Pakar Epidemiologi Unair Sebut PSBB Jawa Bali Cuma Formalistik, Lebih Anjurkan Tracking dan Isolasi

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Meningkatnya kasus Covid-19 selah liburan panjang membuat pemerintah kembali mengambil langkah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kali ini khusus untuk wilayah Jawa dan Bali, mulai tangga 11 hingga 25 Januari 2021 mendatang.

Pakar Epidemiologi Universitas Airlangga (Unair), Dr dr Windhu Purnomo MS memprediksi langkah PSBB ini tidak akan efektif.

Pasalnya, tidak semua kabupaten/kota akan menerapkan kebijakan tersebut.

Hanya daerah dengan peningkatan kasus Covid-19 diatas rata-rata kasus aktif nasional atau yang memenuhi salah satu unsur dari empat parameter yang ditetapkan.

Misalnya di Jatim, prioritas PSBB akan dilakukan di Surabaya Raya dan Malang Raya.

"Yang namanya PSBB ini kan semi lockdown ya. Kalau memang memilih itu, jangan cuma nama. Karena selama ini (kebijakan PSBB) formalistik. Namanya PSBB tapi dalamnya bukan PSBB. Seperti PSBB di Surabaya Raya dulu saya sebut abal-abal saja. Karena substansinya pergerakan seperti biasa, mall masih buka, meskipun berkurang sedikit. Akan tetapi, jika PSBB dilakukan secara sungguh-sungguh dan substantif diharapkan efektif,"jelas Windhu Kamis (7/1/2021).

Windhu melanjutkan, ide PSBB Jawa-Bali, sama halnya ketika PSBB di awal September tahun lalu saat DKI menerapkan PSBB kedua kalinya.

Ia menyebut, dalam kasus PSBB di DKI hanya Jakarta saja yang menerapkan hal tersebut. Sementara Bodetabek (Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi) tidak menerapkan.

"Secara epidemiologi wilayah sekitar DKI Jakarta ini kan satu kesatuan. Begitupun PSBB di Jawa-Bali dan Madura ini kan juga satu kesatuan. Jadi seharusnya kalau mau PSBB ya serentak. Tidak dipilihi," tegasnya.

Windhu menilai beberapa daerah yang terpilih dalam penerapan PSBB di bulan Januari ini masih parsial dan tidak merata. Sebab, Surabaya Raya dan Malang Raya bukanlah daerah dengan zona merah.

Pasalnya ada beberapa daerah lain di Jatim yang berada di zona merah dan masih fluktuatif.

"Kalau berbicara PSBB dan kriteria penerapan PSBB, ini kan salah satunya kematian ratenya lebih tinggi dari nasional. Jatim, kalau dilihat 36 kabupaten dan kotanya angka kematiannya diatas nasional yaitu di atas tiga persen. Yang di bawah tiga persen hanya Pacitan dan Tulungangung. Jadi yang harus di PSBB ya banyak, bukan cuma dua wilayah itu. Jadinya kan nggak konsisten yang di PSBB ini. Ini contoh kalau PSBB ini formalistik saja," jabar dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Unair ini.

Dikatakan formalistik, sebab menurut Windhu pemerintah masih memperbolehkan perbelanjaan seperti mall untuk beroperasi, rumah ibadah dengan kapasitas 50 persen, dan memperbolehkannya dine in di restoran.

"Jadi cuma nama, substansinya tidak ada. Orang masih bergerak, masih mungkin berkerumun. Jadi kalau tidak sungguh-sungguh ya nggak usah, karena yang penting penemuan kasus dan isolasi. Testing dan tracing ditingkatkan," tambahnya.

Justru, lanjutnya, pemerintah harus fokus untuk isolasi masyarakat yang terjangkit pertama kali.

Jika ini berhasil dilakukan maka selesai tingkat penularan. Di samping itu masyarakat juga patuh dan disiplin dalam menerapkan 3M 100 persen. Dibarengi dengan monitoring satgas pusat.

"Tapi yang terjadi saat ini tingkat kepatuhan masyarakat turun, yang mau pakai masker tinggal 55 persen, jaga jarak hanya 45 persen. Ini yang harus diurusi, kalau PSBB saya khawatir nanti ada pembangkangan sosial juga. Karena orang sudah mulai lelah, sudah terlalu lama dan tidak ada perubahan, kasus juga terus meningkat. Kalau (PSBB) sebagai pilihan ya harus sungguh-sungguh, yang membangkang ya ditindak tegas," pungkasnya.