GMNI Unjuk Rasa di Kantor Pemkab Tulungagung, Pertanyakan Jalan Rusak yang Tak Kunjung Diperbaiki

SURYA.CO.ID, TULUNGAGUNG - Massa dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) melakukan unjuk rasa di depan kantor Pemkab Tulungagung, Rabu (25/5/2022).

Mereka mempertanyakan sikap Pemkab Tulungagung, karena dinilai mengabaikan jalan yang rusak.

Padahal sebelumnya Bupati berjanji memperbaiki jalan yang rusak tersebut.

Para mahasiswa ini sempat melakukan aksi teatrikal yang menggambarkan seorang pemotor yang terjatuh, usai menabrak lubang di jalan. 

"Sudah jatuh korban meninggal di Gilang (Kecamatan Ngunut) karena menabrak lubang jalan. Apa harus menunggu korban lagi," ucap Koorditor Aksi, Prayoga Setyo Prabasworo.

Menurut Prayoga, pihaknya sudah pernah melakukan audensi dengan bupati. Namun ternyata perbaikan jalan-jalan yang rusak tidak pernah direalisasikan.

Karena itu, GMNI memilih melakukan aksi unjuk rasa untuk menekan pemerintah segera melakukan perbaikan jalan-jalan yang rusak.

Dari pendataan GMNI, ada banyak jalan yang rusak parah dan sudah dalam kategori membahayakan.

Seperti di Desa Balesono Kecamatan Ngunut, Kalidawir. Kemudian di Desa Panjerejo, Desa Junjung, Campurdarat. Lalu di Desa Podorejo, Desa Mirigambar, Sumberingin, Desa Gilang, Desa Kalangan, Desa Sanggrahan, Pakel, Desa Gesikan dan Gondang.

Massa GMNI mengaku kecewa, karena bupati tidak menemui mereka dan hanya ditemui Sekretaris Daerah, Sukaji.

"Kami kecewa karena seharusnya ditemui bupati yang membuat janji. Bukan Sekda," ucap Prayoga.

Prayoga menegaskan, tetap mengawal perbaikan jalan-jalan rusak di Tulungagung.

GMNI akan menuntaskan advokasi ini, untuk memastikan jalan-jalan yang membahayakan warga ini segera diperbaiki.

Sebab perbaikan jalur transportasi  ini menjadi kebutuhan vital masyarakat.

"Advokasi kami tidak sepotong-potong. Pasti ada aksi selanjutnya jika tidak ada realisasi,"  tandas Prayoga.

Sementara, Sekda Kabupaten Tulungagung, Sukaji mengakui ada kendala penganggaran di tahun 2020 dan 2021.

Sebab ketika itu dalam situasi pandemi Covid-19, sehingga ada refokusing anggaran.

Anggaran dititikberatkan untuk penanganan pandemi dan segala dampaknya di masyarakat.

"Ketika itu sulit menganggarkan untuk perbaikan jalan-jalan yang rusak. Baru di tahun 2022 kami bisa anggarkan," terang Sukaji.

Saat ini, ada sekitar 30 paket proyek untuk perbaikan ruas jalan yang rusak parah.

Menurut Sukaji, saat ini masih dalam tahap lelang dan diperkirakan Juli 2022 sudah terbit Surat Perintah Kerja (SPK). Proyek perbaikan jalan yang rusak parah ini akan diselesaikan akhir 2022.

"Ini proyek peningkatan jalan. Bukan perbaikan yang kecil-kecil," sambung Sukaji.

Seluruh anggaran perbaikan jalan yang rusak parah ini mencapai Rp 75 miliar.

Selain perbaikan dalam skala besar ini, Dinas PUPR juga aktif melakukan perbaikan kerusakan skala kecil.