Amien Rais Disebut Bikin Framing Negatif Perusakan Karakter Setelah Beber Skenario Jokowi 3 Periode

SURYA.co.id | JAKARTA - Tudingan mantan politikus senior PAN, Amien Rais yang menyatakan ada skenario Presiden Jokowi akan menjabat 3 periode dengan mengubah UUD 1945 menjadi polemik.

Tudingan Amien Rais yang kini menjadi pendiri Partai Ummat tersebut pun dibantah oleh juru bicara sekaligus Wakil Ketua Umum DPP PAN Viva Yoga Mauladi.

Viva Yoga menyetujui pernyataan Presiden Jokowi setahun lalu yang berkomitmen menolak amandemen UUD 1945 untuk masa jabatan Presiden 3 periode.

Sementara, politisi senior PDIP, Tjahjo Kumolo menilai, tudingan itu merupakan tembakan politik tanpa arah.

Bagaimana PAN dan PDIP menanggapi manuver Amien Rais? Berikut artikel di bawah ini.

Menurut Viva, sikap Jokowi itu sudah secara jelas, terang, konstitusional dan terekam oleh publik di media massa.

Untuk itu, Viva Yoga menilai siapapun pihak yang melayangkan tudingan bahwa Presiden Jokowi menginginkan masa jabatan tiga periode dapat diartikan memanipulasi fakta.

Viva Yoga pun seakan menyemprot Amien Rais, bahwa tudingan itu disebutnya sebagai framming negatif untuk merusak karakter Presiden.

"Jika ada komentar dari siapapun bahwa Pak Jokowi menginginkan masa jabatan presiden tiga periode.

Maka kemungkinan ia bukan saja melakukan framing media yang berkonotasi negatif, tetapi sudah menjurus ke character assassination, perusakan karakter," jelasnya.

"PAN mendukung pernyataan sikap Presiden Jokowi yang telah diungkapkan setahun lalu untuk menolak amandemen UUD 1945 untuk masa jabatan presiden menjadi tiga periode," kata Yoga saat dihubungi Kompas.com (grup SURYA.co.id), Senin (15/3/2021).

Ia menuturkan, Jokowi sudah secara jelas menegaskan bahwa presiden menolak wacana penambahan masa jabatan hingga tiga periode.

Viva menambahkan, tindakan yang dilakukan pihak-pihak tersebut juga telah mencoreng citra dan membalikkan realitas yang ada.

Ia pun merujuk Pasal 7 UUD 1945 amandemen pertama 19 Oktober 1999.

Dalam pasal tersebut berbunyi 'Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya satu untuk satu kali masa jabatan'.

"Presiden Jokowi tetap konstitusional, menolak amandemen UUD 1945," terangnya.

Lebih baik bersama tangani Covid-19

Untuk itu, ia meminta agar semua pihak saat ini mencurahkan energinya membantu pemerintah dalam memulihkan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Menurutnya, hal itu dirasa lebih baik daripada membuat framing negatif di media massa, salah satunya menuding penambahan masa jabatan presiden.

"Sebaiknya energi anak bangsa dicurahkan untuk membantu pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional dan memberantas pandemi Covid-19," pungkas dia.

Tembakan politik tanpa arah

Sementara itu, politisi senior PDIP Tjahjo Kumolo mengatakan, sudah tidak pada tempatnya berbagai pihak melakukan tembakan politik tanpa arah pada Presiden Joko Widodo dan pemerintah.

Hal itu disampaikan Tjahjo menanggapi tudingan bahwa saat ini pemerintah sedang mengupayakan Amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 untuk memperpanjang jabatan Presiden menjadi tiga periode.

Menteri Aparatur Pendayagunaan Aparatu Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) ini menilai, wacana itu digunakan sekelompok orang untuk mengacaukan stabilitas politik Tanah Air saat ini.

"Sudah tidak pada tempatnya tembakan-tembakan politik tanpa arah justru yang justru mengacaukan stabilitas politik. Tokoh-tokoh politik sebaiknya melakukan konsolidasi internal partainya masing-masing saja," jelas Tjahjo pada wartawan, Senin (15/3/2021).

Menurut Tjahjo, saat ini Presiden Jokowi dan pemerintah sedang berupaya untuk mengatasi Pandemi Covid-19 dan membangun konsolidasi untuk pemulihan ekonomi nasional.

Sehingga, ia meminta agar pihak-pihak tertentu tidak melemparkan tuduhan tak beralasan pada pemerintah.

"Janganlah jumpalitan politik sendiri yang menuduh kemana-mana.

Dan bisa diartikan pihak-pihak yang ingin (Presiden 3 periode) tapi menukikkan pada orang lain apalagi Bapak Presiden Jokowi," ungkapnya.

Tjahjo menyebut bahwa pola-pola politik yang dilakukan terkait wacana Presiden 3 periode merupakan gerakan politik yang menjebak.

Jokowi, lanjut Tjahjo, tidak akan terjebak pada pada pola politik tersebut.

"Gerakan atau pola-pola menjebak sebaiknya ditinggalkan dalam manuver politik.

Bapak Jokowi saya yakin beliau tidak akan terjebak dengan manuver-manuver murahan tersebut," pungkas dia.

Amien Rais beberkan skenario amandemen UUD 1945 

Sebelumnya, Amien Rais menyebut ada skenario mengubah ketentuan dalam UUD 1945 soal masa jabatan presiden dari dua periode menjadi tiga periode.

Amien menduga, rencana mengubah ketentuan tersebut akan dilakukan dengan menggelar Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) guna mengubah atau mengamendemen UUD 1945.

"Jadi, mereka akan mengambil langkah pertama meminta sidang istimewa MPR yang mungkin 1-2 pasal yang katanya perlu diperbaiki, yang mana saya juga tidak tahu," kata Amien dalam tayangan Kompas TV (grup SURYA.co.id), dikutip Senin (15/3/2021).

Ia melanjutkan, usai Sidang Istimewa digelar, akan muncul usul untuk mengubah masa jabatan presiden dari dua periode menjadi tiga periode.

"Tapi kemudian nanti akan ditawarkan pasal baru yang kemudian memberikan hak bahwa presiden itu bisa dipilih 3 kali," ujar Amien.

Amien mengatakan, skenario itu muncul karena ada opini publik yang menunjukkan ke arah mana pemerintahan Presiden Joko Widodo melihat masa depannya.

"Kalau ini betul-betul keinginan mereka, maka saya kira kita sudah segera bisa mengatakan ya Innailaihi Wa Innailaihi Rojiun," kata Amien.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Isu Presiden 3 Periode, Tjahjo Kumolo: Tembakan Politik Tanpa Arah, Hanya Kacaukan Stabilitas Politik"

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Soal Tudingan Amien Rais tentang Masa Jabatan Presiden, PAN: Presiden Menolak Amandemen UUD 1945"