BIODATA Luhut Panjaitan yang Baru Disemprot Politisi PDIP tapi Jabatan di Pemerintah Malah Bertambah

SURYA.CO.ID -  Inilah sosok Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) yang belum lama ini disemprot PDIP, namun di bagian lain justru mendapat jabatan baru di pemerintahan. 

Luhut Panjaitan diangkat  Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional.

Penetapan jabatan baru Luhut disebutkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) No 53 tahun 2022 yang diteken Presiden Joko Widodo pada 6 April 2022 lalu.

Dikutip dari laman resmi Sekretariat Negara, pasal 7 Perpres tersebut berbunyi bahwa Ketua Dewan SDA Nasional dijabat oleh Menteri yang bertugas di bidang Kemaritiman dan Investasi.

"Ketua Dewan SDA Nasional dijabat oleh menteri yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang kemaritiman dan investasi," demikian bunyi pasal 7 Pepres No 53 tahun 2022.

Baca juga: MENTERI LUHUT Disemprot PDIP Terlalu Ikut Campur Pemilu 2024 dan Wiranto Tegaskan Tak Ada 3 Periode

Disebutkan dalam pasal 4 Perpres, Dewan SDA Nasional merupakan lembaga nonstruktutal yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung pada Presiden.

Dewan SDA Nasional memiliki tugas mengkoordinasikan pengelolaan Sumber Daya Air pada tingkat nasional.

Sebelumnya, Luhut Panjaitan disemprot politikus PDIP, Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul karena terlalu ikut campur soal Pemilu 2024.

Ia menilai, soal pemilu bukan bidang Luhut, sehingga tak perlu mengurusinya.

Bambang Pacul sekaligus Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu PDIP  itu mengingatkan Luhut supaya melaksanakan kerjanya sesuai bidangnya.

Bambang juga menyebut Luhut sebagai menteri utama yang memiliki kekuatan politik sangat kuat.

Menanggapi pernyataan Bambang Pacul, juru bicara Luhut, Jodi Mahardi mengungkapkan, atasannya itu sering melakukan koordinasi lintas kementerian dan terkadang kementerian di luar lingkup koordinasi Kemenko Maritim dan Investasi.

Menurutnya, hal tersebut perlu dilakukan Luhut karena sejumlah isu diperlukan penanganan yang terintegrasi walaupun terkadang lintas Kemenko.

"Kalau dibilang power politiknya kuat saya rasa nggak begitu,"

"Sebagai Menko wajar kalau Pak Menko sering melakukan koordinasi lintas kementerian dan terkadang kementerian di luar lingkup koordinasi Kemenko Maritim dan Investasi,"