Pembangunan Huntara oleh NGO untuk Pengungsi Semeru Lumajang Kalah Cepat dengan Hunian Tetap BNPB

Berita Lumajang

SURYA.co.id | LUMAJANG - Pembangungan hunian sementara (huntara) yang dikerjakan oleh 70 non-governmental organization (NGO) kalah cepat ketimbang pembangunan hunian tetap (huntap) yang dikerjakan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Setelah tiga bulan proses pengerjaan jumlah unit yang dibangun, keduanya memiliki selisih cukup siginifikan.

Padahal lokasi kedua proyek sama, di lahan Perhutani Desa Sumbermujur Kecamatan Candipuro.

Tahap pertama ini, NGO yang diakomodasi Pemkab Lumajang mendapat jatah menyelesaikan 547 unit.

Namun, sampai sekarang huntara yang selesai baru 99 unit.

Perbandingannya sangat jauh dengan pengerjaan huntap yang dikerjakan langsung oleh salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah koordinasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Dari target 1951 unit, 76 persen sedang on progres pengerjaan. 

Lambatnya pembangunan huntara ini seharusnya harus segera dievaluasi Pemkab Lumajang.

Apabila tidak, keberadaan huntara yang semula dirancang sebagai tempat transisi sebelum penyintas menempati huntap terancam luntur.

Sebab letak keduanya berada dalam satu lahan.

Nugroho Ketua Tim Pembangunan Huntara mengatakan, lambatnya pengerjaan huntara dikarenakan beberapa NGO mengalami kendala finansial.

Menurutnya, dari 70 NGO yang masuk dalam daftar pengerjaan huntara tahap 1, hanya 53 yang mengerjakan.

Sedangkan, 17 lainnya tidak ada konfirmasi. 

"Karena huntara yang mengerjakan kan donatur. Dari 70 NGO itu yang mengerjakan 53, yang lain sampai sekarang tidak ada konfirmasi," kata Nugroho, Rabu (23/3/2022).

Ketertinggalan NGO menyelesaikan target huntara rencananya akan dievaluasi Pemkab Lumajang.

Rencananya, semua unit huntap yang belum tergarap akan ditake over pemerintah.

Anggaran dana pembangunannya berasal dari sumbangan masyarakat yang terkumpul di Baznas.

A’ak Abdullah Al-Kudus Koordinator Nasional NGO Gusdurian menyebut, bahwa penyebab huntara tertinggal akibat keterbatasan finansial merupakan kabar yang perlu diluruskan.

Sebanyak 70 NGO sejak awal sudah berkomitmen menyelesaikan pembangunan huntara.

Akan tetapi, NGO selalu menemui kendala teknis setiap kali melakukan proses pengerjaan di lapangan.

Lahan tidak segera disiapkan, air sulit, bahkan armada truk pengangkut material kesulitan menembus ke lokasi relokasi. 

"Sedangkan ketika pemerintah membangun huntap semua fasilitas tersedia, saya saja bangun huntara meratakan lahan sendiri. Wajar kalau NGO kalah sama kontraktor raksasa," kata pria yang karib disapa Gus A'ak.

Gus A'ak juga berpendapat sebaiknya pemerintah perlu mengkaji ulang rencana meneruskan proyek huntara NGO.

Sebab menurutnya, keberadaan huntap yang lebih cepat menyebabkan huntara sekarang sudah tidak lagi diperlukan.

"Perlu diskusi ulang antara pemerintah dengan semua NGO. Karena perlu pertimbangan ulang huntara dilanjutkan ketika huntap sudah terbangun. Sebaiknya huntara yang sudah selesai segera ditempati saja daripada penyintas terlalu lama di tenda," pungkasnya.