Kolaborasi Pasukan Baret Ungu dan Kostrad di Wilayah Rawan KKB Papua, Masyarakat Sangat Terbantu

Menurut anggota Komisi I DPR RI Dede Indra Permana Soediro, alasannya adalah belum ada payung hukum terhadap operasi pemberantasan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

Payung hukum belum ada yang disahkan oleh pemerintah.

Hal inilah yang membuat TNI belum bisa menggelar operasi pemberantasan KKB Papua.

Politikus PDI-P itu menilai, KKB Papua masih berulah karena mereka ingin menunjukkan eksistensinya.

Sebenarnya KKB Papua tidak ingin TNI masuk, namun payung hukumnya memang belum ada kecuali ada R Perpres yang disahkan oleh pemerintah untuk memberikan payung hukum terhadap operasi pemberantasan KKB Papua.

"TNI tidak dapat melakukan operasi militer karena bukan dalam situasi darurat militer/tertib sipil, jadi sifatnya hanya membantu operasi penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri.

Sudah ada rapat Menkopolhukam dengan Mabes TNI, Kementerian Luar Negeri, Kapolri, dan PPATK pada 22 April 2001 untuk mengganti istilah KKB menjadi Kelompok Separatis Papua (KSPT), menjadi tugas kami untuk mendeclare KSPT," ujar Dede, melansir dari Tribunnews dalam artikel 'DPR Minta Pemerintah Segera Berikan Payung Hukum Terhadap Operasi Pemberantasan KKB di Papua'.

Menurutnya, TNI bisa masuk, namun menunggu Perpres tentang TNI dalam penanganan terorisme.

Telah ditandatangani presiden berkaitan dengan terorisme namun Polri belum menandatangani, karena di UU TNI sendiri belum ada perpres tentang tindak pidana.

"Antisipasi ada, tapi aturannya belum boleh masuk karena aturan belum disahkan melalui diskresi presiden," ucapnya.

Hingga saat ini, kata Dede, Indonesia belum mempunyai wilayah khusus yang didedikasikan untuk latihan peperangan TNI (daerah latihan).

Padahal, negara dengan luas wilayah yang sangat kecil seperti Singapura sudah memilikinya dengan nama Singapore Armed Forces Training Institute (SAFTI City).

"Dengan lokasi yang strategis di tengah-tengah Pulau Jawa bisa diakses dari Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah mempunyai kawasan Gunung Lawu dengan luas lahan 437,8 hektar bisa dijadikan alternatif untuk daerah latihan TNI yang membutuhkan lahan sekitar 45,1 hektar.

Dengan landscape berbukitan lengkap dengan wilayah Gunung Lawu, sangat pas untuk simulasi perang hutan," ungkapnya.

Sedangkan untuk simulasi perang perkotaan, ia menyebut ada alternatif di wilayah Meteseh, di wilayah dengan luas sekitar 250 hektar tersebut.