Ketegasan Pemerintahan Jokowi Soal China Ingin Dirikan Pangkalan Militer di Indonesia

SURYA.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah Republik Indonesia (RI) di bawah Presiden Jokowi menolak wilayah NKRI dijadikan pangkalan militer negara manapun, termasuk China.

Penolakan pemerintah disampaikan oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Retno Marsudi.

Retno menegaskan penolakan sesuai prinsip politik luar negeri Indonesia.

“Wilayah Indonesia tidak dapat dan tidak akan dijadikan basis atau pangkalan maupun fasilitas militer bagi negara manapun,” tegas Menlu dalam konferensi pers, Jumat (4/9/2020).

Jubir Kemenlu, Teuku Faizasyah mengingatkan negara-negara lain untuk  menahan diri dan menghindari timbulnya ketegangan yang menyebabkan instabilitas di kawasan.

“Indonesia menggarisbawahi Laut China Selatan harus menjadi laut perdamaian dan juga menggarisbawahi pemanfaat Laut China Selatan harus senantiasa berpedoman pada Unclos,” ujarnya.

Laporan departemen pertahanan Amerika Serikat (AS) menyebut China berupaya kembangkan jaringan logistik militer di kawasan Samudra Hindia.

Laporan Pentagon ‘Military and Security Development Involving the People’s Republic of China 2020’ itu menyebut Indonesia menjadi satu di antara lokasi fasilitas militer China.

Bukan hanya Indonesia, negara lain juga disasar seperti Myanmar, Thailand, Singapura, Pakistan, Sri Lanka, Uni Emirat Arab, Kenya, Seychelles, Tanzania, Angola, Tajikistan, Namibia, Vanuatu dan Kepulauan Solomon.

Bahkan Kamboja disebut sudah menandatangani perjanjian rahasia yang memungkinkan militernya dipakai China.

Menlu Retno kembali memastikan wilayah Indonesia tidak dapat dan tidak akan dijadikan basis atau pangkalan maupun fasilitas militer bagi negara manapun.

Anggota Komisi I DPR RI Fraksi NasDem Hillary Brigita Lasut mengaku pihaknya belum mendapat informasi mengenai isu China akan mendirikan pangkalan militer di Indonesia.

"Saya baru mendengar tentang ini, dan belum ada informasi apapun atau diskusi apapun mengenai hal ini," ujar Hillary.

Dalam laporan 200 halaman yang disampaikan pada Selasa (1/9/2020) lalu  juga menyebutkan beberapa negara yang akan dijadikan pangkalan logistik oleh China.  

Laporan Pentagon juga menyebutkan, pangkalan yang ada di Djibouti, Afrika Timur, untuk kepentingan China di Pangkalan Angkatan Laut Ream, Kamboja.

Selain itu, kemungkinan jangkauan ke Namibia, Vanuatu, dan Kepulauan Solomon.

Rencana itu dinilai Pentagon bisa mengganggu operasi militer AS dan berpotensi melancarkan serangan China ke Amerika Serikat.

"RRT kemungkinan besar sudah mempertimbangkan dan merencanakan tambahan fasilitas logistik militer luar negeri untuk mendukung angkatan laut, udara, dan darat," tulis laporan tahunan Pentagon yang dirilis di situs resmi Departemen Pertahanan AS, Selasa (1/9/2020) lalu.

Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, TB Hasanuddin, menilai hal itu tidak mungkin dilakukan dalam konteks politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif.

"Pendirian pangkalan militer negara asing dengan negara lain hanya mungkin dilakukan dengan kerja sama aliansi pertahanan penuh.

Meskipun demikian, sistem aliansi pertahanan tersebut tidak dimungkinkan dalam konteks politik luar negeri bebas aktif kita," kata Hasanuddin. (tribun network/dit/lrs/mam)