PTPN XI

Proyek Modernisasi dan Pengembangan Kapsitas PG Assembagoes Situbondo Ditarget Selesai Tahun Ini

Kunjungan lapangan di PG Assembagoes, Situbondo, oleh tim gabungan PTPN XI, Kejati Jatim, dan tim dari konsorsium proyek.

Penulis: Sri Handi Lestari | Editor: Parmin
foto: ptpn xi
Kunjungan lapangan di PG Assembagoes, Situbondo, oleh tim gabungan PTPN XI, Kejati Jatim, dan tim dari konsorsium proyek. 

SURYA.co.id | SURABAYA - PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XI (Persero) di tahun ini mentargetkan proyek modernisasi dan pengembangan kapasitas Pabrik Gula (PG) Assembagoes bisa selesai di tahun ini.

Dengan target bisa melakukan giling yang diprediksi mulai bulan Mei -  Juni.

Direktur PTPN XI, R Tulus Panduwijaja, mengatakan, pihaknya optimis akan target tersebut.

"Mengingat progress proyek sudah mencapai 99 persen dan sudah ada kesepakatan dengan konsorsium untuk segera menyelesaikan, dan untuk mengantisipasi resiko kami juga meminta pendampingan dari Kejati Jawa Timur," jelas Tulus, Rabu (17/2/2021).

Hal tersebut juga sebagai bukti bahwa pihaknya amat serius dalam mengawal proyek ini. Proses ini memang memerlukan waktu agar sesuai prosedur.

"Kami juga telah membuat kesepakatan dengan konsorsium agar permasalahan yang ada bisa diselesaikan terutama permasalahan teknis di lapangan," tambah Tulus.

Juga ada SOP yang dipatuhi bersama sehingga Performance Guarantee harus tercapai di tahun 2021, dan tidak ada kata mundur di tahun 2022.

Tulus bahkan meminta karyawan di PG Assembagoes untuk membackup konsorsium, menyukseskan commisioning pada bulan Juni tahun ini.

Sebelumnya telah dilakukan kunjungan lapangan bersama dengan Tim Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Konsorsium PT Wika - Barata - Multinas pada pekan lalu di PG Assembagoes, Situbondo.

Dalam kegiatan tersebut dilakukan tinjauan pabrik dan rapat koordinasi.

"Kegiatan ini adalah tindak lanjut dari hasil kesepakatan mediasi  pada Rabu tanggal 4 Februari lalu dihadiri semua pihak, PTPN XI, Wika, Barata dan Multinas," jelas RM Teguh Darmawan, Asdatun Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

Pihaknya selaku pengacara negara mempunyai kewenangan untuk pendampingan terkait instansi yang dibiayai negara.

Pihaknya juga tekankan bahwa semuanya sudah sepakat dan  didalam kesepakatan ada kewajiban dan hak masing-masing, sehingga harus ditindaklanjuti.

"Satukan presepsi sehingga jangan sampai selesai di level penandatanganan hitam putih saja.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved