Breaking News:

Berita Jember

Plt Bupati Jember Kembalikan Insentif Rp 255 Juta Secara Mengangsur

Ternyata setelah menjadi temuan BPK diketahui, saya punya utang sebab gaji per bulan adalah Rp 5,3 juta

Istimewa
Wakil Bupati Jember, Drs KH Abdul Muqit Arief saat menghadiri acara peringatan Hari Bhakti Adhyaksa (HBA) ke-60 di Universitas Jember, Senin (20/7/2020) kemarin. 

SURYA.CO.ID, JEMBER - Kelebihan insentif RP 255 juta yang diketahui dari hasil audit tahunan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, akhirnya dikembalikan semua ke kas daerah oleh Plt Bupati Jember, KH Abdul Muqit Arief. Kepada SURYA, Jumat (16/10/2020),

Kiai Muqit mengaku lega sudah mengembalikan kelebihan insentif itu meski dengan cara mengangsur tiga kali. Kelebihan insentif itu dari pemeriksaan BPK itu dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) Juni 2020. Itu merupakan audit keuangan Pemkab Jember tahun 2019.

"Alhamdulillah, saya sudah lega karena tidak punya utang. Sudah saya lunasi, meski dicicil tiga kali. Jumlahnya mencapai Rp 255 juta sekian," ujar Kiai Muqit.

Seperti diberitakan SURYA sebelumnya, dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Komisi C DPRD Jember dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Pemkab Jember dua pekan lalu, terungkap ada kelebihan insentif untuk Bupati Jember Faida (kini cuti) dan Wakil Bupati Jember, Abdul Muqit Arief (kini Plt bupati).

Kelebihan insentif untuk bupati sekitar Rp 500 juta, sedangkan untuk wakil bupati Rp 255 juta. BPK juga menemukan kelebihan insentif di Bapenda sebesar Rp 400 juta.

Namun kelebihan insentif di Bapenda ini sudah langsung dikembalikan ke kas negara, sepekan setelah LHP BPK diterima. Ketika rapat dengar pendapat, kelebihan insentif bupati dan wakil bupati memang sudah dikembalikan meskipun belum lunas.

Kiai Muqit menceritakan asal muasal kelebihan insentif tersebut. Pada 2019, gaji wakil bupati dihitung sebesar Rp 10 juta per bulan, karenanya berpengaruh pada besaran nilai insentif yang diterimanya sebagai wakil bupati.

"Ketika itu gaji wakil bupati dihitung Rp 10 juta, ternyata Rp 5,3 juta sekian. Karena dihitung Rp 10 juta maka insentifnya besar. Ternyata setelah menjadi temuan BPK diketahui, saya punya utang sebab gaji per bulannya adalah Rp 5,3 juta itu," tuturnya.

BPK merekomendasikan supaya kelebihan insentif itu dikembalikan. Kiai Muqit akhirnya juga mengembalikan kelebihan itu. Ia mengangsur pengembalian dalam tiga kali, sampai lunas semua ke kas daerah. "Kini saya sudah lega, pokoknya tidak punya utang lagi," pungkasnya. ***

Penulis: Sri Wahyunik
Editor: Deddy Humana
Sumber: Surya
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved