Puluhan Ribu Buruh Mulai Merangsek Masuk ke Tengah Kota Surabaya untuk Temui Gubernur Khofifah

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Puluhan ribu orang massa buruh yang berkumpul di Jalan Frontage A Yani, Menanggal, Gayungan, Surabaya, mulai bergerak menuju ke tengah pusat kota, sekitar pukul 13.30 WIB, Senin (19/9/2022).

Massa buruh yang terdiri dari berbagai elemen serikat buruh se-Jatim itu kembali akan melakukan aksi demonstrasi di Kantor Gubernur Jatim, Jalan Pahlawan No 110, Surabaya.

Tuntutan yang mereka bawa masih sama, yakni menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan meminta revisi kembali upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2022 di Jatim.

Massa buruh yang berdatangan itu, berasal dari berbagai daerah di Jatim. Mulai dari Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, Kabupaten Lamongan, Kabupaten/Kota Mojokerto, Kabupaten Jombang, Kabupaten/Kota Pasuruan, Malang Raya, Kabupaten Tuban, Kabupaten/Kota Probolinggo, Kabupaten Jember, Kabupaten Lumajang, hingga dari Kabupaten Banyuwangi.

Baca juga: Akan Ada Demo Serikat Buruh se-Jatim di Surabaya, Polisi Imbau Masyarakat Hindari Jalan Ini

Rute jalan yang akan dilalui rombongan kendaraan massa buruh untuk menuju ke Kantor Gubernur Provinsi Jatim itu, melalui Jalan A Yani- Jalan Wonokromo-Jalan Raya Darmo-Jalan Urip Sumoharjo-Jalan Basuki Rahmat-Jalan Embong Malang-Jalan Blauran-Jalan Bubutan-Jalan Kebon Rojo-Jalan Pahlawan.

Namun, dalam agenda demonstrasi buruh yang digelar hari ini, bakal ada tujuh poin tuntutan yang bakal terus disuarakan.

Tuntutan tersebut berkisar mengenai tinjauan kritis atas kebijakan kenaikan harga BBM yang dianggap oleh kalangan buruh berpotensi menurunkan daya beli masyarakat, apalagi diperparah dengan tidak adanya kenaikan upah.

Kemudian, menganggap kebijakan kenaikan BBM itu tidak tepat, mengingat adanya penurunan harga minyak dunia yang sedang terjadi beberapa waktu belakangan.

Dan terakhir, kalangan buruh menganggap kenaikan harga BBM bakal memicu efek domino adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) di sejumlah sektor industri yang terdampak atas kebijakan tersebut.

Wakil Ketua FSPMI Jatim, Nurudin Hidayat mengatakan, dalam aksinya kali ini, kalangan elemen buruh, pertama, menolak kenaikan BBM.

Kedua, menuntut revisi UMK tahun 2022 dan ketiga, mendesak Gubernur Jatim segera mengesahkan upah minimum sektoral 2022.

"Keempat, menuntut pemerintah provinsi Jatim, Gubernur Jatim agar menetapkan UMK tahun 2023 tahun depan, tidak menggunakan formulasi PP 36 tahun 2021 tentang pengupahan," katanya saat ditemui awak media di Frontage A Yani, Gayungan, Surabaya, Senin (19/9/2022).

Menurut Nurudin, sikap Pemprov Jatim dalam menanggapi aspirasi masyarakat terutama kalangan buruh mengenai dampak kenaikan BBM, dianggapnya tidak aspiratif.

"Ini catatan hitam kita, bahwa buruh memberikan kepada Gubernur Jatim Khofifah sangat sangat tidak aspiratif, hanya mendengarkan keluh kesah rakyatnya yang terdampak BBM tidak mau. Kami telah 3 kali menggelar demonstrasi, belum lagi teman-teman mahasiswa, sekalipun dari demo kami, Gubernur Khofifah tidak berkenan menemui untuk audiensi, tidak berkenan mendengarkan keluh kesah rakyatnya," katanya.

Bukan hanya pada hari ini saja, demontrasi susulan juga akan dilakukan secara gabungan bersama elemen mahasiswa pada Selasa (4/10/2022) mendatang.

"Ya kami tentu akan melakukan aksi terus agar aspirasi kami didengar dan dituruti, puncaknya adalah tanggal 4 Oktober, kami akan melakukan aksi gabungan dengan teman-teman mahasiswa. Kami hanya bisa melakukan aksi. Kami tidak punya perwakilan Parlemen. Ya ini upaya kami berjuang untuk buruh," pungkasnya.