KKB Papua Makin Brutal Seusai Dicap Teroris, Bakar Sekolah, Puskesmas dan Rusak Jalan di Ilaga Utara

Penulis: Putra Dewangga Candra Seta | Editor: Musahadah

SURYA.co.id - KKB Papua semakin brutal setelah ditetapkan sebagai organisasi teroris.

Mereka membakar sekolah, puskesmas dan merusak 3 jalan di Distrik Ilaga Utara, Kabupaten Puncak, Papua Minggu (2/5/2021).

Aksi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua ini dibenarkan oleh Kapolda Papua, Irjen Mathius D Fakhiri, di Timika, Selasa (4/5/2021).

"Memang benar ada pembakaran yang dilakukan oleh KKB di Kampung Mayuberi," kata Irjen Mathius D Fakhiri.

Seperti dilansir dari Kompas.com dalam artikel 'KKB Bakar Puskesmas, Sekolah, dan Rusak Jalan di Ilaga Utara'

Baca juga: Biodata Brigjen Rusdi Hartono yang Tanggapi Ancaman OPM, Sebut Tak Perlu Khawatir dengan KKB Papua

Baca juga: Update KKB Papua Dicap Teroris: OPM Ancam akan Musnahkan Pendatang, Polri Imbau Tak Perlu Khawatir

Peristiwa tersebut diketahui pada Senin (3/5/2021), pukul 11.30 WIT, setelah saksi berinisial JE mengatakan, telah terjadi pembakaran puskesmas pada Minggu pukul 22.30 WIT.

Dari keterangan saksi, pada saat berada di Kampung Uloni melihat kumpulan asap hitam tebal yang berasal dari Kampung Mayuber pukul 23.00 WIT.

Kemudian, JE kembali mendapat telepon bahwa Gedung SD Mayuberi telah di bakar juga oleh KKB Papua.

JE langsung melaporkan kasus itu ke Polres Puncak.

Ia juga menyampaikan, ada tiga titik yaitu Jalan Kimak, Jalan Tagaloa dan Jalan Wuloni Pintu Angin  yang dirusak oleh KKB Papua.

Menurut informasi, jalan tersebut digali dengan kedalaman 25-40 sentimeter.

Perusakan tersebut menurut JE kemungkinan bertepatan dengan waktu pembakaran gedung puskesmas dan Gedung SD Mayuberi.

Selain itu, ada banyak simpatisan KKB yang membantu pembakaran gedung dan perusakan fasilitas jalan yang dibagi dalam beberapa kelompok.

Saat kelompok pertama melakukan pembakaran puskesmas dan dilanjutkan membakar SD Mayuberi, kelompok lain bertugas merusak tiga titik Jalan Mayuberi, Jalan Kimak, Jalan Wuloni dan kelompok yang bersenjata berada di pinggir jalan mengamankan simpatisan yang bekerja merusak fasilitas umum tersebut.

Khusus bangunan SD Mayubri, sambung Kapolda, ada lima ruangan yang dibakar KKB Papua.

Sedangkan gedung puskesmas sudah tidak digunakan lagi karena sudah ada bangunan baru.

Fakhiri menyebut, pembakaran dilakukan KKB Papua karena gedung puskesmas pernah dijadikan pos komando taktis (kotis) personel keamanan.

"Itu karena gedung puskesmas lama pernah kami jadikan pos kotis, sehingga mereka tidak mau ada pos keamanan lagi di lokasi itu," kata dia.

Pembakaran lima ruang sekolah, sambung Fakhiri, sangat disayangkan karena wilayah tersebut sangat membutuhkan peningkatan sumber daya manusia.

OPM Ancam Musnahkan Pendatang di Papua

Sementara itu, OPM melalui Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) melayangkan ancaman akan memusnahkan para pendatang di Papua.

Ancaman ini merespons keputusan pemerintah Indonesia yang menyebut Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua sebagai teroris.

"Jika Indonesia melanjutkan teror dan genosida terhadap penduduk sipil Papua Barat (seperti yang telah terjadi hampir 60 tahun) dan komunitas internasional tidak ikut campur."

"TPNPB-OPM akan mengumumkan kampanye untuk memusnahkan tidak hanya anggota militer ilegal yang menduduki Papua."

