Biodata Abdullah Azwar Anas yang Dilantik Presiden Jokowi Jadi Menpan RB Pengganti Tjahjo Kumolo

SURYA.co.id | JAKARTA - Berikut ini biodata Abdullah Azwar Anas, yang dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) jadi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Menpan RB).

Abdullah Azwar Anas dilantik Presiden Jokowi pada Rabu (7/9/2022) pukul 13.00 WIB, Istana Kepresidenan, Jakarta

Sekadar info, Abdullah Azwar Anas menggantikan Tjahjo Kumolo yang meninggal dunia pada 1 Juli 2022.

Siapa sosok Abdullah Azwar Anas?

Abdullah Azwar Anas lahir di Banyuwangi, 6 Agustus 1973 silam.

Pada masa kecilnya, Abdullah Azwar Anas dibesarkan dalam linkungan agama yang kuat.

Ia tercatat mengenyam pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Karangdoro Tegalsari pada tahun 1980.

Kemudian berpindah ke MI Annuqaya, Guluk-Guluk, Sumenep, Madura pada tahun 1982-1983.

Ia berpindah lagi ke MI Kebunrejo Genteng pada tahun 1983-1986.

Setelah lulus dari Madrasah, Abdullah Azwar Anas melanjutkan ke SMPN 1 Genteng pada tahun 1986-1988, dan pindah ke SMPN 1 Banyuwangi di tahun 1988.

Tamat SMP, Azwar Anas masuk SMA 1 Negeri 1 Jember dan tamat pada tahun 1992.

Perjalanan Azwar Anas diteruskan dengan merantau ke ibu kota Jakarta sembari menempuh pendidikan gelar Sarjana di IKIP Jakarta (Fakultas Teknologi Pendidikan) dan Fakultas Sastra Universitas Indonesia.

Lulus Sarjana, Azwar Anas meneruskan pendidikan magister alias strata dua di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.

Ia lulus dari FISIP UI pada tahun 2005.

1. Mantan Bupati Banyuwangi

Abdullah Azwar Anas merupakan mantan bupati Banyuwangi yang menjabat selama dua periode.

Ia memimpin Kabupaten Banyuwangi sejak tahun 2010, dan telah turun dari jabatannya pada 17 Februari 2021 silam.

Selama 2 periode menjabat sebagai bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas tercatat membawa kabupaten tersebut meraih berbagai penghargaan.

Ia bahkan membawa Banyuwangi sebagai Kabupaten Terinovatif di Indonesia selama 3 kali berturut-turut.

Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar ketika menerima penghargaan Innovation Goverment Award 2020, di Jakarta, Jumat (18/12/2020). (Istimewa)

Penghargaan ini didapatkan dalam Innovation Government Award 2020 lalu. 

“Alhamdulillah, kami patut bersyukur, karena Banyuwangi kembali ditetapkan Pemerintah Pusat sebagai kabupaten paling inovatif. Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Mendagri Tito Karnavian tadi malam (18/12/2020). Ini merupakan kado istimewa di hari jadi Banyuwangi ke 294 yang baru saja kami peringati kemarin,” ujar Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas, Sabtu (19/12/2020).

Bupati Anas mengatakan, inovasi menjadi kunci daerah untuk mempercepat dan mengakselerasi pembangunan. Perkembangan Banyuwangi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir tak lepas dari inovasi yang dikembangkan.

“Daerah punya keterbatasan dana, SDM dan waktu. Maka harus berinovasi, bikin langkah percepatan melalui inovasi untuk mengejar ketertinggalan dan meningkatkan kualitas kinerja. Baik kinerja dalam pembangunan daerah dan pelayanan publik,’ ujar Anas.

Anas melanjutkan, Inovasi dilakukan Banyuwangi di semua sektor, mulai pendidikan, kesehatan, sosial, isu lingkungan, pelayanan publik hingga tata kelola pemerintahan. Ada lebih dari 350 inovasi yang dilakukan oleh semua elemen organisasi perangkat daerah (OPD) untuk percepatan dan peningkatan kualitas kinerja.

Berikut terobosan Abdullah Azwar Anas selama menjabat sebagai Bupati Banyuwangi:

- Peresmian Bandar Udara Blimbingsari (sekarang Bandara Internasional Banyuwangi)

- Penyelenggaraan pendidikan gratis dan program pendukungnya seperti SAS (siswa asuh sebaya)

- Pengadaan berbagai event seperti Banyuwangi Ethno Carnival, Banyuwangi Jazz Festival, Tour de Ijen bersama dengan event-event lainnya yang dikemas dalam perayaan Banyuwangi Festival.

- Perencanaan Wisata Banyuwangi yang berkonsep eco-tourism

2. Masuk Bursa Calon Pemimpin Ibu Kota Baru

Pada Senin (2/3/2020), Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengumumkan empat nama calon pemimpin ibu kota baru Indonesia yang berlokasi di Kalimantan Timur.

Mereka menjadi kandidat kuat calon kepala Badan Otorita ibu kota baru.

Nantinya, sosok terpilih akan menjadi CEO atau Chief Executive Officer yang akan diatur dalam Perpres.

