Demokrat Kubu AHY Bantah Tudingan Intimidasi Ex Kader Agar Cabut Gugatan AD/ART

SURYA.CO.ID - Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra membantah tudingan kubu Moeldoko yang menyebut adanya intimidasi untuk mencabut gugatan AD/ART Partai Demokrat di Mahkamah Agung (MA).

Secara resmi, Herzaky menyatakan DPP Partai Demokrat tidak melakukan upaya intimidasi apapun.

Namun, ia menyampaikan seluruh kader Partai Demokrat di Indonesia geram dengan tindakan kubu Moeldoko yang kembali mempersoalkan AD/ART Partai.

"Kalau dari kami tidak ada, tapi kami sampaikan bahwa kader Partai Demokrat dari seluruh Indonesia sangat marah terhadap mereka."

"Padahal sudah jelas disini para pemilik suara sah mendukung Ketua Umum AHY (Agus Harimurti Yudhoyono), sehingga banyak juga kader kami di daerah yang gerah dengan kelakuan beberapa mantan kader kami yang sangat tidak moral dan tidak patut itu."

"Kalau kemudian mereka ada inisiatif mohon maaf kami tidak mengetahuinya, tapi secara resmi kami DPP Partai Demokrat tidak ada upaya itu," kata Herzaky dalam Kongres Partai Demokrat yang digelar virtual, dikutip dari tayangan Youtube Kompas TV, Minggu (3/10/2021).

Herzaky merasa di pihak yang benar, sehingga tidak perlu sampai melakukan upaya intimidasi agar kubu Moeldoko mencabut gugatannya.

Ia justru mengasihani kubu Moeldoko yang seakan terus menerus mempermalukan dirinya sendiri.

"Mengapa (tidak melakukan intimidasi, red) karena kami di pihak yang benar, malah kami menunggu dan kami kasian kepada Bapak KSP Moeldoko."

"Apakah sebaiknya mundur saja dari kasus ini atau mau lanjut tapi mempermalukan dirinya sendiri?" ujar Herzaky.

Diketahui, kubu Moeldoko masih terus melawan untuk mengunggat AD/ART Partai Demokrat.

Terbaru, advokat Yusril Ihza Mahendra menyarankan agar para petinggi partai itu bersiap menghadapi argumen permohonan empat kliennya dalam Judicial Review (JR) terhadap AD/ART Partai Demokrat di Mahkamah Agung (MA).

Empat klien Yusril merupakan mantan anggota Partai Demokrat.

Yusril mengatakan hal substansial yang dipersoalkan dalam judicial review di MA adalah proses pembentukan dan materi muatan pengaturan AD/ART partai dengan Undang-Undang yang lebih tinggi.

Menurut saksi-saksi dari kliennya, kata Yusril, pada Kongres PD yang menetapkan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Ketua Umum PD, AD/ART PD tidak turut dibahas.