Mahfud MD Jawab Tegas Tuntutan KKB Papua, Singgung Provokator Negara Lain, Berikut 4 Pernyataannya

Penulis: Putra Dewangga Candra Seta | Editor: Musahadah

SURYA.co.id - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memberikan jawaban tergas terkait tuntutan Kelompok Kriminal Bersenjata atau KKB Papua.

Diketahui, tuntutan yang selalu dilayangkan KKB Papua di balik aksi brutalnya adalah keinginan untuk melepaskan Papua dari NKRI.

Namun, Mahfud MD menegaskan pemerintah tak akan melakukan negosiasi apa pun terkait dengan keinginan lepasnya Papua dari bagian NKRI.

Selain itu, Mahfud MD juga menyinggung adanya provokator dari negara lain di balik aksi brutal KKB Papua.

Berikut rangkuman pernyataan tegas Mahduf MD dilansir dari Antara.

1. Tak akan negosiasi

Mahfud MD menekankan bahwa bersatunya Papua ke dalam NKRI merupakan keputusan final.

Menurutnya, pemerintah tak akan bernegosiasi terkait hal itu.

"Bagi pemerintah Indonesia kebersatuan Papua, baik Provinsi Papua maupun Papua Barat, dengan NKRI sudah final.

Tidak ada jalan lagi, tidak ada negosiasi apa pun untuk kemerdekaan, untuk memisahkan diri," kata Mahfud dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Kamis (1/10/2020).

Mahfud mengatakan hal itu menanggapi konflik antara aparat keamanan dan KKB Papua di Intan Jaya, Papua, beberapa hari terakhir.

2. Singgung adanya provokator

Kekerasan memang cenderung selalu muncul saat menjelang 1 Desember atau hari peringatan khusus bagi pergerakan kemerdekaan Papua.

Isu ini biasanya muncul menjelang penyelenggaraan Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) beberapa waktu lalu.

Mahfud MD juga sempat menyinggung soal provokator dari negara lain.

"Sekarang terjadi lagi karena memang di sana ada sekelompok orang yang ingin memisahkan diri, memisahkan Papua.

Bekerja sama dengan provokator warga negara lain maupun gerakan sendiri ke dalam dan itu kami hadapi karena semua itu melanggar hukum" kata Mahfud.

3. PBB sudah melakukan referendum

Mahfud menegaskan bahwa PBB telah melakukan referendum di Papua pada tahun 1963. Hal itu sudah disahkan oleh PBB.

"Sejak saat itu tidak ada jalan lagi bagi Papua, bagi orang-orang tertentu di Papua untuk meminta kemerdekaan" kata Mahfud menegaskan.

4. Sudah bentuk tim investigasi

Terkait dengan konflik bersenjata di Intan Jaya yang menewaskan setidaknya empat orang, yakni dua anggota TNI, satu orang sipil, dan satu pendeta, kata dia, pihaknya akan membentuk tim investigasi gabungan untuk mencari penyebab kematian tersebut.

"Pemerintah akan membentuk tim investigasi gabungan yang bisa lebih objektif menggali ini agar tidak menimbulkan kontroversi" ujar Mahfud.

Tim investigasi tersebut akan diisi pejabat pemerintahan, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, hingga akademisi.

Pembentukan tim investigasi gabungan ini, kata dia, bertujuan untuk menggali fakta yang terjadi dalam konflik di Papua belakangan ini.

Fakta Mengejutkan KKB Papua Dimanfaatkan Sejumlah Pihak

Terungkap fakta mengejutkan tentang Kelompok Kriminal Bersenjata atau KKB Papua yang ternyata dimanfaatkan oleh sejumlah pihak.

Bahkan Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpauw pernah menyebut pihak-pihak itulah yang menjadi penyandang dana untuk KKB Papua.

Diketahui, Polda Papua mencatat terdapat 7 KKB Papua yang masih aktif di Papua hingga saat ini.

Lima di antaranya berkumpul di Kabupaten Intan Jaya, Papua.

Aktivitas KKB Papua di Intan Jaya sempat membuat suasana kurang kondusif.

Mereka disebut berkumpul di Distrik Hitadipa, Intan Jaya.

