Nilai Kinerja Jeblok, Pemkab Situbondo Terancam Tidak Dapat Dana Insentif Daerah

SURYA.CO.ID, SITUBONDO - Pengelolaan kinerja Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Situbondo, nilainya sangat memprihatinkan.

Bahkan, dari beberapa bidang kinerjanya tidak ada yang memperoleh nilai B, melainkan yang terbanyak nilainya E.

Jebloknya nilai kinerja tersebut, akan berdampak tidak adanya Dana Insentif Daerah (DID) yang masuk ke Kabupaten Situbondo pada tahun 2022 ini.

Ketua DPRD Situbondo, Edy Wahyudi mengatakan, pihaknya merasa prihatin terhadap kondisi tata kelola pemerintahan di Kabupaten Situbondo. Karena, dari hasil penilaian yang dilakukan Menteri Keuangan Republik Indonesia ternyara sangat miris.

"Dilihat dari hasilnya, di antaranya nilainya E. Bahkan seluruhnya nilainya tidak ada yang B," ujar Edy Wahyudi kepada Surya.co.id, Selasa (19/04/2022).

Dengan demikian, kata politisi PKB menegaskan, ini akan menjadi catatan bagi DPRD, agar ke depannya untuk lebih serius lagi mengelola tata kelola Pemkab Kabupaten Situbondo.

Salah satu kinerja Pemkab Situbondo yang masuk kategori nilainya E, Edy menyebut adalah kemandirian daerah di bidang pengelola keuangan daerah.

Selain itu, lanjut mantan wartawan radio ini mengungkapkan, untuk di bidang pelayanan dasar publik itu, angka partisipasi murni dan akses sanitasi layak nilainya E.

Tak hanya itu, penurunan angka penduduk miskin dan tingkat pengangguran terbuka nilainya ini juga E.

"Ini catatan bagi Kabupaten Situbondo agar ke depannya lebih baik lagi," kata politisi asal Kecamatan Asembagus ini.

Akibat banyaknya nilai E ini, lanjut Edy, akan memperngaruhi terhadap pendapan DID di Kabupaten Situbondo.

"Kemungkinan besar di tahun depan ini kita tidak memperoleh DID kembali," jelasnya.

Saat ditanyak jebloknya nilai kinerja itu, kata Edy, ini disebabkan kinerja kabupaten yang menyebabkan beberapa bidang yang masuk ketegori penilaian Kementrian Keuangan ini turun dibandingkan penilaian tahun sebelumnya.

"Kami akan memastikan, seluruh komisi-komisi yang ada di DPRD bisa mengoptimalkan peran dan fungsinya. Baik itu fungsi budgeting maupun pengawasan OPDdan mitra kerjanya," katanya.

Anjloknya penilaian kinerja Pemkab Situbondo saat ini, disebut karena banyaknya kepala OPD yang mengikuti kegiatan bupati ke barat dan ke timur, sehingga menyebabkan terbengkalainya kinerja tugasnya di OPD-nya.

"Tolong kepala OPD lebih mementingkan tugas dan kerja di OPD-nya, agar supaya penilaian di OPD itu tidak jeblok," pungkasnya.