Berita Surabaya
SPP SMA Gratis Siswa MBR di Surabaya Paling Cepat Bisa Dinikmati Januari 2022
Ada sekitar 13.515 siswa MBR jenjang SMA di Surabaya yang diperkirakan mendapat fasilitas SPP gratis.
Penulis: Nuraini Faiq | Editor: Cak Sur
SURYA.CO.ID, SURABAYA - Ketua Komisi D DPRD Surabaya, Khusnul Khotimah mendesak agar Program Besiswa Pendidikan di Kota Surabaya harus berjalan sukses. Sebab untuk kali pertama setelah alih kelola SMA ke provinsi, Surabaya menggratiskan SPP siswa jenjang ini.
Seluruh SPP siswa dari Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) atau kurang mampu untuk jenjang SMA/SMK/MA di Surabaya bakal digratiskan. Biaya SPP mereka di-cover Program Beasiswa Pendidikan yang dijalankan Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi.
Paling cepat mulai Januari 2022, seluruh siswa MBR jenjang pendidikan itu bisa menikmati SPP gratis. Sebagaimana tahun anggaran berjalan, Pemkot dan DPRD Surabaya telah memasukkan anggaran Rp 47,7 miliar untuk Program Beasiswa di dalam APBD 2022.
"Mudah-mudahan Januari sudah bisa berjalan program Beasiswa Pendidikan tersebut. Program yang sangat dinantikan dan program unggulan pemkot ini harus sukses. Harus tepat sasaran," tandas Ning Kaka, panggilan akrab Khusnul Khotimah, Senin (20/12/2021).
Program Beasiswa Pendidikan yang di dalamnya menggratiskan SPP siswa MBR itu adalah program baru. Harus disiapkan dengan maksimal, agar tidak ada kendala di lapangan. Ada sekitar 13.515 siswa MBR jenjang SMA yang diperkirakan mendapat fasilitas SPP gratis tersebut.
Ning Kaka mengingatkan, bahwa program inovatif itu menjadi tantangan dinas terkait. Sebagaimana perubahan Satker di Pemkot Surabaya, akan ada penggabungan sejumlah Satker atau organisasi perangkat daerah (OPD) sebagaimana Perda Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemkot.
Salah satunya, Disbudpar akan melebur jadi satu dengan Dispora. Dua OPD itu akan menjadi Disporapar. Salah satu tantangannya saat menangani program beasiswa untuk pelajar SMA/SMK/MA baik negeri maupun swasta.
Menurut Ning Kaka, SPP gratis bagi siswa MBR di jenjang itu pengelolaannya bukan di bawah Dinas Pendidikan. Tapi Disporapar. Sebab pendidikan jenjang SMA kewenangannya ada di provinsi.
Yang mendapat beasiswa adalah anak usia remaja atau pemuda. Selain program beasiswa pelajar SMA/SMK/MA lanjut anggota Fraksi PDIP DPRD Surabaya itu, ada juga beasiswa untuk mahasiswa dari berbagai universitas.
Beasiswa untuk mahasiswa ini juga dialihkan ke Disporapar. Target jumlahnya mencapai 2.034 mahasiswa kategori MBR. Mereka tersebar di 10 perguruan tinggi yang bekerja sama dengan Pemkot Surabaya.
"Kami minta Disporapar nantinya untuk segera membuat helpdesk atau call center, untuk memastikan siswa SMA/SMK/MA kategori MBR terdata secara keseluruhan. Harapannya agar program ini bisa berjalan dengan baik," tegas Khusnul.
Dia melihat bahwa Beasiswa Pendidikan itu adalah program strategis. Untuk itu kepala dinas yang ditempatkan harus yang kompeten dan memiliki wawasan luas. Bisa bekerja cepat dan tepat. Sehingga mampu membantu mewujudkan visi kam dan misi wali kota Surabaya.
"Penerapan SOTK baru ini akan segera dilakukan. Itu artinya, wali kota akan segera menggelar mutasi. Saya berharap pejabat yang ditempatkan di Disporapar yang smart," kata Ning Kaka.