Musyafak Rouf kembali Pimpin DPC PKB Surabaya, ini Program Prioritasnya

SURYA.co.id |  SURABAYA - Musyafak Rouf kembali memimpin DPC PKB Surabaya.

Mantan Wakil Ketua DPRD Surabaya ini terpilih secara Aklamasi dalam Musyawarah Cabang (Muscab) Partai PKB Surabaya, Minggu (7/3/2021).

Seluruh PAC PKB Surabaya hadir dalam Muscab ini.

Cak Syafak, panggilan akrab Musyafak Rouf, adalah calon tunggal.

Politisi senior PKB ini tanpa lawan tanding dalam perebutan kurnia ketua DPC PKB.

Musyafak pun kemudian ditetapkan sebagai Ketua DPC dan disetujui oleh seluruh pengurus PKB di tingkat kecamatan sampai ranting yang hadir dalam Muscab tersebut.  

Segera, Cak Syafak akan mempersolid dan memberdayakan semua kader hingga tingkat ranting.

Dia menegaskan perlunya Konsolidasi di tingkat PAC dan ranting agar terjadi penyeragaman periodesasi.

"Kami juga akan membangun komitmen dengan eksekutif dalam rangka menyukseskan penanganan pandemi covid-19. Semoga ekonomi warga pulih kembali," kata Syafak.

Berbeda dengan sebelumnya, Muscab kali ini dihadiri Wali kota Surabaya Eri Cahyadi bahkan membuka Muscab DPC PKB ini.

"Pak Eri bersedia datang meski saya undang lewat WA. Ini baru pertama kali Wali kota mau datang," kata Cak Syafak. 

Musyafak kembali mengatakan, kedatangan Eri Cahyadi sebagai signal membangun sinergi antara pemerintah dan elit politik. 

"Bukan berarti kami mbebek. Di era keterbukaan informasi seperti sekarang ini tidak bisa lagi seperti itu," tegasnya.

Musyafak juga menjelaskan kalau Eri Cahyadi dekat dengan kultur nahdliyin sehingga sinergi itu benar-benar akan terbangun dengan baik.

Sementara itu, Eri Cahyadi di kesempatan yang sama mengatakan, hubungan pribadi dirinya dengan Musyafak Rouf seperti adik dan kakak.

"Kita sama-sama dari pondok pesantren An Najiyah pimpinan KH Mas Yusuf Muhajir.

Kita berharap PKB akan bersinergi dengan Pemkot," jelasnya.

Eri kembali mengatakan, eksekutif dan legislatif sejatinya adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.

Butuh kerendahan hati untuk bersama-sama melayani kepentingan masyarakat.