KKB Papua Kian Beringas hingga Bupati Natalis Tabuni Tak Berani Ngantor, Begini Reaksi Istana Negara

SURYA.CO.ID - Aksi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua yang kian beringas memantik reaksi pihak Istana Negara. 

Terbaru, KKB diduga melakukan tindak pidana terhadap warga Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua pada 8 Februari 2021.

Hal ini menyebabkan warga mengungsi dari tempat tinggalnya.

Bahkan Bupati Intan Jaya Natalis Tabuni dan stafnya mengungsi ke wilayah lain karena ancaman KKB. 

Menanggapi hal ini, Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardani mengatakan, pemerintah tidak akan berkompromi dengan Kelompok Kriminal Bersenjata ( KKB) di Provinsi Papua.

• Biodata Tengku Zulkarnain yang Mengaku Anak China saat Imlek, Ternyata Silsilah Keturunan dari Sini

• Janji Jenderal Andika Perkasa untuk Penderita Covid-19 di Zona Merah, Akan Pakai Barak-barak TNI AD

Dia pun menegaskan, pemerintah bertanggung jawab terhadap perlindungan masyarakat di Papua.

"Pemerintah tidak akan berkompromi dengan KKB di Provinsi Papua, yang nyata-nyata mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat," ujar Jaleswari dalam siaran pers yang dikutip Kompas.com, Jumat (12/2/2021).

"Pemerintah bertanggung jawab dan terus memberikan perlindungan maksimal bagi segenap warga negara, termasuk masyarakat di Kabupaten Intan Jaya dari ancaman KKB," lanjutnya.

Jaleswari menjelaskan, sejak awal 2021, KKB diduga melakukan berbagai tindak pidana yang mengganggu kondusifitas keamanan dan ketertiban.

Bahkan mengancam keamanan aparatur pemerintahan kabupaten.

Dia meminta aparat keamanan diminta untuk mengambil tindakan terukur dan sejalan dengan peraturan perundang-undangan guna menciptakan keamanan bagi masyarakat di Intan Jaya.

Jaleswari menuturkan, Pemerintah Provinsi Papua saat ini meminta kehadiran Pemerintahan Kabupaten Intan Jaya kembali ke wilayah kerjanya.

"Termasuk meminta Bupati dan jajarannya untuk kembali bekerja di Intan Jaya dan tidak bekerja dari Nabire," katanya.

"Pemerintah pusat mempercayakan kepada Pemerintah Provinsi Papua untuk dapat menyelesaikan masalah ini dan mengawasi pelaksanaan tugas pemerintah daerah dari kabupaten Intan Jaya," lanjut Jaleswari.

Pemerintah provinsi diharapkan untuk melakukan koordinasi dengan para tokoh adat dan pemimpin agama setempat.