Meringkas Keuangan secara Digital, Lamongan Jadi Acuan Kemendagri

SURYA.CO.ID, LAMONGAN - Penelitian berbasis Soft System Methodology (SSM) yang dilakukan Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri), menjadikan Pemkab Lamongan sebagai acuan atau benchmark pengelolaan keuangan daerah. Alasannya, Lamongan sudah meringkas tata kelola keuangannya secara digital.

Riset Kemendagri di Lamongan itu bertujuan menghasilkan digital-based business process (DBBP) dalam pengelolaan keuangan daerah, peta infrastruktur digital, dan strategi pengembangan kompetensi digital.

Langkah Lamongan yang telah menjalankan digitalisasi dalam pengelolaan keuangan daerah itu dibahas dalam diskusi dan In Depth Interview di Ruang Commend Center Pemkab Lamongan, Rabu (2/9/2020) siang

Diskusi bertema 'Presepsi Awal Penerimaan Proses Transformasi Digital Keuangan Daerah' itu dilakukan melalui video conference bersama Direktur Pelaksana dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Horas Mauritius Panjaitan dan Bupati Lamongan, Fadeli.

Dengan menggandeng tim peneliti dari Universitas Indonesia, Horas berharap efektifitas pengelolaan keuangan yang dimiliki Lamongan dapat menjadi acuan Kemendagri dalam proses digitalisasi keuangan.

“Menghadapi era digital ini harapannya dapat terealisasi kemudahan dalam pengelolaan keuangan. Digitalisasi yang telah dijalankan oleh pengelola keuangan Lamongan tentu menjadi acuan kami dalam menyediakan satu data di meja,” ungkap Horas

Bupati Fadeli pun menjelaskan, aplikasi pengelola keuangan memudahkan setiap OPD dalam pelaporan keuangannnya masing-masing . Di mana aplikasi tersebut juga didukung e-learning, e-badgeting dan e-controlling .

Ia menguraikan, aplikasi keuangan instansi tidak hanya dapat terintegrasi dengan aplikasi lain yang dimiliki Inspektorat, Bappeda, dan dinas-dinas lain di Lamongan.

"Tetapi juga terintegrasi dengan aplikasi Bank Jatim terkait pencairan SP2D, Belanja Non Tunai khusus GU, serta Aplikasi SIMPADA Dinas Pendapatan Lamongan, yang tentu sudah didukung e-learning, e-badgeting dan e-controlling,” jelas Fadeli.

Selain itu, Fadeli berharap adanya integrasi antara pemerintah pusat hingga ke daerah. Sehingga digitalisasi yang dilakukan pemda mendapat dukungan dari pemerintah pusat, dalam hal ini Kemendagri.

"Kemendagri perlu memberi petunjuk kepada pemda agar kebijakan tidak diambil sendiri-sendiri antara daerah satu dengan yang lain,” ujar Fadeli. ***