Sepanjang 2020, Polda Papua mencatat 46 tindakan kekerasan yang dilakukan KKB Papua.

Aksi kekerasan itu menyasar masyarakat sipil, polisi, dan TNI yang bertugas di sejumlah wilayah di Papua.

Berikut rangkuman fakta mengejutkan KKB Papua dilansir dari Kompas dalam artikel 'Dugaan Teror KKB Menjelang Pilkada, TNI-Polri Kesulitan Menindak Penyandang Dana'

1. Dimanfaatkan sejumlah pihak

Kepala Penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) III Kolonel Czi IGN Suriastawa mengatakan, aksi para KKB Papua sering dimanfaatkan sejumlah pihak menjelang pilkada.

"Kalau dilihat, semua yang ada kepentingan pasti memanfaatkan KKB Papua, termasuk pilkada.

Kalau KKB Papua salah mengambil keputusan, dia bukan malah memajukan Papua," kata Suriastawa saat dihubungi Kompas.com, Selasa (29/9/2020).

Suriastawa khawatir eksistensi KKB justru menjerumuskan Papua karena terus menimbulkan konflik. Keberadaan mereka dinilai mengadang niat pemerintah membangun Papua.

"Sudah sedikit sekali (KKB Papua) yang murni, kalau memang dia murni mau memajukan Papua bukan begitu caranya," kata Suriastawa.

2. Keinginan merdeka cuma kedok

Hal senada juga disampaikan, Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpauw saat diwawancara Kompas.com di Jayapura pada akhir Juni 2020.

Paulus mengatakan, awalnya KKB Papua menggunakan senjata untuk menakut-nakuti masyarakat saat membutuhkan sesuatu, seperti logistik.

Menurut Paulus, keinginan merdeka yang disampaikan KKB Papua merupakan kedok agar terhindar dari tuduhan kriminal.

"Saat mereka ingin makan mereka datang dan memintanya ke masyarakat, kadang mereka minta uang.

Masyarakat takut karena mereka bawa senjata, jadi memang mereka pelaku kriminal, tapi saat mau ditangkap bahasa yang keluar adalah mereka kelompok yang mau merdeka," jelas Paulus.

3. KKB Papua sebagai alat

Paulus menambahkan, seiring masuknya pembangunan, ada segelintir pihak yang lebih berpendidikan dan memiliki dana di Papua.

Mereka melihat KKB Papua sebagai alat untuk mendapatkan sesuatu.

Bahkan, menurut Paulus, ada beberapa KKB Papua di daerah tertentu yang diduga sengaja digerakkan untuk meraih kekuasaan politik.

Meski begitu, Paulus menolak menyebutkan nama daerah itu.

"Ada juga yang terindikasi dalam rangka pilkada, awal mula yang saya pahami dari hasil ungkapan yang lalu, itu memang dibentuk dalam rangka Pilkada," ujarnya.

4. Ada penyandang dana

Paulus menyebutkan, senjata api dan amunisi yang dimiliki KKB Papua sebagian besar berasal dari hasil rampasan ketika menyerang aparat keamanan yang sedang lengah.

Tetapi, tindakan perampasan itu tak lagi bisa dilakukan karena aparat keamanan meningkatkan kewaspadaan.

Sehingga, KKB Papua mencari cara lain mendapatkan pasokan amunisi.

Hal ini yang kemudian menjadi pertanyaan aparat keamanan, apakah ada pihak lain yang memasok amunisi untuk KKB Papua.

"Itu yang menjadi pertanyaan kita, berarti ada pihak yang menyandang dana dan pasti orang yang punya dana. Kalau kita lihat dari indikasinya memang ada (yang dicurigai), banyak kepentigan, ada yang terkait dengan kekuasaan di daerah tertentu," ujar Paulus.

Berdasarkan penyelidikan polisi, beberapa pihak diduga menjadi penyandang dana KKB Papua.

Namun, kata Paulus, penindakan sulit dilakukan karena diduga bakal memicu respons sejumlah pihak.

"Untuk melakukan penindakan diperlukan sebuah keputusan bersama untuk menindak itu karena itu sensitif dan harus komperhensif, kalau tidak repot," kata dia.(*)