupaten Sidoarjo, Indriya Purwaningsih mengatakan, pendataan awal Regsosek merupakan amanat Inpres Nomor 4 Tahun 2022. Isi Inpres tersebut salah satunya menyebutkan bahwa pada 2024 nanti diharapkan kemiskinan ekstrem di tanah air sudah nol.

Selain itu pendataan awal Regsosek mengacu pada amanat Presiden RI Joko Widodo pada sidang paripurna tanggal 16 Agustus 2022 lalu. Jokowi mengamatkan agar segera melakukan Regsosek tahun ini untuk mewujudkan satu data program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat.

"Untuk itu kami dari BPS, utamanya BPS Kabupaten Sidoarjo, harus menyelenggarakan kegiatan pendataan awal Regsosek ini," kata Indriya.

Indriya mengatakan terdapat 3.379 orang petugas pendataan awal Regsosek. Nantinya mereka akan terjun langsung ke masyarakat, namun sebelumnya mereka dilatih.

Pelatihan petugas pendataan awal dilakukan dalam empat gelombang. Tempatnya di sejumlah hotel yang tersebar di Kabupaten Sidoarjo, selama dua hari. "Kegiatan ini diharapkan bisa menciptakan satu data yang terintegrasi dengan data-data perlindungan sosial yang nantinya bisa dimanfaatkan oleh beberapa kementerian dan lembaga," ujar Indriyati.

Regsosek disebutnya menjadi pondasi awal dalam sebuah pembangunan. Dengan data yang valid, pembangunan yang dilakukan akan sesuai dengan yang diharapkan.

Senada dengan Bupati Sidoarjo, ia mengakui bahwa masih banyak data perlindungan sosial yang tersebar dib erbagai lembaga. Hal seperti itu membuat data ganda atau duplikasi. Karenanya kegiatan Reksosek penting dilakukan untuk mencegah duplikasi data yang belakangan membuat kerugian negara. ****