Rangkuman Tanya Jawab BLT BPJS Ketenagakerjaan: Bagaimana Jika UMR Lebih dari Rp 3,5 Juta?

Penulis: Putra Dewangga Candra Seta | Editor: Musahadah

SURYA.co.id - Berikut rangkuman tanya jawab seputar subsidi gaji atau BLT BPJS Ketenagakerjaan.

Salah satu pertanyaannya adalah bagaimana jika Upah minimum atau UMR lebih dari Rp 3,5 juta.

Seperti diketahui, BLT BPJS Ketenagakerjaan rencananya akan cair minggu ini.

Mekanisme pencairan BLT BPJS Ketenagakerjaan nantinya akan disalurkan langsung ke rekening bank penerima.

Baca juga: Cara Cek Saldo untuk Pantau BLT BPJS Ketenagakerjaan Cair di Bank di BRI, Mandiri hingga BNI

Berikut rangkuman selengkapnya dilansir dari Kompas.com dalam artikel 'Seputar BLT Subsidi Gaji Rp 1 Juta'

1. Apa saja syaratnya?

- Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK)

- Peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan Juni 2021

- Mempunyai gaji/upah paling banyak sebesar Rp 3,5 juta per bulan

- Bekerja di wilayah PPKM level 3 dan level 4 yang ditetapkan oleh pemerintah

- Diutamakan yang bekerja pada sektor industri barang konsumsi, transportasi, aneka industri, properti dan real estate, perdagangan dan jasa kecuali jasa pendidikan dan kesehatan, sesuai dengan klasifikasi data sektoral di BPJS Ketenagakerjaan.

2. Bagaimana jika upah minimum lebih besar dari Rp 3,5 juta?

Untuk pekerja/buruh yang bekerja di wilayah dengan upah minimum provinsi/kabupaten/kota lebih besar dari Rp 3,5 juta, maka persyaratan gaji /upah tersebut menjadi paling banyak sebesar upah minimum yang dibulatkan ke atas hingga ratusan ribuan penuh.

Sebagai contoh, UMP DKI Jakarta 2021 sebesar Rp 4.416.186 dibulatkan menjadi Rp 4,5 juta.

Begitu juga dengan upah minimum Kabupaten Karawang sebesar Rp 4.798.312 maka dibulatkan menjadi Rp 4.800.000.

3. Pegawai honorer bisa dapat BLT subsidi gaji Rp 1 juta?

Untuk yang berstatus pegawai honorer (PPNPN) di kementerian atau lembaga serta pekerja BUMN dapat menerima BSU ini selama memenuhi persyaratan.

4. Apakah ada pemotongan?

BLT subsidi gaji Rp 1 juta tidak dikenakan pemotongan sama sekali, dana akan langsung masuk ke rekening bank Himbara.

5. Bagaimana jika perusahaan tidak membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan selama 3 bulan?

Pekerja tetap mendapatkan BSU sepanjang perusahaan tidak menonaktifkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

Sehingga peserta diminta untuk mengecek kembali ke perusahaan apakah sudah diusulkan ke BPJS Ketenagakerjaan setempat.

6. Bagaimana tahapan dan mekanisme penyaluran BSU?

- Data penerima BSU diambil dari data BPJS Ketenagakerjaan dengan batas waktu pengambilan data peserta aktif sampai dengan 30 Juni 2021 yang telah terdaftar pada batas waktu tersebut dan memenuhi syarat.

- Data calon penerima bantuan upah dilakukan verifikasi dan validasi oleh BPJS Ketenagakerjaan sesuai kriteria dan persyaratan yang ditentukan.

- Proses penyaluran bantuan pemerintah berupa subsidi upah oleh bank penyalur dilakukan dengan pemindahbukuan dana dari bank penyalur kepada rekening penerima bantuan pemerintah melalui bank-bank BUMN yang terhimpun dalam Himbara (Himpunan Bank Milik Negara).

- Mekanisme penyaluran BSU diberikan kepada pekerja/buruh sebesar Rp 500.000 per bulan untuk dua bulan yang akan dibayarkan sekaligus. Artinya satu kali pencairan, pekerja akan menerima uang subsidi sebesar Rp 1 juta.

7. Pekerja/buruh yang belum mendapatkan BSU pada 2020 bisa dapat tahun ini?

Bagi pekerja/buruh pada 2020 yang belum mendapatkan BSU akan mendapatkan BSU 2021 sepanjang sesuai ketentuan kriteria BSU 2021 seperti besarnya gaji, sektor usaha, dan wilayah.

8. Seberapa besar dampak BSU terhadap perekonomian?

Hasil evaluasi BSU tahun lalu menunjukkan 91,1 persen uang bantuan itu digunakan membeli bahan pangan, 30,8 persen untuk membayar listrik dan air, serta 20,9 persen untuk membayar uang sekolah anak.

Kontribusi sektor makanan dan minuman dalam inflasi adalah 0,91 persen, tertinggi dari seluruh jenis kebutuhan.

Dengan BSU yang mayoritas digunakan untuk membeli pangan, diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat.

9. Bagaimana pengawasan perusahaan dapat dilakukan untuk memastikan bantuan tepat sasaran?

Data penerima bantuan pemerintah berupa subsidi gaji/upah telah dilakukan verifikasi dan validasi oleh BPJS Ketenagakerjaan sebelum dikirimkan ke Kemnaker.

Dalam hal ini terdapat sanksi bagi perusahaan yang tidak memberikan data yang sebenarnya, sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyaluran dana BSU 2021 dilakukan melalui transfer langsung melalui rekening calon penerima BSU yang didaftarkan oleh pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Ikuti Berita Lainnya Seputar BLT BPJS Ketenagakerjaan atau BLT karyawan