Kemungkinan Munculnya Kandidat Baru Panglima TNI Selain Jenderal Andika Perkasa dan Laksamana Yudo
Ada kemungkinan munculnya kandidat baru Panglima TNI selain Jenderal Andika Perkasa dan Laksamana Yudo Margono.
Penulis: Putra Dewangga Candra Seta | Editor: Musahadah
Penulis: Putra Dewangga Candra Seta | Editor: Musahadah
SURYA.co.id - Ada kemungkinan munculnya kandidat baru Panglima TNI selain Jenderal Andika Perkasa dan Laksamana Yudo Margono.
Hal ini sempat disinggung oleh Peneliti Militer dan Keamanan dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi.
Seperti diketahui, DPR hingga saat ini masih menunggu nama calon pengganti Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto yang akan memasuk masa pensiun akhir tahun ini.
Nama Kepala Staf Angkatan Darat, Andika Perkasa dan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono menjadi calon kuat Panglima TNI.
Namun, Jenderal Andika Perkasa akan memasuki masa pensiun tahun 2022.
Baca juga: Jenderal Andika Perkasa Sampaikan Kabar Bahagia ke Anak Prajurit TNI AD yang Sakit Radang Otak
Sedangkan Laksamana Yudo Margono akan pensiun tahun 2023, begitu juga Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Fadjar Prasetyo.
Sejumlah pihak menduga belum diserahkannya nama calon Panglima TNI ke legislatif karena kedua kandidat kuat tersebut tak ada yang menjabat hingga 2024.
Sehingga, dikhawatirkan stabilitas keamanan negara akan terganggu saat berlangsungnya agenda Pemilu dan Pilkada 2024.
Khairul Fahmi mengatakan, sesuai ketentuan undang-undang, Presiden Jokowi tetap saja harus memilih salah satu dari ketiga staf matra TNI tersebut.
Kecuali jika tiba-tiba ada pergantian salah satu kepala staf, maka kemungkinan akan muncul kandidat baru.
"Kecuali dalam waktu dekat ada penggantian di jajaran kepala staf sehingga memungkinkan munculnya kandidat baru di luar tiga nama yang ada saat ini," kata Khairul kepada KOMPAS TV, Senin (26/7/2021).
Menurut dia, menjadikan tahun penyelenggaraan hajatan demokrasi sebagai variabel yang seolah-olah sangat penting dalam penentuan calon Panglima TNI, adalah residu masa Orde Baru.
"Masa di mana TNI memiliki peran dominan dan sangat penting dalam agenda sosial politik negara dan pengelolaan pemerintahan," ujarnya.
Ia menyebut, agenda reformasi adalah menjadikan TNI sebagai alat negara yang profesional dan mumpuni dalam menegakkan kedaulatan dan keamanan nasional dengan membatasi peran dan pelibatannya di luar agenda politik negara.