RIBUAN MAHASISWA Surabaya Demo Galaukan Pertamax Naik dan Mafia Minyak Goreng

SURYA.co.id | SURABAYA - Ribuan mahasiswa Surabaya yang tergabung dalam aliansi BEM Surabaya turun jalan dan melakukan demosntrasi di depan gedung DPRD Jatim, Kamis (14/4/2022).

Mereka membacakan tujuh tuntutan kepada pemerintah, dua di antaranya menggalaukan harga BBM jenis Pertamax naik dan adanya mafia minyak goreng. 

"Kami ingin menemui para wakil rakyat. Kami aksi damai menyampaikan aspirasi," teriak salah satu orator di atas mobil komando.

Aksi mahasiswa ini memenuhi Jalan Indrapura, persis di depan Gedung DPRD Jatim. Berdasarkan pantauan di lapangan, dari sejumlah tuntutan yang disuarakan diantaranya adalah menuntut pemerintah segera menyelesaikan persoalan minyak goreng.

Termasuk melakukan evaluasi pada kenaikan harga BBM.

Hingga saat ini, aksi mahasiswa ini masih berlangsung. Sementara petugas kepolisian mengawal penuh jalannya aksi.

7 tuntutan mahasiswa Surabaya

Ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Surabaya turun ke jalan.

Mereka mendatangi dan berorasi di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur, Kamis (14/4/2022).

Para mahasiswa itu menuntut protes kebijakan pemerintah yang dinilai tak pro rakyat.

Diantaranya adalah kenaikan berbagai macam harga kebutuhan pokok hingga reformasi agraria.

Setidaknya ada sekitar 3000an mahasiswa yang dikabarkan turun ke jalan Indrapura Surabaya.

Informasi dari pers rilis yang dikeluarkan Alianse Badan Eksekutif Mahasiswa Surabaya ada tujuh poin yang akan dituntut para mahasiswa ini, terdiri dari ;

1. Menuntut pemerintah untuk melakukan evaluasi perihal kebijakan DMO dan DPO dan berdampak
pada kenaikan dan kelangkaan minyak goreng di Indonesia

2. Menuntut pemerintah untuk segera mengusut tuntas perihal praktik mafia minyak goreng di Indonesia

3. Menuntut pemerintah untuk melakukan evaluasi kenaikan harga BBM khususnya Pertamax dan
meninjau secara intens perihal pendistribusian BBM Pertalite dan Solar yang mengalami kelangkaan

4. Menuntut pemerintah menurunkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11% mengingat keadaan ekonomi
di Indonesia sedang tidak baik-baik saja

5. Menuntut pemerintah untuk menunda pemindahan Ibu Kota Negara sebelum rancangan pembangunan
dan pengelolaan lingkungan dituntaskan mengingat anggaran yang dibutuhkan sangat tinggi

6. Mengutuk segala Tindakan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam proses pemindahan Ibu
Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur

7. Wujudkan Reforma Agraria

Sementara itu, Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Akhmad Yusep Gunawan, telah menyiapkan pengamanan untuk mengawal aksi demo mahasiswa ini.

"Kami berupaya maksimal mengawal dan menjaga adik-adik mahasiswa untuk menyampaikan aspirasinya. Harapannya tentu aspirasi dapat tersampaikan dengan tertib dan santun," singkatnya.

Demo mahasiswa Gresik

Sementara itu, ratusan mahasiswa Gresik juga menggelar unjuk rasa di depan gedung DPRD Gresik dan berlangsung kondusif.

Sebelum membubarkan diri, massa melakukan aksi pungut sampah di jalan raya.

Aksi pungut sampah dilakukan sebagai bentuk tuntutan kepada Pemerintah Kabupaten Gresik terkait permasalahan sampah.

Korlap Aksi, M. Adi Setiabudi mengatakan tuntutan yang disampaikan adalah tolak wacana presiden 3 periode.

Kemudian tolak kenaikan BBM, tolak kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 10 persen menjadi 11 persen, stabilkan harga bahan pokok, laksanakan janji politik Kabupaten Gresik dan tuntaskan persoalan sampah di Kabupaten Gresik.

"Tuntutan kami tolak presiden 3 periode, turunannya tolak kenaikan BBM, tolak kenaikan PPN dari 10 ke 11 persen, stabilkan bahan pokok. Tuntaskan perosalan sampah di Kabupaten Gresik," terangnya.

Adi menamnahkan, massa aksi menyampaikan aspirasi berjalan baik dan menjaga ketertiban di bulan puasa.

Perwakilan mahasiswa diterima masuk ke dalam ruangan rapat.

Ditemui Ketua DPRD Gresik Much Abdul Qodir dan Kapolres Gresik AKBP Mochamad Nur Azis.

Qodir sapaan akrab Abdul Qodir mengatakan tahapan penundaan pemilu hanya sekadar wacana. Tahapan pemilu sudah dimulai.

"Tidak ada penundaan pemilu," kata Qodir.

Terkait kenaikan harga BBM dan PPN, politisi PKB itu mengajak mahasiswa ikut melakukan analisa. Jika peruntukannya untuk mempertebal bantalan sosial tentu didukung.

"Jika tidak, kita tolak," tegasnya lagi.

Kemudian isu stabilitas harga kebutuhan pokok dan permasalahan sampah akan ditindaklanjuti. Pengelolaan sampah di Kota Pudak.

Qodir menegaskan bahwa hal tersebut masih menjadi prioritas pemerintah daerah.

Seperti yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Gresik 2021-2026.

Pihaknya sudah menganggarkan Rp 5 Miliar untuk pembebasan lahan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).

"Mari kita kawal bersama agar segera terealisasi," tandasnya. (Yusron Nauval Putra, Firman Rachmanuddin, Willy Abraham)