Minta Pra Kerja Diganti BLT Karyawan, DPR Usulkan Pemerintah Bikin Kanal YouTube Program Pelatihan

SURYA.co.id | JAKARTA - Efek program kartu Pra Kerja dalam memulihkan perekonomian di saat pandemi Covid-19 dinilai kurang efektif dibandingkan pemberian BLT karyawan.

Karena itu, anggota Komisi IX DPR RI pun ramai-ramai mengusulkan kepada pemerintah untuk megganti program kartu Pra Kerja dengan BLT karyawan karena dampaknya jelas.

DPR juga menyarankan kepada pemerintah membuat kanal Youtube berisi program pelatihan supaya bisa diakses banyak orang tanpa perlu mendaftar.

Program-program pelatihan itu bisa kerjasama dengan para vendor atau membeli konten dari para vendor.

Adapun pemerintah tahun ini meningkatkan nominal program kartu Pra Kerja dari sekitar Rp 10 triliun menjadi Rp 20 triliun.

Sedangkan program BLT karyawan, tahun 2020 lalu dianggarkan, untuk 2021 ditiadakan dan diganti program kartu Pra Kerja.

Baca juga: Alasan DPR Minta Kartu Pra Kerja Diganti BLT Karyawan, Dinanti Masyarakat hingga Dampaknya Jelas

Untuk tahun ini, pemerintah hanya akan memberikan BLT karyawan kepada pegawai yang tahun lalu sudah terdaftar, namun belum menerima uangnya.

Baik belum menerima di pencairan gelombang pertama maupun kedua.

Hal itulah yang disampaikan sejumlah anggota Komisi IX ketika meggelar rapat kerja dengan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah pada Selasa (16/3/2021) lalu.

Perjuangan anggota DPR mengusulkan penggantian kartu Pra Kerja dengan BLT karyawan dinilai masuk akal lantaran bisa langsung meningkatkan daya beli masyarakat yang terdampak.

Seperti diketahui, program BLT karyawan tahun lalu diberikan kepada pegawai yang aktif menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dan memiliki upah di bawha Rp 5 juta.

Baca juga: Maksud Sedang Dievaluasi dalam Kartu Pra Kerja Gelombang 14, Ini Tanda Lolos Seleksi Prakerja

"Apakah tidak bisa video yang mereka buat itu (dibuat lembaga pelatihan) kita beli saja, kalau sudah dibeli tinggal kita tayangkan saja.

Bikin satu website resmi yang dimiliki pemerintah, isinya soal itu semua.

Jadi orang siapa saja pun kalau mau belajar tinggal buka itu," kata anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay seperti dikutip dari Tribunnews.com (grup SURYA.co.id), Rabu (17/03/2021).

Anggota Komisi IX lainnya, Nur Yasin mengatakan program BLT karyawan sangat dinanti masyarakat.

Ia meminta agar program terkait pandemi yang berhasil di 2020 tidak dihapus.

"Dalam kondisi pandemi ini, program yang sudah diluncurkan di tahun 2020, setidaknya di Dapil saya (Jawa Timur IV) itu mendapat respons yang sangat positif dari masyarakat," ujar Nur.

BLT karyawan diberikan untuk yang tersisa

Sementara itu, Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah memastikan BLT karyawan akan cair lagi di tahun 2021.

Namun, untuk BLT karyawan 2021 atau Bantuan Subsidi Upah (BSU) dari pemerintah dalam rangka menanggulangi dampak pandemi Covid-19, diberikan kepada karyawan tertentu saja.

Sehingga, tidak semua pegawai swasta mendapatkan pencairan BLT karyawan seperti halnya pada tahun 2020 lalu.

Seperti diketahui, BLT karyawan diberikan kepada pegawai swasta yang menerima gaji di bawah Rp 5 juta per bulan.

Lantas, siapa saja yang bakal menerima BLT karyawan 2021 nanti?

Simak penjelasan Menaker Ida Fauziyah di artikel di bawah ini.

Sukses salurkan BLT karyawan 2020

Pada 2020, pemerintah sukses menyalurkan BLT karyawan untuk gelombang 1 dan 2.

Nominal BLT karyawan yang diberikan sebesar Rp 600.000 per bulan.

Namun, penyalurannya dilakukan dua gelombang, yakni September dan Desember 2020.

Pada BLT karyawan gelombang 1, yakni Agustus-September 2020 telah disalurkan kepada 12.293.134 orang.

Sementara untuk gelombang 2 pada November-Desember 2020 disalurkan kepada 12.244.169 orang.

"Yang tersisa sepanjang memenuhi syarat maka akan kami mintakan kembali kepada Kementerian Keuangan," tambah Ida Fauziyah.

Kriteria karyawan yang bisa terima BLT 2021

Ida Fauziyah sudah memastikan BLT karyawan Rp 1,2 juta bakal dikucurkan lagi.

Karyawan yang mendapatkannya adalah peserta BPJS Ketenagakerjaan aktif.

Penerima BLT karyawan 2021 sudah dipastikan hanya menyasar pekerja yang belum mendapat bantuan di gelombang 2.

Politisi PKB ini mengatakan sudah mengajukan anggaran untuk para karyawan yang di gelombang pertama mendapat Rp 1,2 juta, namun di gelombang kedua belum dapat.

Mereka ini lah yang diusulkan mendapat BLT karyawan swasta sebesar Rp 1,2 juta itu.

Kabar gembira ini khususnya bagi pekerja yang terdaftar sebagai penerima BLT BPJS Ketenagakerjaan gelombang 1, tapi belum menerima pencairan gelombang 2.

"Realisasi kita sudah 98,92 persen, jadi sudah hampir 100 persen.

Ada sedikit yang karena kita sudah tutup buku harus dikembalikan pada kas negara, jika memang sudah memenuhi syarat kami akan ajukan kembali ke Kementerian Keuangan untuk bisa diproses," kata Ida dikutip dari Antara, Minggu (21/2/2021).

Diganti kartu Pra Kerja

Ida juga memastikan bahwa tidak ada rencana pengadaan BLT BPJS Ketenagakerjaan subsidi gaji karyawan pada 2021.

Sebab pemerintah akan mengandalkan Kartu Prakerja untuk memberikan bantuan bagi pekerja terdampak pandemi Covid-19.

Ida menyoroti bagaimana Kartu Prakerja juga memiliki insentif selain dana bantuan untuk mendapatkan pelatihan.

Kementerian Ketenagakerjaan juga menjadi bagian dari program tersebut, meski pelaksanaannya berada di bawah Kemenko Perekonomian.

"Program-program lain seperti BSU misalnya Kartu Prakerja yang di dalamnya memang ada insentif yang nilainya sama Rp 600.000 selama empat bulan itu tetap ada dan alokasinya masih cukup besar," tegas Ida.

Kartu Prakerja adalah program pemerintah untuk pelatihan dan pengembangan keahlian yang selama pandemi diakomodasi juga untuk memberikan bantuan insentif bagi korban pemutusan hubungan kerja (PHK) atau angkatan kerja baru.

Total bantuan yang didapat adalah Rp 3,55 juta degan rincian Rp 600.000 untuk biaya pelatihan setiap bulan selama empat bulan atau total Rp 2,4 juta dan Rp1 juta sebagai insentif biaya pelatihan dan Rp150 ribu sebagai biaya survei.

Ida sebelumnya juga mengakui bahwa dana BLT BPJS atau subisidi gaji 2021 ini tidak ada alokasinya dalam APBN 2021.

"Sementara, memang di APBN 2021 BSU tidak dialokasikan. Nanti dlihat bagaimana kondisi ekonomi berikutnya," ujar Ida beberapa waktu lalu.

Ida menjelaskan, program bantuan subsidi upah ini pasti akan berlanjut asalkan tergantung dari situasi dan kondisi perekonomian nasional tahun ini.

