Berita Pamekasan

Petani Tembakau Pamekasan Dapat Ganti Rugi Kegagalan Panen, Berikut Mekanisme Bantuannya

Asuransi petani tembakau ini menindaklanjuti Permekeu Nomor 215/ tahun 2021, tentang Penggunaan Pemantauan dan Evaluasi DBH CHT

Penulis: Muchsin | Editor: Deddy Humana
surya/muchsin
Karyawan gudang pembelian tembakau di Pamekasan, menaikkan tembakau hasil panen petani. 

SURYA.CO.ID, PAMEKASAN – Kegagalan panen tembakau yang masih dialami para petani, sekarang bakal mendapatkan kompensasi. Itu setelah pemerinrah akan memberikan ganti rugi kepada petani tembakau yang gagal panen akibat tanamannya diterpa banjir dan hama penyakit, sehingga menimbulkan kerugian besar.

Salah satu campur tangan pemerintah adalah pemberian pembayaran iuran jaminan perlindungan terhadap petani tembakau lewat asuransi. Anggarannya, diambilkan dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT).

Sofiatus Soleha, Analis Ahli Muda, Pertanian Perkebunan Peternakan Perikanan Kelautan, Biro Perekonomian Pemprov Jatim kepada SURYA, Minggu (2/10/2022) mengungkapkan, asuransi ini diperuntukkan bagi seluruh petani tembakau di Jawa Timur.

“Asuransi bagi petani tembakau ini menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan, Nomor 215/ tahun 2021, tentang Penggunaan Pemantauan dan Evaluasi DBH CHT. Dalam salah satu pasal di sana terdapat penjelasan, mengenai bantuan pembayaran perlindungan bagi petani tembakau kalau gagal panen. Bantuan ini diberikan ke petani langsung,” kata Sofiatus.

Menurut Sofiatus, keberadaan asuransi petani tembakau ini sesuai dengan Perda Pemprov Jatim, yang mengamanatkan Raperda Pengembangan dan Perlindungan Pertembakauan di Jawa Timur. Yaitu meliputi produknya, bahan baku tembakau dan perlindungan terhadap industri rokok, serta faktor pemasarannya.

Raperda ini sudah melalui proses sejak 2021 dan hingga kini belum rampung, karena masih dibahas. Ia menambahkan, asuransi yang dibayarkan saat petani tembakau gagal panen akibat banjir yang berkaitan dengan iklim, serta hama penyakit yang menyerang tanaman tembakau. Maka untuk mendapatkan pembayaran asuransi ini, petani harus mengikuti aturan yang sudah ditentukan.

Sofiatus menjelaskan, untuk iklim yang sulit diprediksi ini pemerintah bekerja sama dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG ), sehingga masa tanam diatur BMKG dan tidak bisa seenaknya petani menentukan awal tanam.

“Misalnya, untuk tembakau sawah waktu tanam dimulai pada Mei, namun petani memaksa tanam lebih awal pada April. Kemudian terjadi hujan dan banjir, sehingga tembakaunya mati, ini tidak dapat ganti dar asuransi. Begitu juga dari luas tanaman tembakau 1 hektare, namun yang gagal panen akibat hanya hanya seluas 0,25 hektare, maka yang diganti seluas 0,25 hektare,” kata Sofiatus.

Ia menguraikan, pembayaran uang perlindungan bagi petani dihitung berdasarkan biaya pokok produksi (BPP) yang dikeluarkan petani pada saat menanam tembakau. Masing-masing kabupaten besarnya penggantian ini tidak sama, tergantung jenis tembakau, harga tenaga kerja, sarana produksi, pupuk dan bibit tembakaunya.

Diungkapkan, sebelum pemberian asuransi yang akan bekerjasama dengan PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) pada Oktober 2022, pihaknya melakukan penelitian terlebih dulu. Ini untuk mengetahui hama apa saja yang menyerang tanaman tembakau, kemudian berapa BPP yang dikeluarkan petani.

Setelah penelitian ini selesai, dokumen diberikan ke Jasindo, yang selanjutnya dibentuk tim pokja. Terdiri dari Kementerian Pertanian, Pemprov Jatim, Jasindo, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), untuk menentukan berapa besar anggaran yang harus dibayar oleh asuransi. Dan diperkirakan penelitian ini selesai Desember 2022, lalu dilanjutkan Focus Discussion Group (FGD).

Dikatakan, pada musim tanam temakau 2023 nanti, empat kabupten di Jatim akan dijadikan proyek percontohan. Yakni Pamekasan, Probolinggo, Lumajang dan Lamongan. Petani di empat kabupaten ini tetap menanam tembakaunya seperti biasa. Dan apakah hasil penelitian sesuai dengan penerapan di lapangan.

Misalnya, beberapa BBP tembakau per kilogram, berapa harga jual per kilogram termasuk organisme pengganggu tanaman (OPT) atau hama penyakitnya. Jika hasil penelitian ini sesuai dengan di lapangan, dilakukan evaluasi dan dilanjutkan lagi proyek percontohan kedua.

“Setelah proyek percontohan kedua selesai, baru dilakukan meeting final pengajuan produk asuransi ke OJK. “Nah, di sini OJK sudah bisa menetapkan resikonya kerugiannya, serta berapa besarnya uang pertanggungan yang dibayarkan ke petani,” pungkas Sofiatus. *****

Sumber: Surya
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved