SBY Turun Gunung Sebut UU Cipta Kerja 'Compang Camping', Prabowo : 80 Persen Sudah Akomodasi Buruh

SURYA.co.id | JAKARTA - Kontroversi Omnibus Law UU Cipta Kerja sejak disahkan oleh DPR, Senin (5/10/2020) hingga kini masih berlanjut. 

Kini, giliran mantan Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY) turun gunung angkat bicara mengenai UU Cipta Kerja yang mengundang demonstrasi di beberapa daerah.

SBY menilai, UU CIpta Kerja masih banyak masalah di sana sini alias compang camping.

Masalah itu bukan hanya dalam pasal-pasalnya, tetapi juga terjadi pada desain, konsep dasar dan tujuan sebenarnya dihadirkan UU Cipta Kerja.

Berbeda dengan SBY, Menteri Pertahanan (Menhan) sekaligus Ketua Partai Gerindra, Prabowo Subianto menilai, UU Cipta Kerja telah mengakomodasi 80 persen suara buruh.

Sempat ada nuansa liberalisasi, namun, Partai Gerindra ikut mendorong mengurangi pasal-pasal tersebut.

Bagaimana tanggapan SBY dan Prabowo terkait Omnibus Law UU Cipta Kerja selengkapnya?

Berikut artikel mengenai pandangan SBY maupun Prabowo.

Setelah 9 bulan absen dalam perkancahan politik nasional, SBY mulai kembali ke publik.

Kini, ia mengomentari UU Cipta Kerja yang ditolak masyarakat.

"Yang saya ikuti, ada dua alasan Partai Demoktat (menolak).

Pertama, diketahui kandungan RUU Cipta Kerja ini masih ada masalah, masih ada masalah di sana sini," ujar SBY dalam akun Youtube miliknya, Jakarta, Senin (12/10/2020) malam.

Menurutnya, masalah itu bukan hanya dalam pasal-pasalnya, tetapi juga terjadi pada desain, konsep dasar dan tujuan sebenarnya dihadirkan undang-undang Cipta Kerja.

"Apa hanya khusus penciptaan lapangan kerja, atau investasi, atau yang lebih luas lagi, menyangkut ekonomi," papar Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu.

"Tetapi, yang dipikirkan Fraksi Demokrat itu, di sana-sini masih ada masalah perlu waktu lah untuk menuntaskan, supaya clear," sambung SBY.

SBY menilai, jika RUU Cipta Kerja di awal masih banyak masalah, tetapi tetap dipaksakan untuk disahkan, maka dampaknya saat dijalankan bisa menimbulkan masalah yang lebih besar ke depannya.

"Jadi lebih baik dituntaskan dulu (masalah-masalahnya)," ucapnya.

Penolakan terhadap RUU tersebut, kata SBY, bukan hanya berasal dari Fraksi Demokrat saja, tetapi juga disuarakan para pekerja, pencinta lingkungan, lainnya.

"Nah Demokrat berpandangan, kalau penolakan itu tinggi, begitu disahkan, hampir pasti terjadi perlawanan. Menurut Fraksi Demokrat kemarin, belum tepat langsung disahkan," ujar SBY.

Adanya sikap tegas dari Fraksi Demokrat menolak pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang, kata SBY, tidak serta merta dapat dikatakan Demokrat dianggap melawan negara, tetapi hanya menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat.

"Jadi kalau itu (penolakan?) lantas Demokrat dianggap melawan negara, ya tidak lah, Demokrat ini kecil sekarang, katanya, dan kita juga di luar pemerintahan, kita tahu diri," papar SBY.

"Ya tempat kami untuk bersuara di situ, kalau kami ada di pemerintahan pasti mengingatkan juga, ayo kita tuntaskan terlebih dahulu. Jangan terlalu banyak masalah, mari kita bangun komunikasi lebih bagus lagi dengan semua pihak," sambungnya.

Tidak merasa dituduh sebagai aktor di balik unjuk rasa

SBY meminta pejabat negara yang menyebut ada dalang dalam aksi penolakan UU Cipta Kerja untuk mengungkapnya secara jelas kepada masyarakat.

"Lebih bagus, kalau memang menggerakan, menunggangi, membiayai itu oleh negara dianggap kejahatan melanggar hukum dan hukum harus ditegakkan.

Lebih baik disebutkan," ujar SBY.

Menurut SBY, jika tidak ada kejelasan pihak yang dituduh sebagai dalang, maka akan menciptakan suasana tidak baik di masyarakat dan akan menimbulkan saling curiga, hingga akhirnya memunculkan kabar bohong.

"Kalau tidak (disebut), nanti dikira negaranya melakukan hoaks, tidak bagus karena kita harus percaya pada pemerintah kita," ucapnya.

SBY pun menyakini, penyataan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Kemarimanan dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, dan Badan Intelijen Negara (BIN), terkait aktor atau dalang unjuk rasa tolak UU Cipta Kerja bukan ditujukan untuknya.

