Molornya SK Kepengurusan PPP Jatim Disebut bakal Berdampak pada Potensi Elektoral  

SURYA.co.id | SURABAYA - Belum turunnya SK untuk kepengurusan partai politik dinilai bisa jadi bakal berdampak pada potensi elektoral dalam sebuah kontestasi.

Sehingga, kejelasan nasib kepengurusan dalam sebuah organisasi parpol penting segera dilakukan. 

Hal itu menjadi analisa Pengamat Politik dari Universitas Trunojoyo Madura Surokim Abdussalam saat menanggapi perihal SK DPW PPP Jatim yang sampai saat ini belum juga dikeluarkan oleh DPP. 

"Jika terus molor saya khawatir akan berdampak kepada potensi elektoral PPP di Jatim," kata Surokim yang juga peneliti senior Surabaya Survei Center atau SSC, Rabu (14/7/2021).

Sudah sebulan lebih SK untuk kepengurusan DPW sejak Muswil Juni lalu belum juga turun. Praktis, sejak awal Juni kepengurusan sudah demisioner hingga turunnya SK anyar. 

Sejumlah elemen di Jatim hingga saat ini masih menunggu kejelasan pengajuan susunan kepengurusan yang telah disetor oleh tim formatur beberapa waktu lalu. 

Dalam pandangan Surokim, kemoloran itu setidaknya menunjukkan adanya dinamika yang kuat perihal komposisi kepengurusan. Atau, dinamika penentuan figur untuk posisi tertentu dalam sebuah kepengurusan yang belum selesai. 

Jika benar demikian, hal itu semakin memperjelas jika ada potensi perbedaan pandangan, sebagaimana telah muncul ke permukaan menjelang Muswil beberapa saat lalu. 

"Lamanya proses itu menunjukkan adanya dinamika yang tinggi di DPP sebagaimana bisa dibaca dalam proses sebelumnya," ungkap Surokim. 

"Bagaimanapun DPP punya policy dan juga kehendak berbeda. Namun faktual hal itu harus berhadapan dengan kehendak arus bawah sebagaimana tergambar dalam perwakilan formatur juga memiliki kekuatan untuk bisa diperhatikan," jelas Surokim. 

Pada posisi ini, lanjut Surokim, memang sejumlah kompromi menjadi jalan tengah. Memadukan sejumlah pandangan dan aspirasi butuh waktu untuk menemukan menyatukan persepsi. Nah, hal itulah yang menyebabkan lamban dan alotnya keputusan dikeluarkan. 

"Politik selalu butuh jalan tengah dan kompromi sebagai alternatif dan hal itu jelas butuh komunikasi intens," sambung Surokim. 

Namun, menurut Surokim, idealnya semua harus memiliki persepsi dan pendapat yang sama untuk sebuah kepentingan yang besar. Kepentingan dan tantangan di kontestasi mendatang jelas butuh perhatian bersama. 

Sehingga, kondisi macam ini tidak boleh berlarut-larut untuk sebuah kepengurusan partai politik. Apalagi, konsolidasi dan upaya mematangkan segala hal harus terus berjalan. Perdebatan panjang mengenai kepengurusan harus segera disudahi agar tujuan besar itu dapat terwujud. 

Semua unsur tak boleh larut dan menyemai potensi perbedaan terlalu lama. Jangan sampai memantik konflik di internal. Soliditas sebagai sebuah satu kesatuan partai politik harus menjadi perhatian.