Berita Situbondo

Bupati Situbondo Ingin Alihkan JLU dan Dermaga Jangkar ke Pemprov, DPRD Belum Diajak Berkoordinasi

Terutama pada aset yang selama ini digunakan menggunakan anggaran APBD, maka harus dengan meminta masukan dari DPRD

Penulis: Izi Hartono | Editor: Deddy Humana
surya/izi hartono
Anggota Komisi II DPRD Situbondo, Suprapto. 

SURYA.CO.ID, SITUBONDO - Rencana Pemkab Situbondo untuk mengalihkan aset Jalan Lingkar Utara (JLU) dan Dermaga Pelabuhan Jangkar menjadi kewenangan Pemprov Jatim, ternyata tidak mudah. Selain harus memenuhi kriteria dan syarat sesuai regulasi, pengalihan tersebut juga harus mendapat persetujuan DPRD Situbondo.

Terutama pada aset yang selama ini digunakan menggunakan anggaran APBD, maka harus dengan meminta masukan dari DPRD. "Semua aset yang menggunakan dana anggaran APBD, harus mendapat persetujuan dari DPRD," tegas Suprato, anggota komisi II DPRD Situbondo kepada SURYA, Selasa (20/9/2022).

Menurut politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, selama ini tidak ada koordinasi dari pemkab dengan DPRD terkait rencana pengalihan aset JLU dan Dermaga Jangkar tersebut.

"Komisi II masih menunggu apakah benar ada rencana pengalihan aset itu," kata legislator asal Desa Sumberkolak, Kecamatan Panarukan tersebut.

Dalam pengalihan aset itu, ditambahkan Suprapto, ada beberapa hal yang harus dikondisikan dengan DPRD. "Sebetulnya sudah ada catatan di bagian aset dan dianggarkan APBD, karena sekecil apapun itu harus mendapat persetujuan DPRD," jelasnya.

Suprapto juga menegaskan, kalau memang Bupati Situbondo melempar wacana pengalihan aset maka tujuannya harus benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. "Itu (pengalihan aset) bisa terjadi, tetapi tetap melalui persetujuan DPRD," tukasnya.

Intinya, sambung Suprapto, kalau JLU dan akses tol jalan pelabuhan Jangkar juga dialihkan penganggarannya karena APBD tidak mampu, maka masih ada perselisihan ganti rugi lahan akibat pelebaran jalan yang harus diselesaikan. "Sesuai undang-undang untuk ganti rugi tidak ada, juga karena APBD tidak boleh digunakan untuk ganti rugi," jelas Suprapto.

Suprapto menjelaskan, permohonan untuk kepemilikan atau pemakaian tanah negara memang ada aturannya, salah satunya lahan itu sudah lama ditempati dan dapat menjadi hak milik. "Kalau tidak salah, lahan (negara) itu sudah dirawat dan ditempati sekitar 20 tahun maka baru bisa dimohonkan (untuk dialihkan)," urai Suprapto.

Diberitakan sebelumnya, saat kunjungan komisi D DPRD Propinsi Jawa Timur di Pendopo Kabupaten, Bupati Situbondo, Karna Suswandi menyampaikan rencana pengalihan aset JLU kabupaten menjadi jalan provinsi. *****

Sumber: Surya
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved