Alasan Jokowi Perpanjang PPKM Darurat hingga 25 Juli 2021

Terungkap alasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat hingga 25 Juli 2021.

Editor: Tri Mulyono
tangkapan layar
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat hingga 25 Juli 2021, bukan hingga akhir Juli 2021 seperti kabar sebelumnya. 

"Ini yang saya minta semuanya dipercepat. Sekali lagi, dengan kondisi seperti ini, percepatan anggaran sangat dinanti oleh masyarakat," ujarnya.

Fraksi PAN

Sebelumnya, Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay mempertanyakan perlunya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat dilanjutkan.

Sebab, sampai saat ini, semua pihak masih menunggu hasil evaluasi yang dilakukan pemerintah.

"Evaluasi objektif harus dilakukan untuk menentukan tingkat keberhasilan PPKM darurat. Kelanjutannya tentu harus didasarkan hasil evaluasi tersebut," ujar Saleh, kepada wartawan, Selasa (20/7/2021).

Menurutnya, sampai sekarang di tengah masyarakat, muncul dua pandangan. Pertama, ada yang mengatakan PPKM Darurat tidak perlu diperpanjang.

Alasannya selain karena tidak efektif, PPKM Darurat dinilai juga sangat mengganggu kehidupan ekonomi masyarakat. Apalagi, bansos yang diharapkan masyarakat tidak semuanya diterima. Kalaupun ada yang menerima, nilainya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak.

Kedua, ada masyarakat yang menilai bahwa PPKM Darurat berhasil. Menurut mereka, jika tidak ada PPKM Darurat, bisa jadi orang yang terpapar akan semakin banyak. Karena itu, PPKM Darurat perlu dilanjutkan dengan catatan jaminan sosial yang cukup dan memadai.

"Mana yang mau diikuti pemerintah? Sampai sekarang belum jelas. Padahal, ini adalah hari terakhir pemberlakuan ppkm darurat. Semua masih menunggu," kata Saleh.

Anggota Komisi IX DPR RI itu mengatakan tentu tidak mudah bagi pemerintah mengambil kebijakan di tengah meningkatnya eskalasi orang yang terpapar.

Dia berpandangan dilanjutkan atau tidak PPKM Darurat tersebut, keduanya sama-sama memiliki konsekuensi. Apalagi, pemerintah selalu mencoba mengambil kebijakan yang bisa memoderasi antara kepentingan menjaga kesehatan dan pemulihan ekonomi.

"Kelihatannya, pemerintah mau menurunkan penyebaran virus covid. Tetapi pada sisi lain, pemerintah tidak mau kalau roda perekonomian terganggu. Akibatnya, kebijakan yang diambil selalu setengah-setengah. Hasilnya, ya setengah-setengah juga. Covid-nya tetap ada, ya ekonominya juga belum stabil," jelasnya.

Lebih lanjut, Saleh berharap agar pemerintah bisa melangkah lebih jauh dengan memikirkan satu agenda kebijakan yang bisa menyelesaikan akar masalah yang sebenarnya yaitu, penyebaran virus covid.

Apapun kebijakan yang diambil, kata Saleh, penurunan dan pemutusan mata rantai penyebaran virus covid nanti haruslah diutamakan.

"Kalau orang sehat, orang bisa bekerja normal. Kalau bisa bekerja normal, ekonomi akan tumbuh lagi. Pandangan saya, ya sesederhana itu," tandasnya. (*)

>>Update berita-berita terkini seputar PPKM Darurat

Sumber: Tribunnews
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved