Kabar Terbaru Benny Wenda Klaimnya Ditolak KKB Papua, OPM: Dia Tidak Bisa Jadi Presiden Papua Barat
Begini kabar terbaru Benny Wenda yang telah mengklaim pembentukan Pemerintah Sementara Papua Barat. Klaimnya ditolak KKB Papua atau OPM.
Penulis: Putra Dewangga Candra Seta | Editor: Musahadah
Penulis: Putra Dewangga Candra Seta | Editor: Musahadah
SURYA.co.id - Begini kabar terbaru Benny Wenda yang telah mengklaim pembentukan Pemerintah Sementara Papua Barat.
Klaim Benny Wenda itu ternyata ditolak oleh KKB Papua atau Organisasi Papua Merdeka ( OPM).
Bahkan, OPM menyebut Benny Wenda tidak bisa menjadi presiden Papua Barat.
Baca juga: Benny Wenda Makar, Jadi Presiden Papua Barat Ditunjuk ULMWP, Pemerintah Diminta Tangkap Deklarator
Baca juga: KRONOLOGI 2 Anak Buah Jenderal Andika Perkasa Terjang Banjir Selamatkan Bayi, Kasus Lain Dipuji KSAD
Hal ini berdasarkan keterangan dari Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB-OPM), Sebby Sambom.
Seperti dilansir dari Kompas.com dalam artikel 'Tolak Klaim Deklarasi Benny Wenda, Jubir OPM: Dia Warga Negara Inggris'
Sebby Sambom menegaskan bahwa pihaknya tak mengakui klaim Wenda terkait pembentukan 'Pemerintah Sementara Papua Barat'.
OPM tak bisa mengakui klaim tersebut lantaran Benny Wenda merupakan warga negara asing.
"Benny Wenda lakukan deklarasi dan umumkan pemerintahannya di negara asing yang tidak mempunyai legitimasi mayoritas rakyat bangsa Papua, dan juga di luar dari wilayah hukum revolusi."
"Dia adalah warga negara Inggris.
Menurut hukum international bahwa warga negara asing tidak bisa menjadi presiden Papua Barat," kata Sebby kepada VOA melalui keterangan tertulisnya, Rabu (2/12/2020).
Bukan hanya itu, OPM juga menyatakan bahwa keterangan yang dilontarkan Benny Wenda tak bisa diterima dengan akal sehat manusia.
Kata Sebby, klaim itu dinilai tidak akan menguntungkan keinginan rakyat Papua untuk merdeka penuh dari Indonesia.
"Mulai ini kami dari Manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB-OPM mengumumkan mosi tidak percaya kepada Benny Wenda karena jelas-jelas dia merusak persatuan dalam perjuangan bangsa Papua.
Diketahui bahwa dia bekerja untuk kepentingan kapitalis asing," jelasnya.