Sidang Pelecehan Sekolah SPI

Sidang Pelecehan Pendiri Sekolah SPI Terus Bergulir, Pengacara Belum Bisa Buktikan Unsur Pidana

Keterangan saksi dinilai Jeffry belum bisa membuktikan unsur pidana seperti halnya yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Penulis: Anas Miftakhudin | Editor: Anas Miftakhudin
Istimewa
Tim kuasa hukum JE pendiri Sekolah SPI Batu usai sidang di PN Malang. 

SURYA.CO.ID I MALANG - Sidang pelecehan seksual yang dituduhkan kepada JE, pendiri sekolah Selamat Pagi Indonesia (SPI) terus bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Malang Kota, Rabu (13/4/2022).

Dalam lanjutan sidang, seorang saksi didatangkan JPU untuk memberikan keterangan.

Kuasa hukum JE, Jeffry Simatupang, mengungkapkan keterangan saksi hari ini tidak jauh berbeda dengan keterangan saksi-saksi sebelumnya.

Dimana keterangan tersebut dinilai Jeffry belum bisa membuktikan unsur pidana seperti halnya yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

"Intinya, adalah kami semakin yakin bahwa klien kami memang tidak melakukan sebagaimana yang didakwakan. Ini berdasarkan keterangan-keterangan saksi yang sudah diperiksa di persidangan," ungkap Jeffry Simatupang.

Filipus Harapenta Sitepu yang juga kuasa hukum JE menambahkan, kesaksian dari saksi yang dihadirkan JPU hari ini disebutnya tidak termasuk dalam surat dakwaan JPU.

"Sejauh ini sidang lancar, saksinya ada satu orang, tetap kembali kami tekankan yang diduga korban atau yang mengaku korban ya hanya satu. yang tadi ya tidak termasuk di dalam dakwaan dan tidak membuktikan dakwaan," tegas Filipus.

Hingga persidangan ke enam (6) ini, Filipus memastikan JE kooperatif dalam mengikuti semua agenda sidang.

Jeffry Simatupang, kuasa hukum JE
Jeffry Simatupang, kuasa hukum JE (Istimewa)

"Kita selalu kooperatif, kita selalu datang pukul 08.30 WIB. Kita tidak pernah telat, tidak pernah menghalangi persidangan tidak juga membuat persidangan menjadi lama, kita ikuti semua," paparnya.

Dalam kesempatan yang sama, Livia Istianto dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menerangkan, kehadirannya di Pengadilan Negeri Kota Malang adalah untuk memastikan bahwa identitas saksi untuk dirahasiakan.

"Kalau kita bicara hak saksi korban yang menjadi tugas dan wewenang LPSK, ada 16 hak saksi korban salah satunya adalah di pasal 5 huruf ( i ) itu adalah dirahasiakan identitasnya," ujarnya.

Kerahasian identitas saksi tersebut menurut Livia adalah untuk rasa kenyamanan saksi sewaktu ia memberikan keterangan di persidangan.

"Ini untuk keamanan kan supaya saksi bisa memberikan keterangannya dengan aman dan nyaman," tandasnya.

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved