AHY Kirim Orang ke Jatim Selesaikan DPC Partai Demokrat yang Protes Emil Dardak Jadi Ketua DPD

SURYA.co.id | SURABAYA - Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengirimkan tim ke Jawa Timur untuk menyelesaikan sejumlah DPC yang protes terpilihnya Emil Dardak jadi Ketua DPD Demokrat Jatim.

Sekadar diketahui, sejumlah pengurus DPC Partai Demokrat dalam beberapa hari terakhir mempersoalkan keputusan DPP yang menunjuk Emil Dardak.

Beberapa DPC mempertanyakan keputusan tersebut.

Misalnya, sebagaimana disuarakan oleh Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Kediri Yakup.

Dalam keterangan tertulis yang diterima, Yakup di antaranya mempertanyakan jumlah dukungan saat Musda Demokrat Jatim yang berlangsung di Surabaya.

Dalam Musda yang berlangsung akhir Januari lalu, Bayu Airlangga meraih dukungan 25 DPC, unggul atas Emil Dardak yang meraih 13 dukungan DPC.

Selain itu, Yakup juga mempertanyakan, kapan Emil Dardak mendaftar sebagai Bacalon Ketua Demokrat Jatim.

Sementara itu, Ketua DPC Partai Demokrat Nganjuk, M Fauzi Irwana juga mengungkap kekecewaannya usai DPP menunjuk Emil sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Jatim.

Dia mempertanyakan DPP soal semangat Musda yang berjalan demokratis.

"Tentu kita kecewa, apa yang disampaikan di awal bahwa pemilihan Musda secara demokrasi," ujarnya dikutip dalam keterangan tertulis yang sama, Selasa (5/4/2022).

Kondisi demikian menjadi atensi DPP Partai Demokrat.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Partai Demokrat Herman Khaeron menyatakan dalam waktu dekat pihaknya bakal mengirim tim ke Jawa Timur.

"Kami ingin mengetahui apa sebenarnya yang menjadi kekecewaan itu, karena semestinya para ketua DPC sudah paham bahwa mekanisme penetapan Ketua DPD sudah sesuai AD/ART 2020 dan Peraturan Organisasi 02/2021," kata Herman saat dihubungi TribunJatim.com dari Surabaya, Selasa (5/4/2022).

Dia memastikan seluruh tahapan sebelum penentuan ketua definitif telah berlangsung demokratis sebagaimana ketentuan.

Dimana setiap calon wajib mengantongi dukungan minimal 20 persen pada forum Musda.