DPR: Sikap Presiden ke Emmanuel Macron Mewakili Muslim Indonesia

SURYA.co.id | JAKARTA - Setelah mengeluarkan pernyataan keras atas sikap Presiden Prancis Emmanuel Macron, DPR RI menunggu langkah strategis Presiden.

Posisi Jokowi sebagai presiden negara Muslim terbesar di dunia, memungkinkan untuk berperan lebih sebelum diambil alih oleh negara-negara lain yang jumlah penduduk Muslimnya tidak sebesar Indonesia.

“Kalau Indonesia bereaksi, akan jauh lebih dipertimbangkan daripada negara-negara Arab atau Afrika yang lain. Jangan sampai peran ini diambil oleh mereka," demikian dikatakan KH. Bukhori Yusuf, anggota Komisi VIII dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), Rabu (03/11) di Jakarta.

"Apalagi selama ini hubungan Indonesia dengan Perancis baik-baik saja, maka nasihat Presiden Indonesia akan dianggap sebagai masukan sportif tanpa tendensi apapun,” imbuhnya. 

Lebih dari sekadar Presiden Indonesia, menurut Bukhori, langkah strategis Jokowi selaku Pemimpin Negara Muslim terbesar di dunia akan sangat didengar oleh negara-negara di Eropa, khususnya Perancis.

Oleh karena itu, ia sangat berharap Presiden menindaklanjuti pernyataannya dengan langkah nyata. Misalnya dengan memanggil dutabesar kita di Perancis atau mengutus Menteri Luar Negeri untuk menyampaikan satu memori khusus kepada Pemerintah Negara Prancis.

“Kalau Presiden Indonesia yang bicara, saya kira akan sangat didengar,” tambahnya.

Sabtu (31/10) lalu, siaran YouTube Sekretariat Presiden menyebarkan sikap Presiden Jokowi yang menyatakan Indonesia mengecam keras pernyataan Presiden Perancis yang menghina agama Islam dan melukai perasaan umat Islam di seluruh dunia.

Didampingi Wapres Ma'ruf Amin dan perwakilan organisasi-organisasi keagamaan, Jokowi menilai penyataan Macron itu bisa memecah belah persatuan antar umat beragama.

Padahal, menurut Jokowi, saat ini seluruh dunia memerlukan persatuan untuk menangani pandemi virus Corona atau Covid-19.

Sikap Presiden RI dan Pemerintah Indonesia tersebut, menurut Tb. Ace Hasan Syadzily, Wakil Ketua Komisi VIII dari Fraksi Partai Golkar, secara diplomatik sangat tepat dan mewakili sikap Pemerintah maupun Muslim Indonesia.

Ace mengatakan, sikap Presiden tersebut setidaknya merupakan langkah protes atas pernyataannya yang tidak sensitif terhadap agama Islam.

Menurutnya, Emmanuel Macron mestinya lebih sensitif terhadap pernyataannya terkait dengan karikatur Nabi Muhammad SAW.

“Kita tahu bahwa kebebasan pers itu sangat dijunjung tinggi dalam negara demokrasi, apalagi di Prancis yang sudah dikenal memiliki ideologi negara yang sangat sekuler. Namun kebebasan itu juga ada batas-batas tertentu yang seharusnya tidak boleh menyinggung hal yang sangat dihormati dalam ajaran Islam, yaitu menghormati Nabi Muhammad SAW, dan menjaga sakralitas agama yang kami yakini,” ujarnya.

Pernyataan Macron soal Islam, menurut Ace, terkesan mengeneralisasi ajaran Islam yang pada prinsipnya mengajarkan rahmatan lil alamin. Karena Islam, jelasnya, juga memiliki sikap yang tegas terhadap pihak-pihak yang melakukan kekerasan atas nama agama.

“Tentu sayapun mengecam tindakan main hakim sendiri atas nama agama dalam kasus pemenggalan guru yang memperagakan kartun Nabi Muhammad SAW. Tindakan tersebut juga tidak boleh dilakukan dalam sebuah negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum,” tambahnya.

Akan halnya seruan pemboikotan terhadap produk-produk Prancis yang beredar di masyarakat, Ace mengembalikan kepada masyarakat sendiri.

Namun soal aksi turun ke jalan, menurutnya tidak perlu dilakukan di masa pandemic Covid-19 saat ini karena dikhawatirkan menimbulkan kerumunan dan menjadi cluster penularan Covid-19 yang lebih banyak madharatnya.