Penyebab KKB Papua Sulit Diberangus, Paulus Waterpauw Heran: Tidak Kerja Tapi Bisa Beli Senjata

Penulis: Putra Dewangga Candra Seta | Editor: Adrianus Adhi

SURYA.co.id - Kepala Badan Intelijen Keamanan (Kabaintelkam) Polri Komjen Pol Paulus Waterpauw mengungkap penyebab KKB Papua sulit diberangus.

Selain menguasai medan, para Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua juga memiliki sejumlah senjata.

Paulus Waterpauw juga mengaku heran KKB Papua bisa membeli senjata dan amunisi, padahal mereka tidak bekerja atau berpenghasilan.

"Saya mau katakan di momen ini kita sabar mengikuti apa yang menjadi kebijakan," kata Paulus di Jakarta, Senin (10/5/2021), dilansir dari Antara.

Menurut Paulus, KKB Papua sudah menguasai medan di wilayah mereka beraksi.

Baca juga: Paulus Waterpauw Sebut Aksi KKB Papua Sangat Mengerikan, Begini Situasi Terkini Ilaga Setelah Teror

Baca juga: Situasi Terkini Ilaga Setelah KKB Papua Serang Satgas Nemangkawi, Pasukan Raider Khusus Dikerahkan

"Karena sudah sangat sulit menangani mereka ini, mereka menguasai medan dan menguasai semuanya."

Lebih lanjut, Paulus menyebut pelabelan teroris terhadap KKB Papua membuat pemerintah lebih mudah mengidentifikasi siapa pihak yang mendanai KKB Papua.

Pada ranah tersebut ada ruang yang bisa dimasuki oleh Detasemen Khusu (Densus) 88 Antireror Polri guna menanganinya.

Ia juga mengaku heran dengan KKB Papua yang bisa membeli senjata dan kebutuhan lain padahal tidak bekerja.

"Memang aneh, tidak bekerja, tidak punya penghasilan tetap tapi bisa membeli senjata dan amunisi yang begitu mahal, itu (dananya) dari mana?" ucap Paulus mempertanyakan.

Paulus menilai ada beberapa alasan dari mana sumber pendapatan KKB Papua sehingga bisa membeli senjata dan amunisi.

Pemerintah, kata dia, sedang berusaha mencari tahu siapa pihak yang ada di balik pendanaan untuk KKB Papua.

Sementara menyangkut label teroris untuk KKB Papua, Paulus terus mengingatkan masyarakat agar tak salah mengartikan.

Ia menegaskan bahwa label tersebut hanya diberlakukan untuk KKB Papua saja, bukan kepada masyarakat Papua secara keseluruhan.