KKB Papua
Sepak Terjang NRFPB, KKB Papua Sayap OPM yang Janji Tak Akan Ganggu Peparnas XVI di Jayapura
Inilah sepak terjang Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB), KKB Papua sayap OPM yang janji tak akan mengganggu event Peparnas XVI di Jayapura.
Penulis: Putra Dewangga Candra Seta | Editor: Musahadah
Penulis: Putra Dewangga Candra Seta | Editor: Musahadah
SURYA.co.id - Inilah sepak terjang Negara Republik Federal Papua Barat ( NRFPB), KKB Papua sayap OPM yang berjanji tak akan mengganggu event Peparnas XVI di Jayapura.
NRFPB baru-baru ini jadi sorotan karena mengeluarkan pernyataan tak akan mengganggu jalannya Pekan Paralimpiade Nasional atau Pekan Paralimpik Indonesia ( Peparnas) XVI, yang akan dilaksanakan di Papua.
Paulus Waterpauw saat menjabat Kapolda Papua pernah menyebut NRFPB memang sedang ingin eksis.
NRFPB sempat diburu oleh aparat keamanan karena memakai atribut ala TNI-Polri.
Baca juga: Kronologi 1 Prajurit TNI AD Terluka Kena Tembakan KKB Papua di Intan Jaya, ini Kondisi Terbarunya
NRFPB ternyata pernah viral dan bahkan kegiatannya dibubarkan oleh Polri.
Melansir dari Kompas.com dalam artikel 'Polri Bubarkan Deklarasi Negara Republik Federal Papua Barat', NRFPB pernah melakukan acara deklarasi pada tanggal 31 Agustus 2018 di Abepura, Papua.
Foto sejumlah orang memegang spanduk yang bertuliskan Pemerintahan Sementara Negara Republik Federal Barat juga sempat beredar di media sosial.
Selain itu foto surat dengan kop Pemerintahan Sementara Negara Republik Federal Papua Barat juga beredar di media sosial.
Dalam surat itu memuat undangan menghadiri deklarasi pemerintahan sementara.
Surat itu berisi undangan ke seluruh pemimpin, masyarakat, mahasiswa Papua Barat untuk menghadiri acara itu.
Rencananya acara tersebut digelar pada Selasa (31/7/2018) di halaman Uncen Lama di samping Auditorium Abepura.
Surat itu tampak ditandatangani oleh Yoab Syatfie yang mengklaim sebagai Perdana Menteri Negara Republik Federal Papua Barat.
Tapi Polda Papua saat itu langsung bergerak dan membubarkan acara tersebut.
Menurut Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo, Polri sudah mengantongi informasi terkait rencana deklarasi tersebut sebelum membubarkannya.