Rapat Paripurna Sempat Diskors, LKPJ Bupati Trenggalek Akhirnya Disahkan

SURYA.CO.ID, TRENGGALEK - Pelaporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Trenggalek 2021 akhirnya disahkan dari ranperda menjadi perda dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Trenggalek, Rabu (20/7/2022).

Paripurna pengesahan itu sempat berjalan alot hingga diskors oleh pimpinan rapat selama kurang lebih satu jam.

Hal itu terjadi, akibat adanya anggota dewan yang mempertanyakan dasar hukum pergeseran anggaran 2021.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek, Doding Rahmadi menjelaskan, skorsing itu dijalankan agar eksekutif bisa melengkapi data yang diminta anggota dewan terkait dasar pergeseran anggaran itu.

"Itu sebenarnya bukan peraturan baru, hanya tertinggal belum disampaikan saja, sehingga harus diskors," kata Doding.

Sementara Wakil Bupati Trenggalek, Syah M Natanegara menjelaskan, pihaknya telah menyampaikan rujukan hukum pergeseran anggaran kepada DPRD.

Maka dari itu, pengesahan LKPJ Bupati Trenggalek bisa dilaksanakan tak lama setelah rapat paripurna dilanjutkan.

Syah mengatakan, disahkannya LKPJ itu bakal membuat jadwal-jadwal lanjutan dalam penyusunan anggaran bisa dipercepat.

"Semoga ini mejadi awal yang baik untuk "KUA-PPAS maupun APBD tahun 2023 nanti," kata Syah.

Dalam perancangan APBD 2023, lanjut Syah, standar penyisihan anggaran untuk Covid-19 sudah tak diberlakukan.

Hal itu, kata dia, merupakan angin segar untuk pembangunan di Kabupaten Trenggalek.

"APBD kita tahun depan tidak lagi standar Covid. Tentunya ini sangat menguntungkan bagi Kabupaten Trenggalek meskipun DPRD masih memberikan banyak catatan," sambungnya.

Pihaknya juga akan mendorong agar penyusunan APBD 2023 bisa dimaksimalkan untuk pengungkit gairah ekonomi di Kabupaten Trenggalek.

"Untuk pembangunan, misalnya, meskipun masih ada pengurangan, tapi saya rasa masih cukup baik," sambungnya.