Maksud Tersembunyi Transformasi Cak Imin ke Gus Ami dan Alasan 113 DPC 10 DPW PKB Mau Melengserkan
Berikut ini kisah perubahan sapaan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar yang sebelumnya akrab disapa Cak Imin kini berganti
lihat foto
Dan tak bisa dipungkiri, transformasi sapaan dan seringnya melakukan silaturahmi ke sejumlah kalangan merupakan langkah ke arah pilpres 2024.
Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Faisol Riza, mengakui peluang Ketum PKB ini dalam pemilu 2024 masih terbuka. Apalagi semua ketua umum partai, katanya, membicarakan soal pencapresan.
Dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama (Munas) dan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PKB yang bakal dibuka Presiden Jokowi itu, pun terdengar isu soal pencalonan Gus Ami.
"Tetapi belum tahu kejutan-kejutan yang muncul dalam Mukernas besok," kata Faisol.
Alasan Kader Mau Melengserkan
Baru-baru ini santer kabar jika Cak Imin akan dilengserkan lawan politiknya dari kursi Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Dugaan ini muncul setelah ada desakan Muktamar Luar Biasa ratusan kader di tingkat Dewan Pimpinan Cabang (DPC).
Desakan Muktamar Luar Biasa itu setelah adanya perubahan AD/ART PKB.
Eks Ketua DPC PKB Jeneponto Andi Mappanturu mengaku dizalimi oleh Cak Imin karena seharusnya ia masih mengemban jabatan hingga 2022.
"Tetapi karena kezaliman pak Muhaimin yang mengubah AD/ART pada saat muktamar di Bali di dalamnya sudah tidak demokrasi," tutur Andi kepada Tribun Network, Senin (12/4/2021).
Menurut Andi, Cak Imin seakan ketakukan akan dilengserkan dari kursi ketua umum. Sehingga AD/ART partai diubah.
Satu di antaranya DPP sembarangan menunjuk pengurus DPC. Padahal, seharusnya penjaringan nama DPW harus melalui DPC.
"Berdasarkan AD/ART lama Ketua DPW dipilih oleh Ketua DPC. Ketua DPC dipilih oleh Ketua PAC. Tetapi di dalam perzaliman Muhaimin, mengobrak-abrik AD/ART. Pemilihan Ketua wilayah harus diusulkan oleh masing-masing Ketua DPC, lalu dikirim ke DPP, DPP yang menentukan ini ketua," ujar Andi.
Pada realitasnya, ucap Andi, tidak sesuai AD/ART. Ketua DPW tidak pernah diusulkan oleh DPC, justru langsung ditetapkan oleh DPP.
Karenanya, lanjut dia, demokrasi di PKB sesuai keinginan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) mulai luntur.
