Siapa Bilang Partai Demokrat Usung AHY Capres 2024? Ini Kata Ketua Dewan Kehormatan Hinca Pandjaitan

SURYA.co.id | JAKARTA - Siapa bilang Partai Demokrat akan usung Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY capres 2024?

Kondisi partai berlambang mercy itu kesulitan mencari koalisi diduga karena banderol tinggi yang dipasang Partai Demokrat.

Banderol yang ditawarkan kepada partai lain yang diajak koalisi adalah AHY capres 2024 atau cawapres.

Bahkan, Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama Ari Junaedi menilai, harga mahal Demokrat membuat ruang geraknya kian sempit.

Namun, terkait AHY capres 2024, Ketua Dewan Kehormatan Hinca Pandjaitan membantahnya.

Menurutnya, partainya tidak pernah memberikan pernyataan secara resmi AHY capres 2024.

"Secara resmi, kan Demokrat tidak pernah mengatakan (AHY) mau capres atau cawapres. Kecuali para simpatisan-simpatisan," kata Hinca di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (11/7/2022).

Anggota Komisi III DPR itu mengatakan, ada banyak pertimbangan yang akan diambil Demokrat terkait pencapresan.

Sebab, hal ini berkaitan dengan penentuan nasib masa depan bangsa.

"Yang penting semua sepakat kita bangun lebih baik, yang sudah baik kita teruskan. Yang belum baik kita perbaiki, karena itu kita mengusung tema perbaikan dan perubahan, itu nama besarnya," jelasnya.

Di sisi lain, Hinca menuturkan bahwa Demokrat terus membuka komunikasi dengan partai politik lain untuk membangun koalisi.

Baik itu komunikasi dengan partai yang saat ini tergabung dalam koalisi pemerintahan, maupun yang di luar.

Dalam komunikasi itu, Demokrat mengeklaim yang terpenting bukan membicarakan soal siapa yang akan diusung pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Melainkan, kata dia, soal bagaimana partai partai bekerja sama untuk membangun pemerintahan yang lebih baik ke depannya.

"Soal penetapan capres cawapresnya kan nanti di ujung pada saat penetapan pendaftaran dibuka," pungkasnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan, partainya akan mengusung capres dan cawapres yang berpeluang paling besar menang atau dipilih oleh rakyat di Pemilu 2024.

Menurut dia, Demokrat tidak mengharuskan ketua umumnya, AHY, untuk diusung sebagai capres atau cawapres.

"Kami tidak mensyaratkan harus ketum ataupun kader kami," kata Herzaky kepada Kompas.com, Rabu (6/7/2022).

Herzaky bilang, memang di internal Demokrat, para kader ingin AHY menjadi capres di 2024.

Aspirasi itu pun diapresiasi oleh AHY.

Namun, putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut telah mengatakan bahwa pencapresan 2024 akan fokus memperjuangkan rakyat.

Oleh karenanya, nama capres dan cawapres akan didiskusikan Demokrat dengan partai koalisi.

Nama itu tidak harus AHY, bahkan memungkinkan di luar kader Demokrat.

Harga mati usung AHY

Sementara itu, Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama Ari Junaedi menilai, mahalnya "harga" yang ditawarkan Partai Demokrat untuk kerja sama di Pemilu 2024 jadi alasan partai berlambang bintang mercy itu tak kunjung mendapat rekan koalisi.

Harga mati Demokrat mengusung ketua umumnya, AHY, sebagai capres atau cawapres membuat partai-partai lain berpikir dua kali untuk bekerja sama.

"Sulitnya Demokrat mencari 'pacar' koalisi tidak terlepas dari mahalnya harga 'banderol' politik yang ditawarkan," kata Ari kepada Kompas.com, Rabu (6/7/2022).

"Selain selalu mematok target AHY harus jadi 'pengantin' politik, tawaran yang diajukan Demokrat tidak membuat partai-partai lain bergeming," tuturnya.

