Temui Massa Mahasiswa yang Berunjuk Rasa, DPRD Jatim Janji Teruskan Aspirasi Soal Draft RKUHP

SURYA.CO.ID, SURABAYA - DPRD Jatim memastikan bakal meneruskan aspirasi yang dibawa ratusan mahasiswa yang menggelar unjuk rasa terkait penolakan draft RKUHP ke pusat.

Hal ini disampaikan setelah dua orang perwakilan anggota DPRD Jatim, yakni Noer Sotjiepto dan Hari Putri Lestari menemui massa aksi yang memadati di depan gedung DPRD Jatim Jalan Indrapura, Surabaya, Rabu (6/7/2022).

Keduanya mendengarkan secara langsung sejumlah aspirasi yang dibawa para mahasiswa.

"Prinsipnya, kami menyerap aspirasi dan meneruskan ke DPR RI maupun pemerintah pusat," kata Hari Putri Lestari atau HPL seusai bertemu dengan massa.

Ada sejumlah tuntutan yang disampaikan para mahasiswa terkait dengan draft RKUHP yang dinilai memuat pasal kontroversial, di antaranya terkait penghinaan pada pemerintah. Lalu, ketentuan terkait aksi yang juga diatur.

Politisi PDI Perjuangan itu mengungkapkan, setelah mendengarkan aspirasi mereka, dia menganggap hal itu cukup rasional. Dia berharap, aspirasi dan kekhawatiran para mahasiswa itu nantinya dapat dijelaskan oleh DPR RI.

Penjelasan kepada publik ditegaskan penting. Utamanya, terkait pasal krusial dalam draft RKUHP yang dikhawatirkan tersebut. Agar pemahaman yang dimaksud dalam pasal itu dapat utuh.

Baca juga: Ratusan Mahasiswa Unjuk Rasa di DPRD Jatim, Minta Pemerintah dan DPR RI Buka Draft RKUHP

"Menurut saya, DPR RI wajib menjelaskan kepada masyarakat agar dapat paham apa yang dikhawatirkan itu," jelas anggota Komisi E DPRD Jatim tersebut.

Seperti diketahui, ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jawa Timur menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Jatim, Rabu (6/7/2022). Mereka diantaranya menuntut pemerintah dan DPR RI untuk membuka draft RKUHP.

Massa yang datang ini membawa sejumlah poster berisi tuntutan mereka terkait draft RKUHP. Mereka menggelar aksi dan orasi persis di depan Gedung legislator yang berada di Jalan Indrapura Kota Surabaya.

Ketua BEM Unair, Yoga Haryo Prayogo menyatakan, pihaknya menyayangkan hingga saat ini transparansi dari draft RKUHP belum disampaikan kepada publik. Padahal, sejak 2019 RKUHP sempat ramai ditolak hingga pengesahannya ditunda.

"Kami pertanyakan, karena pasal kontroversial yang kami tuntut di 2019 belum diperbaiki. Transparansi berkaitan dengan draft ini juga belum ada," katanya disela aksi.

Ada sejumlah pasal yang mereka soroti, di antaranya terkait penghinaan pada pemerintah. Menurut Yoga, pihaknya khawatir hal itu akan menjadi pasal karet yang bisa multi tafsir. Lebih jauh, dirinya menyebut hal itu mengancam demokrasi.

Selain menuntut pemerintah dan DPR RI membuka draft RKUHP, mereka mendesak dilakukan kajian ulang dan menghapus pasal bermasalah. Selanjutnya, menuntut DPR RI melibatkan partisipasi publik dalam penyusunan RKUHP.

Lalu, meminta DPRD Jatim turut mengawal aspirasi dari mahasiswa di Jawa Timur.

"Jadi, kami meminta DPRD Jatim juga mengawal pembahasan hingga pada pengesahan di pusat. Sehingga, aspirasi dari Jawa Timur juga bisa diakomodir," jelasnya.