Setidaknya ada empat nama yang diumumkan oleh Jokowi.

"Kandidat memang banyak. Satu, Pak Bambang Brodjonegoro, dua Pak Ahok, tiga Pak Tuniyana, empat Pak Azwar Anas," kata Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin

3. Pernah jadi Anggota DPR dan MPR

Mengutip dari Kompas.com, Azwar Anas pernah terpilih sebagai anggota DPR pada 2004 untuk dapil Jatim III meliputi Bondowoso, Situbondo, dan Banyuwangi.

Saat itu dirinya didukung oleh Partai Kebangkitan Bangsa.

Azwar ternyata kembali mencoba peruntungan di tahun pemilu berikutnya.

Namun usaha tersebut gagal lantaran dirinya tak memperoleh cukup suara.

Sementara mengutip dari situs resmi banyuwangikab.go.id, Azwar Anas pernah menjabat sebagai anggota MPR RI periode 1997-1999.

4. Aktif di Ormas NU

Azwar Anas merupakan tokoh Nahdatul Ulama.

Mengutip dari situs resmi banyuwangikab.go.id, Azwar sempat menjabat beberapa posisi penting di organisasi NU.

Pria kelahiran Banyuwangi, 6 Agustus 1973 tersebut pernah menjadi Ketua PP GP Ansor periode 2004-2009.

Azwar Anas juga secara berkala menjabat sebagai Wasekjen, Sekjen hingga Ketua Umum PP IPNU.

Selain itu, Azwar Anas juga bergabung dalam Litbang PW NU DKI Jakarta.

Menurut dia, capaian prestasi yang dimiliki Risma selama menjadi Wali Kota Surabaya akan menjadi catatan tersendiri bagi partai.

"Capaian prestasi yang Bu Risma miliki ya tentunya itu menjadi catatan bagi partai," ujarnya.

Gembong mengatakan, catatan prestasi itulah yang akan menjadi bahan untuk menentukan kualifikasi calon gubernur DKI Jakarta nantinya.

Namun, ia menegaskan sampai saat ini belum ada pembahasan khusus soal calon yang akan diusung PDI-P pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2024.

"Karena kan masih lama juga. Ini kan politik kan dinamis, masih ada berapa tahun. Jadi terlalu dini kalau saya bicara soal sosok yang akan dimajukan di DKI Jakarta," ujarnya. 

5. Ditunjuk Sebagai Kepala LKPP

Abdullah Azwar Anas resmi dilantik sebagai kepala LKPP atau Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Kamis (13/1/2021).

LKPP merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK)

Lembaga ini berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia.

Abdullah Azwar Anas dilantik langsung oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa di Kantor Bappenas.

DPR mengesahkan Ibukota Nusantara

DPR resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) menjadi undang-undang (UU).

Pengesahan RUU itu dilakukan dalam agenda rapat paripurna DPR RI, Selasa (18/1/2022).

UU IKN menjadi bukti nyata pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Negara "Nusantara" di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Dalam laman resmi IKN, Ibu Kota Negara akan dibangun untuk mencapai target Indonesia sebagai negara maju, sesuai Visi Indonesia 2045.

Baca juga: Penggunaan Dana PEN Rp 450 Triliun untuk Pembangunan IKN Dikritik, Ekonom: Sangat Tidak Relevan

Adapun aturan penyelenggaraan IKN tercantum dalam UU IKN.

Dikutip dari Kompas.com, UU IKN terdiri dari 11 bab dan 44 pasal yang memuat segala kebijakan terkait pemindahan ibu kota.

Otorita IKN Nusantara

IKN Nusantara nantinya akan memiliki pemerintahan daerah khusus (Pemdasus), yang disebut Otorita IKN dan setingkat dengan provinsi.

Pada Pasal 5 UU, disebutkan IKN Nusantara berfungsi sebagai ibu kota NKRI yang menjadi tempat penyelenggaraan kegiatan pemerintahan pusat, serta tempat kedudukan perwakilan negara asing, dan perwakilan organisasi/lembaga internasional.

"Sebagai satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus, Pemerintahan Daerah Khusus IKN Nusantara mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan sebagaimana ditetapkan dan diatur dalam Undang-undang ini," bunyi Pasal 5 Ayat (2) UU IKN.

Pada Pasal 1 angka 8 UU IKN, disebutkan, Otorita IKN Nusantara merupakan pemerintahan daerah yang bersifat khusus yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di IKN.

Sebagai satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus, Otorita IKN Nusantara mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan sebagaimana ditetapkan dan diatur melalui UU IKN.

Otorita IKN Nusantara menjalankan fungsi dan peran pemerintahan daerah khusus, yang diatur dalam UU IKN, kecuali yang oleh peraturan perundang-undangan ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat.

Kepala Otorita IKN dipilih Presiden

Pengangkatan Kepala Pemerintahan khusus Otorita IKN nantinya akan ditunjuk oleh Presiden.

Pada Pasal 9 UU IKN, Otorita IKN Nusantara dipimpin oleh Kepala Otorita IKN Nusantara dibantu seorang Wakil Kepala Otorita.