Ari menilai, elektabilitas AHY tak seberapa dan belum cukup kuat untuk berlaga di pemilu presiden mendatang.

Untuk dilirik menjadi cawapres saja, AHY harus berjuang dan berkompromi dengan minat pasar politik yang lebih menginginkan pemimpin yang punya rekam jejak di eksekutif.

Sementara, putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu belum pernah punya jabatan di pemerintahan.

Hingga kini, daya tawarnya sebatas pengalaman karier militer dan ketua umum Partai Demokrat.

"Andai Demokrat bisa lebih luwes, saya yakin Demokrat tidak akan berpotensi 'jomblo'," ucap Ari.

Elektabilitas Demokrat yang menurut survei sejumlah lembaga berada di 5 besar, bahkan 3 besar, nyatanya juga tak membuat partai lain tertarik bekerja sama dengan partai besutan SBY itu.

"Elektabilitas hanyalah prediksi dan gambaran yang tidak bisa dijadikan ukuran pasti terjadi di lapangan," kata Ari.

Menurut Ari, Demokrat sedianya merupakan partai yang paling gesit dalam bermanuver, tetapi hasilnya nihil.

Penjajakan AHY dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto misalnya, tidak membuahkan kerja sama apa-apa.

Malahan, Nasdem mengumumkan bursa calon presiden yang memuat 3 nama tanpa memasukkan AHY.

Sementara, Gerindra kini bergandeng tangan dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Di sisi lain, PDI Perjuangan pernah terang-terangan menyatakan sulit berkoalisi dengan Demokrat.

Belakangan, Golkar pun menyatakan penolakan atas permintaan Demokrat untuk berkoalisi berdua.

Dengan situasi politik saat ini di mana koalisi dan kerja sama antarpartai sudah mulai terbangun, kata Ari, ruang gerak Demokrat semakin sempit.

"Situasi yang tercipta sekarang ini membuat Demokrat maju tidak kena, mundur pun tidak kena," tuturnya.

Ari berpendapat, Demokrat harusnya lebih dulu mengamankan peluang untuk bergabung di koalisi yang ada alih-alih bersikukuh mengusung AHY.

Demokrat juga bisa mencontoh strategi Nasdem yang menawarkan figur-figur populer di pasar politik seperti Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo hingga Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Yang harus dilakukan Demokrat sebaiknya obral tawaran dengan tidak memaksakan AHY harus menjadi nomor satu atau nomor dua," kata dosen Universitas Indonesia itu.

Sebagaimana diketahui, Deputi Analisa Data dan Informasi Balitbang DPP Partai Demokrat Demokrat Syahrial Nasution mengajak Partai Golkar bekerja sama untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024.

Syahrial menyebut, kerja sama antara Golkar dan Demokrat bisa menjadi solusi terciptanya stabilitas politik.

Namun, ajakan tersebut ditolak oleh partai berlambang beringin itu.

Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan, Golkar tak mungkin meninggalkan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang telah dibentuk partainya bersama Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

"Rasa-rasanya kami tak mungkin membangun koalisi sendiri bersama Demokrat dengan meninggalkan KIB yang diinisiasi bersama ketiga partai," ujar Ace saat dihubungi Kompas.com, Rabu (6/7/2022).

Sebelum ini, PDI-P terang-terangan menyatakan sulit berkoalisi dengan Demokrat karena alasan dinamika politik.

“Kalau saya pribadi sebagai sekjen memang tidak mudah untuk bekerja sama dengan Partai Demokrat karena dalam berbagai dinamika politik menunjukkan hal itu," kata Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto di Sekolah Partai PDI-P, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (23/6/2022).

Update berita lainnya di Google News SURYA.co.id

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Harga Mati Usung AHY Dinilai Jadi Penyebab Demokrat Ditolak Golkar hingga PDI-P untuk Koalisi"

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Demokrat Klaim Tak Pernah Nyatakan Usung AHY jadi Capres atau Cawapres Secara Resmi"