Capaian Vaksinasi PMK Rendah, Pemprov Jatim Kurangi Jatah Vaksin PMK untuk Lumajang

Berita Lumajang

SURYA.co.id | LUMAJANG - Rendahnya capaian vaksinasi penyakit mulut dan kuku (PMK) hewan ternak tahap pertama di Lumajang menjadi sorotan Pemprov Jatim.

Pasalnya, Petugas Puskeswan gagal menghabiskan 10 ribu dosis vaksin PMK.

Oleh karena itu, sebanyak 8 ribu dosis vaksin kini ditarik oleh Pemprov Jatim.

Karena Pemkab Lumajang tidak bisa memaksimalkan vaksinasi, Pemprov Jatim selanjutnya akan lebih irit menyuplai vaksin ke Lumajang.

Informasinya, vaksin selanjutnya yang akan turun dari pusat mengikuti capaian vaksin tahap pertama.

Praktis, vaksin yang akan diterima Pemkab Lumajang tidak akan lebih dari 2 ribu dosis.

Dipangkasnya distribusi vaksin itu tentu saja menjadi ancaman tersendiri bagi hewan-hewan ternak yang belum tertular PMK.

Sebab, menurut data terbaru Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Lumajang hewan ternak yang seharusnya memenuhi syarat untuk divaksin ada sebanyak 301.888 ekor.

Ratusan ribu hewan itu berisiko tinggi tertular PMk, jika terlalu lama mendapat tindakan pencegahan.

Jika risiko tersebut sudah terjadi, tentu saja beban Pemkab Lumajang dalam hal mengatasi PMK akan semakin panjang.

Sebab, jika hewan ternak sudah tertular PMK rupanya tidak bisa langsung mendapat vaksin.

Setidaknya Petugas Puskeswan harus menunggu selama 6 bulan untuk memastikan kondisi hewan ternak benar-benar layak mendapat vaksin.

Hairil Diani Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Lumajang menyadari risiko buruk tersebut.

Pihaknya berencana akan meminta bantuan TNI dan Polri untuk menggalakkan vaksin tahap kedua, sehingga pengerjaan vaksinasi bisa maksimal dilakukan hingga ke pelosok-pelosok desa.

"Kami akan lebih koordinatif lagi menerima dukungan TNI dan Polri. Ini akan kami optimal bantuannya, agar petugas kami lebih mudah bekerja," kata Hairil.

Hairil berharap dengan memaksimalkan bentuk kerja sama tersebut, vaksinasi PMK tahap kedua bisa berjalan cepat dan lancar.

Pihaknya ke depan berencana meminta tambahan alokasi vaksin jika mampu menyelesaikan tanggung jawab vaksin kedua.