Breaking News:

Berita Kota Surabaya

Kenaikan UMP 2022 Hanya Rp 22.790, Buruh Jatim Lancarkan Demo Besar Selama 5 Hari Akhir November Ini

pihaknya menolak dengan tegas penetapan UMP Jawa Timur tahun 2022 yang dituangkan dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur

Penulis: Yusron Naufal Putra | Editor: Deddy Humana
surya/febrianto ramadani
Suasana Unjuk Rasa Yang Diikuti 300 buruh Se Jatim menolak kenaikan UMP. Mereka memenuhi depan Gedung Grahadi, Senin (22/11/2021) 

SURYA.CO.ID, KOTA SURABAYA - Lima hari berturut-turut, yaitu pada 25 sampai 30 November 2022, aksi unjuk rasa besar-besaran buruh di Jatim bakal terjadi sebagai reaksi atas penetapan Upah Minimun Provinsi (UMP) 2022. Buruh yang tergabung dalam Gerakan Serikat Pekerja (Gasper) Jawa Timur, meminta Gubernur Jatim untuk mengakomodir aspirasi publik karena kenaikan itu murah.

Hal itu menjadi di antara sikap buruh terkait perkembangan penetapan UMP Jatim maupun UMK tahun 2022. Dalam pengumuman Pemprov Jatim, Senin (22/11/2021), angka UMP Jatim 2022 naik sebesar 1,22 persen atau Rp 22.790,04. UMP Jatim 2021 sebesar Rp 1.868.777,08, maka pada 2022 naik menjadi Rp 1.891.567,12.

Perwakilan Gasper Jatim, Jazuli menerangkan, pihaknya menolak dengan tegas penetapan UMP Jawa Timur tahun 2022 yang dituangkan dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur. "Gubernur Jawa Timur harus mengakomodir aspirasi publik," kata Jazuli yang juga Jubir Gasper kepada wartawan, Rabu (24/11/2021).

Atas sikap buruh itu, rencananya ribuan buruh tersebut bakal menggelar aksi besar. Para buruh dari berbagai serikat dan federasi bakal menyampaikan aspirasi. Dan aksi massa besar-besaran itu bakal berlangsung pada 25 hingga 30 November mendatang.

Hal itu disebutnya, untuk merespon kebijakan politik upah yang dinilainya murah. "Puncak aksi dilakukan pada Senin tanggal 29 November 2021 dengan melibatkan 50.000 massa aksi pekerja atau buruh seluruh Jawa Timur," urainya.

Menurutnya, aksi tersebut bakal dipusatkan di Kantor Gubernur Jatim maupun Gedung Negara Grahadi. Termasuk bakal berlangsung di jalan protokol jika aspirasi yang disampaikan tidak diakomodir. ****

Sumber: Surya
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved