KKB Papua Kecewa Tak Dapat Dana Desa, Wamendes PDTT Beri Tanggapan Menohok dan Sebut Tidak Pantas

Penulis: Putra Dewangga Candra Seta | Editor: Adrianus Adhi

SURYA.co.id - Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Transmigras, dan Daerah Tertinggal ( Wamendes PDTT), Budi Arie Setiadi memberikan tanggapan menohok kepada KKB Papua yang kecewa karena tak mendapat dana desa.

Seperti diketahui, Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua merasa kecewa karena tak mendapat dana desa.

Kekecewaan itulah yang membuat mereka nekat menyandera pilot dan tiga penumpang Susi Air selama 2 jam di Kabupaten Puncak, Papua pada Jumat (12/3/2021) lalu.

Baca juga: Irjen Mathius D Fakhiri Penuhi Janjinya, Buru KKB Papua Penyandera Pilot dan Penumpang Susi Air

Baca juga: KKB Papua Makin Berani Berulah, TNI Segera Kirim Pasukan Berlambang Kalajengking Hitam dari Kostrad

Menanggapi aksi kekecewaan KKB Papua tersebut, Wamendes PDTT Budi Arie Setiadi menyebut KKB Papua tak berhak mendapat dana desa.

"KKB tidak berhak menerima dana desa. Hanya warga yang berhak," ujarnya kepada Tribunnews, Minggu (14/3/2021).

Seperti dilansir dari Tribunnews dalam artikel 'Wamendes PDTT: KKB Tidak Berhak Terima Dana Desa'

Budi Arie menjelaskan, Dana Desa digunakan untuk tugas prioritas nasional, ketahanan pangan, penanggulangan Covid-19, dan infrastruktur desa.

Misalnya, Dana Desa di Ilambet, Ilaga, Puncak, Papua, digunakan untuk Posyandu sebesar Rp 64 juta.

Dana Desa di sana, lanjut Budi Arie, juga digunakan untuk pemeliharaan jalan sebesar Rp 50 juta dan rehabilitasi rumah sebesar Rp168 juta.

Kemudian, peningkatan kapasitas perangkat desa sejumlah Rp 55 juta dan penanganan keadaan mendesak Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Rp 504 juta.

Karena itu, ucap Budi Arie, ia menyesalkan kejadian penyanderaan oleh KKB Papua tersebut.

Ia berharap aparat keamanan untuk menindak tegas apa yang dilakukan oleh KKB Papua.

"Sangat tidak pantas.

Aparat keamanan harus bertindak tegas. Ini persoalan hukum dan keamanan," ucap Budi Arie.