"Tetapi juga orang ilegal dan pemukim lainnya yang mencuri tanah adat dan sumber daya orang Papua Barat," ujar Amatus Akouboo Douw, Dewan Diplomatik TPNPB-OPM yang berbasis di Australia, lewat keterangan tertulis, Minggu (3/4/2021).

Seperti dilansir dari Warta Kota dalam artikel 'KKB Ancam Targetkan Pendatang di Papua, Polri Minta Masyarakat Tak Khawatir'

Keterangan tersebut diteruskan oleh Jubir TPNPB-OPM Sebby Sambom.

Menurut OPM, kata Sebby, selama ini justru TNI/Polri yang meneror, mengintimidasi, dan melakukan genosida di Papua selama 59 tahun.

Jika pemerintah benar-benar membuat Perpres atau undang-undang terkait label teroris bagi OPM, maka mereka akan melapor ke PBB dan mendeklarasikan kampanye global bahwa Indonesia adalah negara teroris.

Polri meminta masyarakat di Papua tak khawatir dengan ancaman KKB Papua tersebut.

"Masyarakat di Papua tak perlu khawatir dengan keberadaan KKB," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono saat dikonfirmasi, Senin (3/5/2021).

Ia menyampaikan, pihaknya memastikan akan menjaga ketertiban dan keamanan seluruh masyarakat di tanah Papua.

"TNI-Polri akan menjaga dan mengawal warganya dalam bingkai NKRI di tanah Papua," ucapnya.

Strategi Mathius D Fakhiri Bongkar Jaringan KKB Papua

Begini strategi Polda Papua membongkar seluruh jaringan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua

Salah satunya dengan menangkap anggota KKB dalam keadaan hidup. 

Seperti dilansir dari Tribun Papua dalam artikel 'Kapolda Papua Ingin Tangkap KKB Hidup-hidup: Kalau Melawan, Kita Lumpuhkan'

Kapolda Papua Irjen Mathius D Fakhiri mengatakan langkah ini dilakukan untuk mengetahui jaringannya.

"Tentu kita berusaha menangkap mereka hidup untuk mengetahui jaringannya, tetapi kalau mereka melawan kita akan lumpuhkan," kata Fakhiri saat dihubungi melalui sambungan telepon, Minggu (2/5/2021).

Kapolda menegaskan, aparat keamanan telah melakukan berbagai upaya untuk menghentikan KKB.

"Tidak boleh lagi orang melakukan aksi kekerasan bersenjata yang membuat orang trauma sehingga penindakan hukum dengan tegas dan terukur kita lakukan," ujarnya.

"Setelah kejadian di Beoga kita ada turunkan tim di sana untuk melakukan pemulihan dan penegakan hukum, kita menggeser juga kekuatan untuk menyekat di Ilaga. Semua penguatan kita di dua titik itu untuk melakukan penindakan kepada mereka (KKB)" kata Fakhiri.

Mathius pun memastikan, penanganan terhadap KKB belum berubah, meski pemerintah melabeli kelompok itu sebagai teroris.

Dia menegaskan, aparat keamanan sebisa mungkin mengedepankan pendekatan kesejahteraan sebelum melakukan penindakan hukum.

"Kita tetap mengedepankan pendekatan kesejahteraan. Tentunya sebagai Kapolda dalam menyikapi keputusan pemerintah tentu kita laksanakan, tetapi tetap berpedoman terhadap apa yang sudah kita lakukan karena disitu penegakan hukum telah dilaksanakan," ujarnya.

Fakhiri tidak menginginkan, penindakan yang dilakukan aparat malah membuat keluarga dari KKB menyimpan dendam.

"Kita tegas tapi terukur, kita tidak main-main dengan kelompok ini, penegakan hukum itu kita lihat secara baik, dampak penindakan itu jangan sampai menimbulkan persoalan baru, kita tidak mau penindakan ini membuat luka," kata dia.

Dalam hal ini, kepala daerah dianggap memiliki peran penting dalam mendekati KKB dengan pendekatan kemanusiaan.

"Kita melakukan soft approach dengan mendekati semua elemen masyarakat, pemerintah daerah di titik-titik krusial kita usahakan agar mereka di depan dengan mengambil langkah konkret dalam melakukan penggalangan untuk menarik mereka (anggota KKB) keluar," kata Fakhiri.

Ikuti berita seputar KKB Papua di SURYA.CO.ID