Jabatan Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan langsung oleh presiden setelah berkonsultasi dengan DPR sesuai Pasal 9 Ayat (1) UU IKN.

Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat diangkat kembali dalam masa jabatan yang sama.

Presiden dapat memberhentikan Kepala dan Wakil Kepala Otorita sewaktu-waktu sebelum masa jabatan keduanya berakhir.

Lanjut di Pasal 10 Ayat (3) UU IKN, Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN yang pertama akan ditunjuk dan diangkat presiden selambat-lambatnya 2 bulan setelah UU IKN diundangkan.

"IKN Nusantara hanya melaksanakan pemilihan umum presiden dan wakil presiden, Pemilu anggota DPR, dan Pemilu anggota DPD," demikian Pasal 13 Ayat (1) UU IKN.

Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU yang disahkan DPR memerlukan tanda tangan presiden untuk diundangkan secara resmi.

Jika presiden tak memberikan tanda tangan, maka UU akan tetap berlaku 30 hari setelah pengesahan di DPR.

Dengan peraturan tersebut, UU IKN diundangkan paling lambat 18 Februari 2022.

Artinya, Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN ditunjuk dan diangkat Presiden maksimal 18 April 2022.

Pemindahan ASN

Dalam UU IKN, juga mengatur pemindahan lembaga negara ke ibu kota baru dan mobilisasi aparatur sipil negara (ASN).

Pada Pasal 22 UU IKN menyebutkan, lembaga negara berpindah secara bertahap mengikuti Rencana Induk IKN Nusantara.

Pemerintah pusat juga akan menentukan lembaga pemerintah non kementerian, lembaga non struktural, lembaga pemerintah lainnya, dan ASN yang tidak dipindahkan kedudukannya ke IKN Nusantara.

Sedangkan perwakilan negara asing dan perwakilan organisasi/lembaga internasional yang akan berkedudukan di IKN Nusantara ditentukan berdasarkan kesanggupan masing-masing perwakilan organisasi/lembaga.

"Ketentuan mengenai struktur organisasi, tugas wewenang, dan tata kerja Otorita IKN Nusantara diatur dalam Peraturan Presiden," demikian Pasal 11 Ayat (1) UU IKN.

Adapun batas wilayah IKN sebagai berikut, dikutip dari IKN:

1. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, Teluk Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Barat, Kecamatan Balikpapan Utara, dan Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan;

2. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara;

3. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Loa Kulu, Kecamatan Loa Janan dan Kecamatan Sanga-Sanga Kabupaten Kutai Kartanegara;

4. Sebelah timur berbatasan dengan Selat Makassar.

Dari batas wilayah tersebut, diketahui luas ibu kota negara Nusantara keseluruhan yaitu 256.142 ha.

Jangan pilih kandidat secara politis

Rapat Paripurna DPR RI akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) menjadi Undang-undang.

Pengesahan tersebut dilakukan setelah Ketua Pansus RUU IKN DPR Ahmad Doli Kurnia membacakan putusan tingkat I RUU IKN.

Setelah pengesahan itu, Pemerintah akan menunjuk seseorang yang akan memimpin Ibu Kota Negara baru itu.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga sempat menyebut empat calon nama yang akan memimpin satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi itu.

Adapun nama-nama yang disebut yakni eks Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, eks Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, eks Dirut WIKA Tumiyana dan eks Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brodjonegoro.

Lalu, siapa yang berpeluang memimpin IKN baru tersebut?

Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komaruddin menilai, penunjukan Kepala Otorita IKN baru akan bergantung pada keputusan Presiden Jokowi.

"Karena dalam UU IKN yang baru disahkan, bahwa Kepala Badan Otorita IKN dipilih langsung oleh Presiden," kata Ujang saat dihubungi Tribunnews, Rabu (19/1/2022).

Ujang pun menyarakan, agar Presiden Jokowi sebaiknya tak memilih nama-nama yang disebutkannya berdasarkan nilai politis dan kedekatan.

"Tapi mesti memilih orang yang paham dan mengerti, serta profesional dalam mengelola IKN," tambahnya.

Ujang juga menyebut, agar Presiden tak memilik sosok yang pernah terlibat dalam kasus atau mantan narapidana.

Pasalnya, hanya akan menjadi preseden buruk bagi demokrasi dan rakyat, kedepannya.

Ujang pun memberikan penilaian objektif kepada Bambang Brodjonegoro yang layak dipertimbangkan untuk menjadi Kepala Otorita IKN baru.

Pasalnya, kata Ujang, sosok Bambang Brodjonegoro yang merupakan mantan Kepala Bapennas punya perancangan yang baik soal IKN.

Terlebih, perencanaan IKN baru dibuat semasa Bambang memimpin Bappenas.

"Kalau dilihat dari penilaian objektif, nama BB (Bambang Brodjonegoro,red) layak dipertimbangkan. Karena ketika dia jadi Menteri Bappenas pada periode Jokowi yang pertama, dia yang diperintah untuk merencanakan IKN baru," jelas Ujang.  (Tribunnews.com)