35 Tahun Tempati Rumah, Warga Griya Kebraon Surabaya Tak Bisa Nikmati Program Pembangunan Pemkot

SURYA.co.id | SURABAYA - Warga di perumahan Griya Kebraon, kecamatan Karangpilang mengaku sudah 35 tahun menempati rumahnya.

Namun, hingga saat ini, mereka belum bisa merasakan program pembangunan dari Pemkot Surabaya di lingkungan mereka. 

Masalahnya, warga menyebut fasilitas umum dan fasilitas sosial yang ada di perumahan ini belum diserahkan pengembang kepada Pemkot Surabaya.

Akibatnya, banyak fasilitas jalan yang rusak hingga pengalihan fungsi lahan dari peruntukkannya. 

Untuk mencari solusi tersebut, warga bersama pengembang Perumahan Griya Kebraon, PT Kartika Kusuma Internusa (KKI) bertemu dimediasi lurah Kebraon, Asim, Jumat (11/8/2021). 

Pada pertemuan ini, ada sejumlah hal teknis yang dibicarakan. Di antaranya perbaikan jalan sepanjang 128 meter dan pengembalian saluran air pada fungsinya. 

"Jalan di perumahan ini ambles separuh jalan akibat tergenang air hujan. Akibatnya, paving rusak dan apabila hujan membuat warga tak berani lewat," kata Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Kecamatan Karangpilang, Gatot Setiabudi, Jumat (11/8/2021). 

Hal ini semakin diperparah dengan pengalihan fungsi saluran air menjadi pertokoan. "Ada saluran air selebar 5 meter yang justru diurug untuk dijadikan pertokoan. Warga meminta saluran itu difungsikan kembali," katanya.

Seharusnya, Pemerintah Kota Surabaya bisa turun untuk menyelesaikan masalah di perumahan yang terdiri dari 7 RW ini.

Namun, ini urung dilakukan karena pihak pengembang belum menyerahkan lahan fasum tersebut. 

"Sehingga kami berharap kepada pengembang untuk segera menyerahkan lahan ini kepada Pemkot.

Warga sudah resah, sebab kalau hujan di sini banyak genangan namun hanya diberi janji oleh pengembang," katanya. 

Hal ini pun disampaikan pada pertemuan tersebut. Pihak pengembang bersama warga menyepakati beberapa hal. 

Pertama, pihak PT KKI akan berkoordinasi dengan pihak LPMK bersama RW dan warga untuk menemukan titik temu lebih lanjut.

Kedua, pihak kelurahan, bersama camat, juga akan mengwal proses tersebut. 

"Selain jalan dan irigasi, banyak fasum yang juga belum diserahkan. Akibatnya, banyak progam infrastruktur dari Pemkot yang tidak bisa masuk," katanya.