"Nanti kami lihat kondisi ekonomi berikutnya," kata menteri dari unsur dari Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Ia menegaskan bahwa alokasi yang diberikan terhadap Kartu Prakerja cukup besar, yakni sekitar Rp 20 triliun dan sejauh ini tidak ada anggaran yang dialokasikan untuk BLT karyawan di APBN 2021.

"Subsidi upah di APBD 2021 sampai sekarang memang tidak dialokasikan, karena kita konsentrasi pada program Kartu Prakerja," tambah Ida.

Sementara itu, realisasi penyaluran subsidi upah atau BLT karyawan tahun 2020 mencapai 98,82 persen.

Masih tersisa 100.000 pekerja yang belum menerima BLT karyawan padahal datanya sudah valid.

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker) memastikan akan menyalurkan kembali BLT karyawan yang belum tersalurkan kepada pekerja penerima manfaat pada pelaksanaan penyaluran tahun 2020.

Namun, sebelum bantuan sebesar Rp 1,2 juta untuk dua bulan ini disalurkan, Kemnaker masih menantikan verifikasi data yang diperbaiki oleh BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek).

"Iya anggaran kami kembalikan ke Kementerian Keuangan dan kalau beberapa kesalahan bisa diperbaiki maka bisa kami mintakan lagi.

Saat ini, kami menunggu verifikasi dari BPJS Ketenagakerjaan," kata Sekretaris Jenderal Kemenaker Anwar Sanusi kepada Kompas.com, Jumat (19/2/2021).

Permintaan KSPI

Desakan supaya program BLT karyawan dilanjutkan, sebelumnya juga disampaikan oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI) Said Iqbal.

Said Iqbal telah mengirim surat permohonan lanjutan program BLT gaji kepada Presiden Joko Widodo pada 10 Pebruari 2021.

"Kami sudah mengirim surat kepada Pak Presiden Jokowi, meminta berbaik hati tanda petik lah ya kebijakan beliau untuk tetap memberikan BSU kepada buruh," kata Said.

Menurutnya, BLT gaji sangat bermanfaat bagi buruh untuk bertahan hidup di tengah pandemi.

Ia juga menyayangkan sikap Ida Fauziyah yang harusnya berpihak kepada para pekerja.

Said mempertanyakan sikap Ida yang justru tidak mendorong program subsidi gaji ini kepada Presiden, sehingga bisa dilanjutkan.

"Seharusnya Menaker bisa melobi Komisi XI DPR untuk membahas subsidi gaji dengan Kementerian Keuangan," ujar Said.

Anggaran BLT gaji memang tidak dialokasikan di APBN 2021.

Menteri Keuangan Sri Mulyani juga tidak menyebut BLT karyawan  saat memaparkan rincian anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN) di DPR, Rabu (27/01/2021).

Menkeu hanya menyebut delapan bansos yang dianggarkan.

Yaitu untuk Program Keluarga Harapan (PKH), kartu sembako, program pra kerja, bantuan langsung tunai (BLT) dana desa, bantuan sosial tunai, subsidi kuota, dan diskon listrik.

Program pemulihan ekonomi

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat membahas penyaluran BLT karyawan atau Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2021 Rp 2,4 Juta.

Jokowi memaparkan, BLT untuk peserta BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp 1,2 Juta dijadikan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2020.

"Akan berlanjut di 2021 salah satunya BLT BPJS Ketenagakerjaan atau Subsidi Gaji," kata Jokowi beberapa waktu lalu.

Menurut Jokowi, perekonomian Indonesia bakal kembali pulih di tahun ini.

“Secara konsisten, kebijakan pemulihan ekonomi yang kita jalankan sudah mulai terlihat hasilnya. Dengan tren perbaikan seperti ini, kita berharap situasi perekonomian kita ke depan akan lebih baik dan akan membaik,” ujar Jokowi.

Jokowi tegaskan, perekonomian akan pulih kembali pada 2021 mendatang.

“Saya optimistis kita akan bangkit, ekonomi kita akan pulih kembali normal,” ucap Presiden. Pada tahun 2021, ungkap Kepala Negara itu.

Baca berita lainnya terkait bansos Covid-19, kartu Pra Kerja dan BLT karyawan