Berita Kediri

Pungli Truk Pasir di Kediri Berlanjut, AKB Ancam Pidanakan Dalang Pelanggaran Kelas Jalan

Supriyo akan melaporkan pihak-pihak yang mengetahui, melihat dan menyepakati truk melalui jalan yang tidak sesuai tonnase

Penulis: Didik Mashudi | Editor: Deddy Humana
surya/didik mashudi
Jalur yang menjadi pos lokasi penghimpunan pungutan liar Rp 5.000 dari setiap dump truck di Kediri. 

SURYA.CO.ID, KEDIRI - Terungkapnya praktik pungutan liar (pungli) terhadap truk-truk pasir dari kawasan lereng Gunung Kelud beberapa waktu lalu, ternyata tidak ditindaklanjuti Pemkab Kediri. Bahkan hilir mudik dump truck yang setiap hari mengangkut pasir itu, malah memperparah kerusakan infrastruktur jalan desa yang dilalui.

Padahal praktik pungli dan kerusakan jalan itu sudah dibongkar Aliansi Kediri Bersatu (AKB). Selain maraknya praktik pungli, AKB menegaskan bahwa operasional truk-truk telah mengakibatkan jalan desa rusak parah.

Supriyo SH, Korlap AKB mengaku telah melakukan investigasi langsung di Desa Manggis dan Desa Margourip, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri yang infrastruktur jalannya mengalami kerusakan. Pihaknya menemukan sejumlah pos tempat pungli berlangsung secara masif masing-masing Rp 5.000 per truk, padahal ada ratusan truk keluar masuk tambang pasir setiap hari.

Sekarang, kerusakan jalan patut diduga akibat operasional kendaraan tambang dump truck yang tidak sesuai spesifikasi atau kelas jalan. Setiap hari ada ratusan truk pengangkut material yang lalu-lalang melewati jalan desa.

"Operasional kendaraan tambang yang tidak sesuai spesifikasi merupakan pelanggaran Undang-undang tentang Lalulintas dan Undang -undang tentang Infrastruktur," ungkap Supriyo, Rabu (14/9/2022).

Supriyo juga mengungkapkan ada dugaan persekongkolan yang sangat merugikan APBD Kabupaten Kediri. "Kami menemukan fakta lengkap kendaraan yang telah merusak infrastruktur jalan di Kabupaten Kediri, lalu dialihkan ke jalan yang semula bagus dan aset kabupaten," ungkapnya.

Temuan itu dinilai Supriyo sebagai upaya memindahkan masalah ke tempat masalah yang baru. Jika persoalan itu tidak dihentikan dengan nota dinas yang resmi, Supriyo akan melaporkan kembali pihak-pihak yang mengetahui, melihat dan menyepakati truk melalui jalan yang tidak sesuai tonnase-nya itu.

"Kami meminta Pemkab Kediri dan Polres Kediri untuk melakukan pencegahan dengan melarang angkutan kendaraan tambang melalui jalan di Desa Manggis dan Desa Margourip," tegasnya.

Supriyo juga mengingatkan, keselamatan dan kepentingan masyarakat harus didahulukan daripada aspek keuntungan. "Kami tidak segan-segan mempidanakan pihak (dalang) yang mengizinkan, mengetahui perusakan secara terstruktur aset jalan di Kabupaten Kediri," tandasnya. ****

Sumber: Surya
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved