Ratusan Mahasiswa di Mojokerto Raya Blokade Jalan, Unjuk Rasa Tolak Kenaikan Harga BBM

SURYA.CO.ID, MOJOKERTO - Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus dan Aliansi Mahasiswa Mojokerto Raya menggelar unjuk rasa menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), Rabu (7/9/2022).

Para mahasiswa melakukan long march dari Terminal Kertajaya, menuju gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Mojokerto.

Aliansi Mahasiswa Mojokerto Raya terdiri dari HMI, PMII, GMNI, BEM dan IMM berorasi sembari membentangkan spanduk menolak kenaikan harga BBM yang dinilai dampaknya menyengsarakan rakyat, terutama masyarakat eknomi rendah.

Para mahasiswa bahkan sempat memblokade jalan Nasional Surabaya-Mojokerto, tepatnya di Simpang Lima Kenanten, Kenangan Puri, Kabupaten Mojokerto.

Aksi unjuk rasa ini, sempat diwarnai ricuh antara pendemo dengan petugas dari Polres Mojokerto Kota yang melakukan pengamanan di pintu gerbang gedung DPRD Kota Mojokerto.

Kontak fisik saling dorong pun tak terhindarkan saat mahasiswa akan memasuki pintu gerbang untuk menemui Ketua DPRD Kota Mojokerto. Bahkan, seorang mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) terkena pukulan petugas di bagian pelipis kanan.

Ketua DPRD Kota Mojokerto, Sunarto akhirnya keluar menemui pendemo usai mahasiswa membakar ban bekas hingga asap tebal memenuhi di depan pintu gerbang.

Pengunjuk rasa terus melakukan orasi dengan pengeras suara menyampaikan aspirasi, mendesak pemerintah agar membatalkan kenaikan harga BBM bersubsidi dan segera melakukan upaya menekan inflasi.

Tak hanya itu, mahasiswa juga meminta pimpinan DPRD dan Pemerintahan Daerah atau Wali Kota Mojokerto untuk menandatangani nota kesepakatan terkait tuntutan pengunjuk rasa pencabutan kenaikan harga BBM bersubsidi.

Tuntutan aliansi mahasiswa di antaranya yakni mendesak wakil rakyat di lembaga legislatif daerah maupun DPR membatalkan dan mencabut kebijakan Presiden Joko Widodo terkait kenaikan harga BBM bersubsidi.

Ketua DPRD Kota Mojokerto, Sunarto didampingi Sekwan Ruby Hartoyo dan Wakil Ketua DPRD, Junaedi Malik serta Sony Basuki Rahardjo menemui pendemo untuk menenangkan dan mendengar aspirasi tuntutan pengunjuk rasa.

"Kami sudah mengantisipasi inflasi dampak kenaikan BBM untuk itu ada program kerja sepekan ke depan," ucap Sunarto.

Ia mengatakan, pengendalian inflasi pihak mendesak Pemerintahan Daerah untuk mengantisipasi inflasi melalui anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT).

"Maka dari itu Pemerintahan Daerah ini sudah menyiapkan anggaran untuk mengantisipasi inflasi di daerah kurang lebih senilai Rp 8 miliar," jelasnya.

Sunarto bersama Sekretaris Daerah Kota Mojokerto (Sekdakot) Mojokerto, Gaguk Tri Prasetyo akhirnya menandatangani nota kesepakatan dan turut menolak kenaikan harga BBM bersubsidi.

"Kami juga mendukung aspirasi mahasiswa, nanti kami akan sampaikan terkait kenaikan harga BBM ini," pungkasnya.