"Hubungan saya dengan Pak Airlangga selama ini baik, dengan Pak Luhut juga baik, dengan BIN juga tidak ada masalah.

Saya tidak yakin kalau BIN menganggap saya ini sebagai musuh negara, saya kira tidak," ucap SBY.

"Tapi yang paling bisa menjawab (siapa aktornya), yang paling bisa mengklarifikasi semuanya ini ya beliau-beliau dan saya yakin kalau beliau ditanya oleh pers, oleh rakyat mesti mau menjelaskan itu.

Begitulah etika yang harus dimiliki oleh siapapun yang mengemban amanah memimpin negeri ini," sambung SBY.

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menuding adanya sosok aktor intelektual yang memobilisasi unjuk rasa penolakan pengesahan RUU Cipta Kerja.

Perencanaan aksi unjuk rasa konon sudah disusun sebelum RUU disahkan.

”Sebenarnya pemerintah sudah tahu siapa aktor di balik demo itu.

Jadi, kami tahu siapa yang menggerakkan, kami tahu siapa sponsornya, kami tahu siapa yang membiayainya,” ujar Airlangga dalam acara Squawk Box CNBC Indonesia, Kamis (8/10/2020) .

Namun, Airlangga tidak menjelaskan secara spesifik aktor intelektual penggerak unjuk rasa penolakan RUU Cipta Kerja yang dimaksud.

Prabowo : 80 persen akomodasi kepentingan buruh

Sementara itu, Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto menanggapi penolakan buruh terhadap pengesahan UU Cipta Kerja oleh DPR.

Prabowo mengatakan, fraksi Partai Gerindra di DPR tidak begitu saja mendukung Omnibus Law UU Cipta Kerja.

"Waktu Omnibus Law dibahas di DPR, Partai Gerindra juga yang paling keras membela kepentingan buruh tani, nelayan dan sebagainya.

Dan dengan sungguh-sungguh, ada buktinya, ada rekamannya semua, mungkin fraksi Gerindra yang paling banyak ketemu dengan tokoh-tokoh buruh dan sebagainya," kata Prabowo dalam sebuah sesi wawancara yang dikutip Tribunnews, Selasa (13/10/2020).

Menurut Prabowo, 80 persen kepentingan buruh sudah diakomodasi dalam UU Cipta Kerja.

Prabowo menyebut, jika ada pihak-pihak yang tak puas dengan UU Cipta Kerja, bisa mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Bisa dikatakan dari permintaan tuntutan buruh 80 persen sudah diakomodasi di dalam Omnibus Law ini.

Dan 80 persen sudah tercapai, 10 persen, 20 persen lagi kan masih bisa diperjuangkan.

Masih banyak cara. Ada judicial review ke MK, ada negosiasi sama penguasaha-pengusaha kalau mau 100 persen.

Kalau tidak, ya ini kan tidak bijak. Jadi ini imbauan saya sama teman-teman," ucapnya.

Ada yang memperkeruh suasana

Tak lama ini, Prabowo Subianto juga berbicara soal UU Cipta Kerja dalam sebuah wawancara yang ditayangkan di TVRI.

Video potongan wawancara Prabowo itu diunggah oleh jubir Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak di akun twitternya, @dahnilanzar, Senin (12/10/2020) malam.

Dalam video tersebut, Prabowo menyatakan sebagian besar demonstrasi menolak UU Cipta Kerja relatif berjalan baik.

Prabowo mengaku merasakan hal itu karena ia sempat hampir terperangkap oleh massa demonstrasi.

Namun, para pendemo kemudian memberikan jalan kepada mobilnya.

Prabowo berkesimpulan, niat para pendemo baik, tetapi memang ada pihak tertentu yang memperkeruh suasana.

"Sebagian besar pendemo itu masih baik. Kemarin saya juga agak terperangkap dengan massa.

Tapi mereka buka jalan, masih banyak yang dada ke saya, jadi mungkin lihat mobil saya.

Bahkan anak anak itu beri hormat. Mereka itu niatnya baik, anak-anak itu.

Tetapi ada yang panas-panasin," ujar dia.

Terkait UU Cipta Kerja, Prabowo menyatakan Partai Gerindra memang mendukung UU Cipta Kerja.

Namun demikian, menurut Prabowo, partainya tidak serta merta mendukung seluruh isi UU Cipta Kerja.

Partainya, lanjut Prabowo, telah melakukan banyak pengurangan pada pasal-pasal yang dianggap terlalu liberal.

"Ya kita mendukung tetapi juga kita menyaring, tidak kita dukung begitu (saja).

Anda boleh tanya. Banyak yang kita kurangi karena terlalu liberal. Ya kan.

Jadi banyak kalangan kita yang masih gandrung dengan liberalisme," beber Prabowo.