Breaking News:

KPK

Presiden Jokowi Tak Setujui Novel Baswedan Cs Disingkirkan karena Tak Lolos TWK, Ini Tanggapan KPK

Polemik 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) membuat Presiden Jokowi angkat bicara.

tangkapan layar
Presiden Jokowi tak Setujui Novel Baswedan Cs dipecat karena tak lolos Tes Wawasan kebangsaan (TWK). Bagaimana tanggapan pimpinan KPK? 

SURYA.co.id | JAKARTA - Polemik 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KP) tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) membuat Presiden Jokowi angkat bicara. 

Dalam video yang tersebar di media sosial, Presiden Jokowi menilai, hasil tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan, baik individu atau institusi KPK.

Hasil TWK tersebut, kata Presiden, kalau dianggap ada kekurangan, masih ada peluang untuk memperbaiki melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan dan perlu dilakukan langkah-langka perbaikian indivual maupun organisasi.

"Saya berpendapat dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi, UU no 19/2019 tentang perubahan kedua UU KPK, yang menyatakan bahwa, proses pengalihan menjadi ASN (aparatur sipil negara) tidak merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN," pesan Presiden Jokowi, Senin (17/5/2021).

Presin pun minta pimpinan KPK, Menpan-RB dan Kepala BKN segera merancang dan melakukan langkah-langkah dengan prinsip-prinsip telah disampaikan. Yakni, meningkatkan sumberdaya manusia dan organisasi KPK menjunjung nilai-nilai kebangsaan agar mampu memberantas korupsi secara sistematis.

Merespons hal tersebut, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengamini pernyataan Jokowi.

Kata dia, hasil TWK yang menyatakan 75 pegawai tidak memenuhi syarat, termasuk penyidik senior Novel Baswedan menjadi dasar pihaknya dalam pemetaan untuk dilakukan pembinaan.

"Iya hasil TWK yang menyebutkan bahwa 75 orang TMS. Hal tersebut akan kami gunakan sebagai proses pemetaan untuk diadakan pembinaan," ujar Ghufron lewat keterangan tertulis, Senin (17/5/2021).

Seperti diketahui, TWK pegawai KPK menuai polemik lantaran membuat soal yang tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pemberantasan korupsi.

Di antara pertanyaan yang muncul yakni pandangan pegawai seputar Front Pembela Islam (FPI), Muhammad Rizieq Shihab, HTI, alasan belum menikah, kesediaan menjadi istri kedua, doa qunut dalam shalat hingga LGBT.

TWK yang diikuti 1.351 pegawai KPK itu sukses menyingkirkan 75 pegawai yang diklaim berintegritas, semisal penyidik senior Novel Baswedan, Ketua Wadah Pegawai KPK yang juga penyidik Yudi Purnomo Harahap, Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti-Korupsi KPK Giri Suprapdiono, dan Kasatgas KPK Harun Al Rasyid.

Mereka dinyatakan TMS berdasarkan tes tersebut.

Terkait pembebastugasan ini, Presiden Jokowi mengatakan TWK dalam rangka alih status pegawai KPK menjadi ASN tak bisa menjadi dasar pemberhentian 75 pegawai yang tidak lulus tes tersebut.

"Hasil TWK hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK baik pada individu atau institusi KPK dan tidak serta merta jadi dasar berhentikan 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes," kata Jokowi, Senin (17/5/2021).

Baca berita lainnya terkait 75 pegawai KPK tak lolos TWK

Editor: Iksan Fauzi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved